Pakar Hukum Andrie Taruna: Energi dan Pangan Harus Tumbuh Bersama untuk Indonesia

Indonesia saat ini menghadapi dilema strategis antara dua agenda nasional penting, yakni percepatan transisi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan penguatan perlindungan lahan sawah untuk ketahanan pangan. Fenomena yang tampak bertentangan ini sebenarnya bukanlah konflik substantif, melainkan akibat dari desain kebijakan yang belum matang, kata pakar hukum Andrie Taruna pada Senin, 23 Maret 2026.

Persimpangan Strategis: Energi Bersih dan Ketahanan Pangan

Andrie Taruna menegaskan bahwa secara konstitusional, sektor energi dan pangan memiliki tujuan yang sama, yaitu kemakmuran rakyat. Tidak ada aturan hukum yang memprioritaskan satu sektor harus mengalahkan sektor lainnya. Namun, kesalahpahaman muncul karena kebijakan dan tata ruang yang belum terintegrasi dengan baik.

"Bila dibaca lebih jernih, benturan itu sesungguhnya bukan konflik substantif, melainkan konflik semu yang lahir dari desain kebijakan dan tata ruang yang belum cukup matang," ujar Andrie.

Permasalahan utama muncul ketika proyek PLTS skala besar memerlukan lahan dengan kriteria teknis tertentu, seperti intensitas sinar matahari yang tinggi dan topografi landai, yang sayangnya sering tumpang tindih dengan lahan pertanian produktif. Konflik penggunaan lahan ini menjadi tantangan nyata bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Paradigma Pengelolaan Lahan yang Perlu Diperbarui

Menurut Andrie, pengelolaan ruang nasional selama ini masih menggunakan paradigma monofungsi, yang membatasi fungsi lahan hanya sebagai sawah atau kawasan industri. Cara pandang seperti ini sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pembangunan Indonesia saat ini yang semakin kompleks.

"Kawasan industri dibaca hanya sebagai kawasan industri. Cara baca seperti ini mungkin cukup untuk masa ketika kebutuhan pembangunan masih sederhana. Tetapi dalam konteks Indonesia hari ini—yang harus serentak membangun ketahanan pangan, mempercepat energi bersih, menjaga lingkungan, menurunkan emisi, dan menarik investasi—paradigma itu mulai memperlihatkan keterbatasan yang serius," katanya.

Urgensi Sinergi Antara Energi dan Pangan

Untuk mengatasi benturan yang muncul, Andrie menekankan pentingnya merancang kebijakan yang melihat sinergi antara sektor energi dan pangan. Hal ini mencakup:

• Pengembangan tata ruang yang integratif dan multifungsi, sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan sektor strategis lainnya.
• Penggunaan teknologi dan inovasi untuk memaksimalkan potensi lahan dalam mendukung kedua sektor secara bersamaan.
• Penyesuaian regulasi agar tidak ada tumpang tindih yang menimbulkan konflik antar sektor.

Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mempercepat transisi menuju energi bersih tanpa mengorbankan ketersediaan pangan yang menjadi dasar ketahanan nasional.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Andrie Taruna sangat relevan dan menjadi wake-up call bagi pembuat kebijakan Indonesia. Ketahanan energi dan pangan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dua pilar yang harus dibangun secara sinergis. Kegagalan mengintegrasikan kedua agenda ini berpotensi menimbulkan masalah lebih besar, seperti krisis pangan akibat alih fungsi lahan dan stagnasi energi bersih karena hambatan regulasi.

Lebih jauh, paradigma monofungsi yang saat ini masih mendominasi pengelolaan lahan harus segera diubah menjadi paradigma multifungsi yang adaptif dan inovatif. Pemerintah perlu memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan mengadopsi teknologi canggih untuk memaksimalkan fungsi lahan.

Ke depan, penting bagi publik untuk mengawasi bagaimana kebijakan transisi energi dan perlindungan pangan dijalankan agar tidak saling menghambat. Kedua sektor ini harus tumbuh bersama demi kemakmuran dan keberlanjutan Indonesia.

Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang berhasil menjalankan pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan energi hijau dan ketahanan pangan dalam kerangka kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi.