Kebijakan WFH Sehari Seminggu Dinilai Tak Cukup Tekan Konsumsi BBM Nasional

Jakarta, CNN Indonesia – Kebijakan pemerintah untuk menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dinilai belum cukup efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional. Meski dianggap sebagai strategi penghematan energi, pengamat ekonomi menilai dampaknya terbatas dan tidak sesuai klaim penghematan 20 persen yang sebelumnya disampaikan pemerintah.

Dampak Terbatas WFH terhadap Konsumsi BBM Nasional

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan WFH bisa menjadi salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan BBM, khususnya di kota-kota besar dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kota-kota ini terkenal dengan kemacetan lalu lintas yang membuat konsumsi BBM menjadi boros.

"Langkah untuk menerapkan WFH ini memang salah satu cara yang cukup bagus untuk menghemat konsumsi BBM, terutama di perkotaan yang banyak mengkonsumsi BBM untuk transportasi," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/3).

Namun, Faisal menilai klaim pemerintah yang menyebut penghematan BBM bisa mencapai 20 persen terlalu tinggi dan tidak realistis. Hal ini karena tidak semua pekerja dapat menerapkan WFH, dan hanya sebagian kecil tenaga kerja yang terdampak langsung kebijakan tersebut.

Faktor Pembatas Efektivitas Kebijakan WFH

Menurut Faisal, dari total tenaga kerja Indonesia, hanya sekitar 40 persen yang bekerja di sektor formal, dan di antara mereka, hanya separuh yang memungkinkan untuk menerapkan WFH. Sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan konstruksi tidak memungkinkan untuk bekerja dari rumah.

"Dari 40 persen sektor formal itu, mungkin hanya separuhnya yang benar-benar bisa WFH. Tapi separuh yang lain tidak, karena tadi ada yang berkaitan dengan pelayanan publik itu cukup banyak," jelasnya.

Dengan asumsi tersebut, hanya sekitar 32 persen pekerja yang dapat terdampak WFH dalam satu hari. Oleh karena itu, secara nasional, penghematan konsumsi BBM diperkirakan tidak akan mencapai 10 persen dalam setahun. Namun, secara spasial, penghematan di kota besar seperti Jakarta bisa mencapai lebih dari 20 persen.

Kritik dan Saran dari Pengamat Ekonomi Lain

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan pandangan berbeda. Ia menilai kebijakan WFH satu hari per pekan berpotensi tidak efektif karena kurangnya insentif bagi pekerja dan perusahaan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Pengurangan konsumsi BBM dari WFH tidak signifikan karena masyarakat dan pelaku usaha akan menolak imbauan WFH," ujar Bhima.

Bhima menambahkan, kekhawatiran pekerja mengenai produktivitas yang menurun dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi hambatan utama. Pelaku usaha juga cenderung meningkatkan jam kerja pasca-Lebaran untuk menjaga omzet, sehingga tidak mendukung penerapan WFH.

Menurutnya, tanpa adanya insentif seperti subsidi upah, kebijakan ini hanya efektif untuk instansi pemerintah, sedangkan sektor padat karya dan layanan esensial sulit menerapkannya.

• Sektor padat karya dan jasa esensial sulit mengikuti anjuran WFH
• Perlu adanya subsidi atau insentif bagi pekerja dan perusahaan
• Alternatif lain adalah subsidi transportasi publik dan percepatan elektrifikasi kendaraan

Respon Pemerintah dan Rencana Implementasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan WFH satu hari per pekan akan diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai setelah Lebaran. Kebijakan ini juga akan diimbau untuk sektor swasta, kecuali untuk pekerja di bidang pelayanan publik.

"WFH akan dirincikan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan, untuk ASN maupun imbauan untuk swasta, tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ujar Airlangga, Sabtu (21/3).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut secara kasar kebijakan ini dapat menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan pentingnya efisiensi energi melalui kebijakan seperti WFH di tengah ketidakpastian global.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, meskipun langkah WFH satu hari dalam sepekan dapat memberikan pengurangan konsumsi BBM, klaim penghematan hingga 20 persen secara nasional terlalu optimistis dan tidak mempertimbangkan kondisi sektor pekerja yang beragam di Indonesia. Kebijakan ini cenderung hanya efektif di wilayah perkotaan dan untuk pekerja sektor formal yang dapat bekerja jarak jauh.

Lebih jauh, tanpa adanya insentif konkret bagi pekerja dan pelaku usaha, penerapan WFH berpotensi menemui resistensi yang signifikan. Hal ini berisiko menghambat efektivitas kebijakan dan bahkan bisa berdampak pada produktivitas dan stabilitas tenaga kerja.

Pemerintah sebaiknya melengkapi kebijakan WFH dengan langkah-langkah pendukung seperti subsidi transportasi publik, percepatan elektrifikasi kendaraan, dan pembatasan BBM bersubsidi agar target efisiensi energi bisa tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan. Pemantauan ketat dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dinamika lapangan.

Kesimpulan

Kebijakan WFH satu hari per pekan adalah langkah awal yang positif untuk efisiensi konsumsi BBM, khususnya di kota-kota besar dengan mobilitas tinggi. Namun, penghematan BBM secara nasional diprediksi kurang dari 10 persen dalam setahun karena keterbatasan cakupan pekerja yang bisa menerapkan WFH dan tantangan implementasi di lapangan.

Ke depan, kombinasi kebijakan dan dukungan insentif akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi ketergantungan BBM yang berdampak pada penghematan energi nasional secara signifikan.