OJK Targetkan Aturan Free Float 15 Persen Berlaku Akhir Maret 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penerapan aturan batas minimal saham beredar di publik atau free float sebesar 15 persen mulai berlaku pada akhir Maret 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang diajukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Revisi Peraturan dan Target Penerapan

Dalam revisi yang diusulkan, OJK bersama BEI berupaya meningkatkan standar tata kelola perusahaan publik dengan menetapkan batas free float minimum yang lebih tinggi. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, menyatakan bahwa pihaknya telah menyetujui perubahan batas free float tersebut dengan beberapa penyesuaian teknis.

"PR Bursa adalah memfinalisasi konsep Peraturan I-A yang ditargetkan berlaku sebelum akhir Maret ini," ujar Hasan di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (25/3).

Penerapan aturan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan, sekaligus meningkatkan kualitas manajemen emiten melalui kewajiban edukasi bagi komisaris dan direksi serta sertifikasi akuntan publik.

Masa Transisi dan Kebijakan Exit Policy

OJK memberikan masa transisi selama tiga tahun bagi emiten untuk menyesuaikan dan memenuhi ketentuan batas minimal free float 15 persen. Bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi standar ini setelah masa transisi, regulator telah menyiapkan kebijakan exit policy sebagai langkah pengelolaan risiko pasar.

Langkah ini dimaksudkan agar pasar modal Indonesia semakin transparan dan likuid, serta memberikan ruang bagi investor untuk berpartisipasi secara lebih aktif.

Evaluasi Kesiapan Pasar Secara Berkala

Selain itu, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) dan pelaku pasar akan membentuk tim kerja khusus yang bertugas mengevaluasi kesiapan pasar secara berkala. Tim ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti emiten, manajer investasi, dan komunitas investor domestik maupun global, untuk memastikan bahwa pasar dapat menyerap perubahan kebijakan secara efektif.

"Kami akan mengevaluasi dan menganalisis kemampuan daya serap pasar sebelum jatuh tempo," pungkas Hasan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan peningkatan batas free float menjadi 15 persen merupakan langkah strategis yang dapat membawa dampak signifikan bagi pasar modal Indonesia. Dengan memperbesar saham yang beredar di publik, transparansi dan likuiditas pasar akan meningkat, sehingga meningkatkan kepercayaan investor, terutama investor institusi dan asing.

Namun, tantangan utama adalah kesiapan emiten terutama perusahaan kecil dan menengah yang mungkin kesulitan memenuhi standar ini tanpa kehilangan kendali saham mayoritas. Masa transisi tiga tahun yang diberikan tentu membantu, tetapi OJK perlu memastikan bahwa exit policy yang disiapkan dapat berjalan adil tanpa menimbulkan gejolak pasar.

Langkah evaluasi berkala bersama berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pasar yang dinamis. Ke depan, penguatan edukasi dan sertifikasi untuk manajemen perusahaan menjadi kunci agar transformasi tata kelola berjalan efektif dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lengkap, simak laporan asli dari CNN Indonesia dan update terkini dari Bursa Efek Indonesia.