Ekonom Kritik WFH Hemat BBM: Hanya Pindahkan Konsumsi Energi, Bukan Pengurangan

Jakarta, CNN Indonesia – Kebijakan work from home (WFH) yang diharapkan mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kembali mendapat sorotan dari para ekonom. Mereka menilai bahwa kebijakan WFH, khususnya untuk aparatur sipil negara (ASN) dan imbauan serupa bagi karyawan swasta, tidak serta-merta dapat menekan penggunaan BBM secara signifikan. Sebaliknya, kebijakan ini justru hanya memindahkan konsumsi energi dari sektor transportasi ke rumah tangga.

Desain Kebijakan WFH yang Kurang Tepat

Ronny P Sasmita, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, menjelaskan bahwa konsep WFH untuk menghemat energi memang masuk akal. Namun, penerapannya sering gagal karena desain yang terlalu "pukul rata" dan birokratis tanpa mempertimbangkan karakteristik tiap sektor industri.

"WFH yang efektif tidak bisa seragam lintas sektor. Contohnya, sektor manufaktur yang sifat produksinya sangat tergantung pada kehadiran fisik tidak mungkin dipaksa WFH karena bisa menyebabkan shutdown ekonomi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny menekankan bahwa kebijakan ini harus berbasis pada fungsi dan sektor pekerjaan. ASN dan sektor jasa administrasi dapat melakukan WFH secara parsial, misalnya 2-3 hari per minggu. Sedangkan sektor manufaktur dan logistik harus tetap bekerja di lokasi dengan fokus pada efisiensi energi di proses produksi.

Selain itu, untuk sektor swasta, pemerintah perlu memberikan insentif berupa insentif energi atau pajak agar perusahaan mau mengikuti imbauan WFH, tidak hanya sekadar ajakan.

WFH Tak Selalu Mengurangi Konsumsi Energi Secara Total

Ronny juga mengingatkan bahwa walaupun WFH bisa menurunkan konsumsi BBM dari transportasi, konsumsi listrik rumah tangga justru meningkat signifikan. Hal ini terutama terjadi di kota besar, di mana kegiatan di rumah meningkat.

"WFH hanya memindahkan konsumsi energi ke rumah tangga, bukan menguranginya secara struktural," jelasnya. Oleh karena itu, penghematan energi yang signifikan hanya akan terjadi jika kebijakan WFH dikombinasikan dengan pengaturan jam kerja seperti staggered hours dan pembatasan mobilitas non-kerja.

Dampak Produktivitas dan Inovasi dari WFH

Menurut Ronny, sektor jasa seperti keuangan, konsultasi, IT, dan birokrasi bisa mengalami peningkatan atau stabilitas produktivitas jika infrastruktur digitalnya sudah matang. Namun, jika infrastruktur digital kurang memadai, WFH malah menimbulkan biaya koordinasi yang tinggi karena rapat yang lebih sering dan proses pengambilan keputusan yang lambat.

Sementara itu, sektor manufaktur hampir tidak relevan untuk WFH. Efisiensi energi yang seharusnya diukur adalah energi per unit produk yang dihasilkan, bukan berdasarkan lokasi kerja pekerja.

"Masalah tersembunyi lainnya, WFH dalam jangka panjang dapat menurunkan intensitas inovasi karena berkurangnya interaksi informal, yang berdampak pada daya saing jangka menengah," tambah Ronny.

Respons Dunia Usaha terhadap Kebijakan WFH

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa pengusaha perlu melihat secara detail rancangan kebijakan WFH sebelum menerapkannya. Menurutnya, tidak semua sektor bisa menerapkan WFH secara seragam.

"Sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik agar operasional produksi dan distribusi berjalan lancar," kata Shinta.

Beberapa sektor seperti teknologi informasi dan profesi kreatif dinilai lebih fleksibel untuk menerapkan WFH. Pengusaha juga menilai pengaturan pola kerja ini sebaiknya diserahkan pada kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektor.

Kebijakan Pemerintah dan Target Penghematan BBM

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kebijakan WFH sudah diputuskan pemerintah dan akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Purbaya mengakui bahwa terdapat perhitungan yang menunjukkan kemungkinan penurunan konsumsi BBM hingga 20 persen melalui kebijakan WFH, meskipun belum bersifat pasti.

Menurutnya, dampak kebijakan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja karena peningkatan aktivitas ekonomi juga dapat mendorong penerimaan negara.

Untuk meminimalkan dampak terhadap produktivitas, pemerintah memilih hari Jumat sebagai hari WFH karena jam kerja paling pendek.

"Pabrik-pabrik dipastikan tidak ikut WFH. Untuk sektor swasta, kemungkinan hanya berupa imbauan, sedangkan ASN wajib mengikuti kebijakan tersebut," jelas Purbaya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan WFH sebagai upaya menghemat BBM memang memiliki niat baik, namun pelaksanaannya harus dirancang dengan matang dan disesuaikan dengan karakteristik tiap sektor. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan menjadi "lip service" yang memindahkan beban konsumsi energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa pengurangan signifikan.

Fokus penghematan energi sebaiknya bukan hanya pada pengurangan penggunaan BBM dari transportasi, melainkan juga memperhatikan konsumsi listrik rumah tangga dan efisiensi energi di proses industri. Kebijakan insentif untuk sektor swasta akan menjadi kunci agar WFH tidak hanya menjadi imbauan kosong.

Selain itu, dampak jangka panjang dari WFH terhadap inovasi dan produktivitas harus menjadi perhatian serius. Interaksi informal yang berkurang dapat melemahkan daya saing jika tidak diantisipasi dengan strategi komunikasi dan kolaborasi digital yang efektif.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana pemerintah dan dunia usaha menyesuaikan kebijakan WFH agar benar-benar memberikan dampak positif terhadap penghematan BBM dan produktivitas nasional tanpa mengorbankan sektor-sektor yang krusial.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sumber aslinya di CNN Indonesia.