PGI dan MUI Desak Indonesia Keluar Board of Peace Usai Serangan AS-Israel ke Iran

Majelis Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mendesak pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari Board of Peace (BoP), menyusul serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Desakan PGI Keluar dari Board of Peace

Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Pdt Gomar Gultom, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP sejak awal. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia di dalam forum tersebut justru melemahkan posisi negara dalam diplomasi internasional, khususnya di PBB, yang saat ini sedang dijabat sebagai anggota Dewan Keamanan dan bahkan bergiliran menjadi ketua.

"Itu sebabnya sejak awal saya mempertanyakan masuknya RI di BoP tersebut dan mendesak Presiden untuk keluar, jauh sebelum perang yang terjadi sekarang," ujar Gultom kepada wartawan pada Rabu (3/3/2026).

Gultom juga menilai BoP merupakan instrumen yang dimanfaatkan secara sepihak oleh Presiden Donald Trump untuk melegitimasi agenda politik kelompoknya di Timur Tengah, terutama dalam konflik Israel-Palestina. Dia menambahkan, posisi Trump sebagai ketua BoP tanpa kontrol membuat anggota lain hanya menjadi penonton dan tidak punya pengaruh nyata.

"BoP ini sangat pro Israel. Mereka berupaya mengupayakan perdamaian di Gaza tapi tanpa melibatkan Palestina, sementara Israel ada di dalamnya. Tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan," tegasnya.

MUI Kutuk Serangan dan Dukung Pencabutan Keanggotaan Indonesia di BoP

MUI turut mengutuk keras serangan AS dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada 28 Februari 2026. Dalam pernyataan resminya yang ditandatangani Ketua MUI, KH Anwar Iskandar, MUI menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional dan prinsip kemanusiaan.

Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan bahwa MUI mendorong peran dunia internasional untuk menjadi juru damai yang objektif, bukan justru memperkuat ketimpangan keamanan yang merugikan Palestina.

"Amerika Serikat yang memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP menghadapi pertanyaan besar, apakah strategi tersebut benar-benar untuk perdamaian yang adil atau malah memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina?"

Karena alasan tersebut, MUI menuntut pemerintah Indonesia mencabut keanggotaannya dari BoP yang dianggap tidak efektif dan justru memperburuk situasi, termasuk memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan proksi.

Implikasi dan Kritik Terhadap BoP

BoP yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump sejak beberapa tahun lalu bertujuan menjadi wadah diplomasi perdamaian di Timur Tengah. Namun, kritik tajam dari PGI dan MUI menunjukkan bahwa forum ini dinilai lebih memihak Israel dan gagal menghadirkan solusi damai yang adil.

Kritikus menyoroti posisi Trump yang menjadi ketua seumur hidup tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga keputusan yang diambil cenderung menguntungkan kebijakan AS dan sekutunya. Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian di kawasan, disebut harus meninjau ulang keikutsertaannya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, desakan PGI dan MUI ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap peran Indonesia dalam diplomasi internasional yang dianggap kurang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Keberadaan Indonesia di BoP yang secara faktual memihak satu pihak dalam konflik justru bisa merusak kredibilitas dan posisi strategis Indonesia di dunia.

Keputusan untuk keluar dari BoP dapat menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia ingin mengambil sikap independen dan lebih fokus pada upaya perdamaian yang inklusif, melibatkan semua pihak, terutama Palestina. Ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan perdamaian global berdasarkan prinsip keadilan sosial dan kemerdekaan.

Namun, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tekanan diplomatik dari negara-negara kuat yang mendukung BoP, sehingga pemerintah harus menyiapkan strategi komunikasi dan diplomasi yang matang agar tidak melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional.

Kesimpulan

Serangan AS dan Israel ke Iran telah memicu gelombang kritik keras dari berbagai elemen bangsa, termasuk PGI dan MUI. Kedua organisasi ini secara tegas meminta pemerintah Indonesia mencabut keanggotaannya dari Board of Peace yang dinilai tidak efektif dan terlalu berpihak. Keputusan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan prinsip perdamaian Indonesia di tengah konflik global yang semakin kompleks.

Ke depan, masyarakat dan pengamat akan terus memantau langkah pemerintah dalam merespons tekanan ini serta bagaimana Indonesia memainkan perannya dalam diplomasi perdamaian internasional.