Evaluasi Dampak Pembatasan Media Sosial pada Kesehatan Mental Anak Tetap Dilakukan Pemerintah

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak pembatasan media sosial pada kesehatan mental anak-anak, seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas. Kebijakan ini bertujuan membatasi akses anak-anak terhadap platform digital yang berisiko tinggi.

Evaluasi Komprehensif Kesehatan Mental Anak

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara longitudinal dengan metode campuran (mixed-methods), mulai dari tahap baseline sebelum kebijakan diterapkan, pemantauan lanjutan dalam 6 hingga 12 bulan, serta evaluasi jangka menengah hingga dua tahun.

"Indikator yang diamati meliputi prevalensi gejala depresi dan ansietas, kualitas tidur, durasi penggunaan layar harian, insiden cyberbullying, akses layanan kesehatan mental, dan indikator kesejahteraan keluarga," ujar Imran di Jakarta pada Sabtu (28/3/2026) yang dikutip dari Suara Surabaya.

Studi ini melibatkan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital guna memahami dampak jangka panjang pembatasan akses anak terhadap platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan lainnya yang dianggap berisiko bagi perkembangan mental anak.

Data Kasus Kecanduan dan Paparan Konten Negatif

Imran menyoroti data dari RS Jiwa Menur Surabaya yang menunjukkan lonjakan signifikan kasus anak-anak yang terdampak paparan pornografi dan kecanduan gim online. Data tersebut mencatat:

• Kasus paparan pornografi naik dari 27 kasus pada 2022 menjadi 133 kasus pada 2025.
• Kecanduan gim online melonjak dari 74 kasus pada 2022 menjadi 360 kasus pada 2025.

Tren ini menjadi sinyal kuat perlunya intervensi serius dari pemerintah, sekolah, dan orang tua, khususnya dalam mengembangkan literasi digital dan pengawasan penggunaan teknologi oleh anak-anak.

Efek Psikologis dan Mekanisme Ketergantungan Media Sosial

Menurut Imran, fitur-fitur media sosial seperti notifikasi acak dan infinite scroll memanfaatkan mekanisme otak yang merespons lebih kuat pada saat menantikan imbalan yang tidak pasti, sehingga memicu ketergantungan yang mirip dengan kecanduan zat atau judi.

"Menariknya, otak manusia merespons lebih kuat pada saat menantikan imbalan yang tidak pasti daripada saat imbalan itu benar-benar datang; itulah alasan mengapa fitur seperti infinite scroll dan notifikasi yang datang tak terduga membuat kita terus menggulir dan mengecek ponsel," jelasnya.

Dampak jangka panjangnya dapat memengaruhi fungsi otak, terutama area yang mengatur emosi, kontrol diri, dan sistem penghargaan. Studi meta-analisis terbaru bahkan mengaitkan penggunaan media sosial sejak usia dini dengan peningkatan risiko gangguan psikologis di masa remaja, seperti gangguan tidur, kecemasan, dan citra diri negatif, terutama pada remaja perempuan.

Implementasi PP Tunas dan Kepatuhan Platform Digital

PP Tunas resmi berlaku mulai 28 Maret 2026, membatasi akses anak terhadap platform digital populer dan berisiko tinggi. Sampai saat ini, hanya dua platform yakni X dan Bigo Live yang telah menyatakan kepatuhan penuh terhadap aturan tersebut. Sementara TikTok dan Roblox tergolong kooperatif sebagian, dan platform seperti Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah Ke Depan dan Perlunya Kolaborasi

Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi terus-menerus sangat penting untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi perlindungan anak di era digital. Selain itu, literasi digital dan pengawasan dari keluarga dan institusi pendidikan menjadi kunci utama agar anak-anak dapat menggunakan teknologi secara sehat dan aman.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keputusan pemerintah untuk terus mengevaluasi dampak pembatasan media sosial terhadap kesehatan mental anak merupakan langkah strategis yang tepat dan sangat diperlukan. Di era digital yang semakin kompleks, anak-anak rentan menjadi korban konten negatif dan mekanisme teknologi yang memicu kecanduan.

Namun, tantangan terbesar justru terletak pada implementasi dan kepatuhan platform digital global yang belum sepenuhnya mengikuti regulasi nasional. Pemerintah harus mendorong kerja sama yang lebih intensif dengan operator platform serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan orang tua dan sekolah dalam pengawasan digital anak.

Kedepannya, masyarakat perlu mengawasi perkembangan hasil evaluasi ini sebagai dasar kebijakan lanjutan yang dapat mengatasi berbagai risiko kesehatan mental anak akibat penggunaan media sosial. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya nasional dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif teknologi digital yang semakin meluas.