Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar, Kuasa Hukum Tegaskan Ini Soal Nama Baik

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini terkait pernyataan Rismon yang menuduh JK mendanai penelitian Roy Suryo dan timnya yang menguji keaslian ijazah Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).

Informasi ini disampaikan di kediaman Jusuf Kalla di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu, 5 April 2026. Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menegaskan bahwa kliennya tidak ingin terjebak dalam masalah "remeh temeh" yang beredar di publik, namun karena isu ini menyangkut nama baik JK dan menjadi perhatian masyarakat luas, langkah hukum menjadi pilihan yang harus diambil.

Alasan Pelaporan dan Bantahan JK

Menurut Abdul Haji Talaohu, pernyataan Rismon Sianipar yang menyebut JK membiayai penelitian senilai Rp5 miliar untuk Roy Suryo cs adalah sebuah tuduhan fitnah yang harus diluruskan secara serius.

"Langkah melaporkan Rismon itu bagian dari untuk mempertanggungjawabkan pernyataan yang telah dia sampaikan, karena ini soal nama baik dan Pak JK tadi sudah sampaikan bahwa itu adalah fitnah, tuduhan fitnah sehingga ini harus disikapi secara serius," jelas Abdul Haji Talaohu pada Minggu (5/4/2026).

Jusuf Kalla juga secara tegas membantah keterlibatannya dalam pendanaan atau dukungan terhadap penelitian tersebut. Ia menyatakan bahwa kabar yang beredar melalui media berdasarkan keterangan Rismon adalah tidak benar dan sangat merugikan reputasinya.

"Di media, tersebar berita berdasarkan keterangan 'Saudara Rismon Sianipar’ bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya katakan itu tidak benar," ujar JK.

Rencana Laporan ke Bareskrim Polri

Kuasa hukum Jusuf Kalla menyatakan sedang mempersiapkan laporan resmi kepada Bareskrim Polri yang dijadwalkan akan diajukan pada hari Senin, 6 April 2026. Pelaporan ini diharapkan dapat menjadi langkah tegas dalam menjaga nama baik dan menghindari penyebaran informasi yang tidak berdasar.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat maupun membantu pihak manapun, baik Roy Suryo maupun Rismon Sianipar, dalam polemik mengenai ijazah Presiden Jokowi.

Konflik Publik dan Dampak Hukum

Isu keaslian ijazah Presiden Jokowi telah menjadi perdebatan yang menyita perhatian publik dan media nasional selama beberapa waktu. Tuduhan yang dilontarkan oleh Rismon Sianipar terhadap figur kenamaan seperti Jusuf Kalla menambah kompleksitas perdebatan ini dan berpotensi menimbulkan kerugian reputasi secara luas.

Dalam konteks hukum, pencemaran nama baik merupakan hal serius yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bisa berujung pada proses hukum yang panjang. Laporan yang diajukan JK menjadi peringatan bahwa tuduhan tanpa bukti kuat dapat berakibat hukum.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah Jusuf Kalla untuk melaporkan Rismon Sianipar bukan hanya soal mempertahankan nama baik pribadi, tetapi juga menunjukkan sikap tegas terhadap penyebaran informasi yang bisa menimbulkan kegaduhan politik dan sosial. Di tengah sensitivitas isu ijazah Presiden yang berulang kali dipersoalkan, pernyataan yang tidak berdasar harus mendapatkan respons hukum agar tidak menjadi preseden buruk bagi diskursus publik di Indonesia.

Selain itu, kasus ini juga mencerminkan pentingnya akurasi dan tanggung jawab dalam mengeluarkan pernyataan, terutama bagi para ahli dan figur publik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Redaksi menilai publik harus mengawasi perkembangan kasus ini dengan seksama karena hasilnya akan berdampak pada bagaimana isu-isu politik sensitif di masa depan dikelola dan disikapi.

Ke depan, kita perlu melihat apakah proses hukum ini akan membuka fakta lebih dalam mengenai polemik ijazah Jokowi, atau justru menjadi momentum untuk menenangkan kembali situasi politik yang sempat memanas. Tetap ikuti perkembangan berita ini melalui sumber terpercaya seperti Kompas TV dan media nasional lainnya.