Kuasa Hukum Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polisi

Kuasa hukum Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), Abdul Haji Talaohu, mendatangi Bareskrim Polri pada Senin, 6 April 2026, untuk melaporkan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Laporan ini terkait dengan pernyataan Rismon yang diduga menuding JK mendanai penelitian Roy Suryo dan timnya untuk menguji keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

Abdul Haji Talaohu menyampaikan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk respons serius atas tuduhan yang dianggap mencemarkan nama baik JK. "Atas tuduhan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar, hari ini kami akan membuat laporan polisi," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, seperti dipantau dari Breaking News KompasTV.

Alasan Laporan dan Dugaan Pelanggaran

Dalam pernyataannya, Abdul mengungkap bahwa laporan tidak hanya ditujukan kepada Rismon saja, tetapi juga kepada beberapa pihak lain yang dianggap turut menyebarkan berita bohong dan fitnah melalui akun YouTube dan channel online.

"Selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoaks atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber," jelas Abdul.

Lebih jauh, Abdul menyatakan bahwa Rismon diduga menyebutkan adanya pejabat elit yang mendanai gerakan mempersoalkan ijazah Presiden Jokowi, termasuk klaim bahwa JK memberikan uang sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan tim serta menyaksikan langsung transaksi tersebut.

"Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia," tambah Abdul.

Pihak Lain yang Akan Dilaporkan

Selain Rismon, kuasa hukum JK juga akan melaporkan sekitar empat pihak lain yang terdiri atas pemilik akun YouTube, YouTuber, dan narasumber yang diduga turut menyebarkan pernyataan tersebut.

• Dugaan pencemaran nama baik
• Tuduhan fitnah
• Penyebaran berita bohong (hoaks) yang menimbulkan kegaduhan publik

Abdul menegaskan bahwa kejadian ini telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, sehingga perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas.

Isu Video Pernyataan Rismon dan AI

Menanggapi dugaan bahwa video pernyataan Rismon merupakan hasil olahan teknologi artificial intelligence (AI), Abdul menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan dulu perkara ini agar dapat diuji secara resmi oleh penyidik dan ahli terkait kebenaran video tersebut.

"Nanti soal itu (AI) kan biar nanti lebih yang punya kapasitaslah, bisa ahli, bisa penyidik, yang bisa menilai itu," ujar Abdul.

Konsekuensi dan Langkah Selanjutnya

Pelaporan ini menjadi perhatian penting dalam konteks perlindungan nama baik tokoh publik, sekaligus upaya melawan penyebaran informasi yang tidak berdasar yang berpotensi memecah belah masyarakat. Langkah hukum terhadap Rismon dan pihak lain yang terlibat diharapkan dapat memberikan efek jera dan sekaligus klarifikasi atas isu yang berkembang.

Menurut laporan KompasTV, kasus ini masih akan berlanjut dengan proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pelaporan kuasa hukum Jusuf Kalla terhadap Rismon Sianipar bukan sekadar persoalan pribadi atau sengketa hukum biasa. Ini mencerminkan sensitivitas isu politik dan hukum di Indonesia yang semakin kompleks, terutama terkait klaim-klaim yang menyangkut figur publik dan tuduhan tanpa bukti yang kuat.

Langkah yang diambil JK dan tim hukumnya menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan reputasi di era digital yang serba cepat menyebarkan informasi, baik fakta maupun hoaks. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi perlunya regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap penyebaran berita palsu dan fitnah, termasuk yang dilakukan melalui media sosial dan kanal digital.

Ke depan, publik perlu mencermati perkembangan kasus ini untuk melihat bagaimana aparat hukum menangani isu digital forensik dan konten media yang sering kali sulit diverifikasi kebenarannya. Juga penting untuk mengamati apakah kasus ini menjadi preseden bagi perlindungan nama baik tokoh publik dan penanganan hoaks di Indonesia.