Singapura Tegaskan Tolak Negosiasi Hormuz demi Jaga Prinsip Hukum Laut UNCLOS

Singapura menegaskan sikap tegasnya menolak negosiasi dengan Iran terkait jalur aman di Selat Hormuz demi menjaga prinsip hukum laut internasional yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam sidang parlemen pada 7 April 2026 saat membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap negara tersebut.

Penolakan Singapura atas Negosiasi Jalur Hormuz

Dalam diskusi di parlemen, Vivian menegaskan bahwa hak lintas transit kapal di Selat Hormuz adalah hak universal yang tidak dapat diperlakukan sebagai izin atau bea yang harus dibayar kepada negara tetangga seperti Iran. Menurutnya, hak ini tercantum dalam hukum internasional dan tidak bergantung pada kesepakatan bilateral.

“Ada hak lintas transit, itu bukan hak istimewa yang diberikan oleh negara tetangga. Itu sama sekali bukan izin untuk ditaklukkan. Itu bukan bea yang harus dibayar,”

ucap Balakrishnan. Ia juga menegaskan, hak lintas tersebut bukanlah kartu bebas bagi negara-negara yang belum meratifikasi UNCLOS.

Respons terhadap Praktik Pembayaran Biaya Transit

Singapura menolak bergabung dalam praktik beberapa negara yang telah melakukan pembayaran hingga US$2 juta untuk biaya transit demi mendapatkan jalur aman di Selat Hormuz. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan anggota parlemen dari Partai Pekerja, Fadli Fawzi, yang menanyakan kemungkinan negosiasi atau pembayaran biaya oleh Singapura.

Balakrishnan mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelum konflik berlangsung dan membuka kemungkinan komunikasi lebih lanjut. Namun, ia menegaskan sikap prinsipil Singapura yang tidak ingin bernegosiasi soal tarif tol pelayaran.

Signifikansi Prinsip UNCLOS bagi Singapura dan Perdagangan Global

Singapura, sebagai negara yang berada di jalur strategis Selat Malaka, sangat bergantung pada kelancaran lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional. Menteri Balakrishnan menjelaskan bahwa arus minyak dan perdagangan yang melewati Selat Malaka bahkan lebih besar dibandingkan Selat Hormuz.

“Apakah Anda sekarang mengerti mengapa kita harus mengambil posisi kategoris bahwa hukum internasional dan UNCLOS adalah Konstitusi lautan?”

Selain itu, Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura terus berkoordinasi dengan operator kapal berbendera Singapura di kawasan Teluk Persia untuk memastikan keselamatan pelayaran, serta menjajaki opsi-opsi lain bersama mitra regional untuk menghadapi dinamika keamanan kawasan.

Langkah Singapura dalam Diversifikasi Energi dan Kerja Sama Regional

Selain isu pelayaran, Menteri Energi dan Sains & Teknologi Singapura, Tan See Leng, mengumumkan peningkatan pembahasan dengan negara-negara tetangga terkait pasokan energi, khususnya pengembangan energi terbarukan. Pemerintah Singapura telah memberikan persetujuan bersyarat untuk impor hingga 8,35 gigawatt energi terbarukan dari proyek-proyek di Australia, Kamboja, Indonesia, Sarawak (Malaysia), dan Vietnam, melebihi target awal 6 gigawatt.

Diskusi juga mencakup peluang kerja sama energi regional, termasuk kemungkinan kolaborasi ASEAN dalam pengembangan energi nuklir, sebagai upaya memperkuat ketahanan energi di tengah ketegangan geopolitik global.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, sikap tegas Singapura menolak negosiasi dan pembayaran biaya jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip hukum laut internasional. Dalam konteks geopolitik yang sedang memanas akibat konflik Timur Tengah, keputusan ini memberikan sinyal bahwa negara-negara maritim utama tidak akan mengorbankan prinsip legalitas demi kepentingan pragmatis.

Keputusan ini juga penting untuk menjaga kestabilan arus perdagangan global yang sangat bergantung pada jalur laut strategis. Jika negara-negara mulai menerima praktik pembayaran biaya transit ilegal, hal ini bisa menciptakan preseden berbahaya yang berpotensi mengganggu keamanan dan kebebasan pelayaran di berbagai wilayah lain.

Selain itu, langkah Singapura dalam memperkuat kerja sama energi terbarukan dan regional menunjukkan kesiapan negara ini menghadapi ketidakpastian pasokan energi global. Ini juga menjadi contoh bagaimana negara kecil namun strategis dapat mengelola risiko geopolitik dengan pendekatan multi-dimensi, bukan hanya pada aspek keamanan maritim tetapi juga diversifikasi sumber energi.

Ke depan, penting untuk mengamati bagaimana Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya akan terus memperkuat posisi hukum laut dan kerja sama regional dalam menghadapi tantangan keamanan dan ekonomi global. Pembaca dapat mengikuti perkembangan terbaru melalui sumber resmi seperti IDN Financials dan media terpercaya lainnya.