Wapres Gibran Ajak Anggota DPR Berkantor Bersama di IKN 2028

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi positif usulan anggota DPR RI, Deddy Sitorus, agar para pejabat negara termasuk dirinya dan menteri-menteri berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Gibran mengajak semua anggota DPR untuk sama-sama mendukung pemindahan kantor pemerintahan ke IKN sebagai langkah konkret dalam menyukseskan pembangunan ibukota baru yang akan menjadi pusat politik Indonesia mulai 2028.

Dalam keterangan resmi yang dirilis pada Kamis, 9 April 2026, Wapres Gibran menyampaikan, "Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan Yang Terhormat Dedy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN." Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempersiapkan IKN sebagai lokasi strategis bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pembangunan IKN dan Persiapan Kantor Wapres

Program pembangunan IKN telah memasuki tahap kedua dengan anggaran sebesar Rp3,1 triliun, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan konsep ibukota baru yang modern dan berkelanjutan. IKN sendiri telah resmi ditetapkan sebagai ibukota politik Indonesia pada tahun 2028, yang mengharuskan seluruh lembaga negara menjalankan fungsi mereka di sana.

Gibran juga dipastikan akan menempati Istana Wakil Presiden yang baru dibangun di kawasan IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, optimistis bahwa Wapres Gibran dapat mulai berkantor di IKN pada tahun ini karena pembangunan gedung Istana Wakil Presiden sudah rampung.

"Berharap tahun ini sudah bisa berkantor di IKN karena gedungnya (Istana Wakil Presiden) sudah rampung," ujar Basuki.

Selain itu, sekitar 50 staf kepresidenan telah dikirim ke IKN sebagai persiapan administrasi dan operasional, menandakan perpindahan pusat pemerintahan semakin nyata.

Langkah Bersama DPR dan Pemerintah

Usulan dari Deddy Sitorus, anggota DPR dari PDIP, yang mengajak para anggota DPR untuk ikut berkantor di IKN, mendapat sambutan hangat dari Wapres Gibran. Hal ini penting agar seluruh komponen penyelenggara negara dapat lebih efektif berkoordinasi dan menjalankan tugasnya di ibukota baru.

• Meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga negara
• Mempercepat proses pembangunan dan transisi ke IKN
• Menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung IKN

Dengan demikian, para pejabat negara tidak hanya mendukung secara simbolik, tetapi juga secara nyata melakukan perpindahan ke pusat pemerintahan baru sesuai target yang telah ditetapkan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, ajak Wapres Gibran untuk anggota DPR berkantor bersama di IKN merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat realisasi perpindahan ibukota secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal fisik gedung dan infrastruktur, tapi juga soal membangun budaya kerja baru yang lebih terintegrasi dan responsif.

Namun, tantangan besar masih menghadang, terutama soal kesiapan infrastruktur pendukung dan adaptasi para pejabat legislatif dan yudikatif yang selama ini sudah lama berkantor di Jakarta. Kesiapan ini harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai dan insentif agar proses pemindahan berjalan lancar tanpa mengganggu fungsi pemerintahan.

Ke depan, perhatian publik harus tertuju pada bagaimana kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di IKN dapat meningkatkan kualitas tata kelola negara. Jika sukses, IKN bisa menjadi model ibukota politik yang modern dan efisien, sekaligus mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat ini.

Untuk update lengkap pembangunan dan rencana strategis IKN, dapat dibaca lebih lanjut di CNBC Indonesia dan laporan resmi pemerintah.