Riset PERHAPI dan ITB: Banjir Sumatera Utara Dipicu Cuaca Ekstrem, Bukan Tambang

Bencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah Sumatera Utara pada November 2025 menyisakan banyak pertanyaan, terutama soal apakah aktivitas pertambangan turut berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan yang memicu bencana tersebut. Namun, hasil kajian ilmiah terbaru dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) bersama tim riset dari Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan gambaran berbeda, yakni bahwa bencana ini lebih didominasi oleh faktor cuaca ekstrem yang melampaui kapasitas mitigasi infrastruktur yang ada saat ini.

Polemik Banjir Sumatera Utara dan Pentingnya Kajian Ilmiah

Diskusi mendalam mengenai dampak operasi penambangan terhadap bencana lingkungan di wilayah DAS Garoga digelar dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan PERHAPI di Jakarta. Forum ini menghadirkan para pakar pertambangan serta tim peneliti dari Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) ITB yang memaparkan analisis forensik kebencanaan berbasis geospasial.

Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, menekankan bahwa setiap keputusan terkait operasional industri pertambangan harus berlandaskan data ilmiah dan kajian komprehensif. Ia mengatakan,

"Setiap keputusan terhadap kelanjutan operasi pertambangan harus didasarkan pada kajian yang mendalam. Kami merujuk pada kajian independen CENAGO ITB serta presentasi para pakar untuk menjelaskan aspek teknis pertambangan yang benar. Validasi pakar ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada fakta ilmiah (science-based policy) dan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan."

Faktor Cuaca Ekstrem Jadi Penyebab Utama Banjir

Tim riset CENAGO ITB memaparkan bahwa bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh pada akhir November 2025 dipicu oleh fenomena Siklon Tropis Senyar yang menimbulkan curah hujan sangat ekstrem. Curah hujan harian tercatat mencapai 150 hingga 300 milimeter, bahkan di beberapa wilayah lebih dari 300 milimeter per hari.

Model probabilitas menunjukkan bahwa kejadian ini berada pada kategori R700 hingga R1000, jauh melampaui standar mitigasi pemerintah yang biasanya hanya sampai R50. Dengan kondisi seperti ini, para ahli menyebutnya sebagai Super Force Majeure, yakni kejadian yang tidak bisa diantisipasi oleh kemampuan teknis dan infrastruktur yang ada.

"Data hidrologi menunjukkan kontribusi operasional tambang terhadap banjir sangat kecil, hanya 0,32%, sehingga penerapan Strict Liability (tanggung jawab mutlak) perlu ditinjau secara proporsional berdasarkan temuan ilmiah," tegas Koordinator Tim Riset CENAGO ITB, Heri Andreas.

Peran Aktivitas Tambang dan Infrastruktur Pertambangan

Meski aktivitas pertambangan memang memiliki risiko lingkungan, hasil kajian hidrologi dan geospasial menyatakan bahwa kontribusi aktivitas pertambangan terhadap banjir di wilayah terdampak relatif kecil. Bahkan, sejumlah infrastruktur tambang berfungsi sebagai buffer atau penahan limpasan air sebelum mengalir ke wilayah hilir.

Dewan Pakar PERHAPI, Irwandy Arif, menjelaskan,

"Kegiatan pertambangan pasti memiliki risiko lingkungan, tetapi setiap perusahaan wajib memitigasi melalui penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice) secara konsisten, salah satunya seperti yang dilakukan PTAR."

Selain itu, secara hidrologi dan morfologi, lokasi Tambang Emas Martabe yang menjadi fokus kajian tidak berada dalam satu sistem aliran air yang sama dengan wilayah yang terdampak banjir bandang di DAS Garoga, sehingga secara geografis tidak berhubungan langsung dengan bencana tersebut.

Dampak Banjir di Sumatera Utara dan Upaya Mitigasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerusakan besar akibat banjir dan longsor, dengan lebih dari 2.800 unit rumah, 127 fasilitas umum, serta berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, dan jembatan yang terdampak parah. Kondisi pengungsian pun sangat memprihatinkan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

PERHAPI menyatakan akan merangkum seluruh rekomendasi dari forum pakar untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi kebijakan, dengan harapan agar kebijakan yang dikeluarkan ke depan dapat lebih memperhatikan data ilmiah dan realitas di lapangan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, hasil riset PERHAPI dan ITB ini memberikan perspektif penting yang selama ini kurang mendapat sorotan dalam polemik banjir di Sumatera Utara. Seringkali, aktivitas pertambangan menjadi kambing hitam tanpa didukung data kuat, padahal faktor utama adalah fenomena hidrometeorologi ekstrem yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang science-based, bukan sekadar respons emosional atau tekanan publik. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus menguatkan sistem mitigasi bencana yang mampu menghadapi skenario cuaca ekstrem di masa depan, termasuk memperkuat infrastruktur dan sistem peringatan dini.

Selain itu, penting untuk mendorong penerapan good mining practice secara konsisten agar dampak lingkungan pertambangan dapat diminimalisir, sekaligus menjaga keberlanjutan industri tambang yang menjadi salah satu sektor strategis ekonomi nasional.

Ke depan, pembaca dan masyarakat luas sebaiknya mengawasi perkembangan kebijakan pasca-banjir ini, serta mendorong transparansi dan keterlibatan ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan dan industri. Hal ini krusial agar bencana serupa dapat diminimalisir dan penanganannya tepat sasaran.