Apa Dampak Jika Pemerintahan Trump Nasionalisasi Industri AI di AS?

Perusahaan-perusahaan AI kini mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka bisa saja berhenti beroperasi jika pemerintah mengambil alih kendali industri ini. Gagasan ini sebelumnya hanya bersifat spekulatif. Beberapa tahun lalu, seorang mantan karyawan OpenAI bernama Leopold Aschenbrenner menulis memo panjang yang memperkirakan bahwa pemerintah AS mungkin akan segera menguasai industri AI. Menurut Aschenbrenner, pada tahun 2026 atau 2027, pertanyaan penting akan muncul di Pentagon dan Kongres: Apakah kita membutuhkan program pemerintah untuk kecerdasan buatan umum (AGI) yang setara dengan Proyek Manhattan? Ia memprediksi Washington akan memutuskan untuk menginvestasikan seluruh sumber dayanya dalam upaya tersebut.

Prediksi Aschenbrenner tampak mulai mendekati kenyataan. Awal tahun ini, di tengah sengketa kontrak Pentagon dengan Anthropic, Menteri Pertahanan Pete Hegseth memperingatkan bahwa ia dapat menggunakan Defense Production Act (DPA), sebuah undang-undang era Perang Dingin yang memungkinkan pemerintah memaksa perusahaan AI menyerahkan teknologinya dengan persyaratan yang diinginkan Pentagon. DPA hanyalah salah satu alat yang bisa digunakan pemerintahan Trump untuk mengarahkan atau bahkan mengambil alih perusahaan AI. Perusahaan-perusahaan itu sendiri telah memberikan banyak alasan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan langkah tersebut.

Potensi Risiko dan Kekhawatiran Keamanan Nasional

Bot AI masa depan berpotensi digunakan untuk merancang dan melancarkan serangan biologi, nuklir, dan kimia. Mereka dapat dijadikan senjata untuk menjatuhkan jaringan listrik, memantau email anggota kongres, bahkan mematikan outlet media utama. Kekhawatiran ini bukan sekadar teori. Awal bulan ini, Anthropic mengumumkan pengembangan model AI baru, Claude Mythos Preview, yang mampu mengatur serangan siber setara dengan kelompok peretas elit yang didukung negara, memungkinkan perusahaan swasta memiliki kemampuan serangan siber setara CIA dan NSA.

Dalam sebuah contoh kemampuan Mythos, para peneliti Anthropic menceritakan bagaimana model tersebut menggunakan "eksploitasi multi-langkah yang cukup canggih" untuk mengatasi pembatasan dan mendapatkan akses luas ke internet, kemudian mengirim email ke seorang peneliti secara tak terduga saat ia sedang makan siang di taman.

Pemerintah AS mulai gelisah dengan ketidakseimbangan kekuatan ini. Dalam setahun terakhir, beberapa senator mengajukan legislasi untuk memerintahkan lembaga federal mengeksplorasi "potensi nasionalisasi" AI. Bahkan wacana mengenai penggunaan DPA kembali mencuat setelah pengumuman Mythos oleh Anthropic, menurut seorang sumber yang mengetahui diskusi tersebut. Di sisi lain, Silicon Valley juga memperhatikan dengan seksama. Tokoh seperti Elon Musk, CEO OpenAI Sam Altman, dan CEO Palantir Alex Karp telah secara terbuka membicarakan kemungkinan nasionalisasi.

Bagaimana Jika Nasionalisasi Terjadi?

Dalam skenario paling ekstrim, para peneliti teratas dari seluruh perusahaan AI akan dipaksa bekerja di SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility) di ruang bawah tanah Pentagon dan melapor langsung kepada Hegseth. Kapasitas komputasi juga akan dipusatkan dalam satu operasi nasionalisasi besar. Semua riset akan dikunci, dengan fokus utama pada aplikasi pertahanan, bukan produk konsumen seperti ChatGPT yang mendominasi pasar saat ini.

Ini akan menjadi nasionalisasi penuh, pengambilalihan total yang akan mengosongkan bisnis komersial tiga pemain utama: OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind. Namun, berdasarkan percakapan dengan mantan pejabat Pentagon, pemerintahan Trump, ahli kebijakan AI, dan pakar hukum, situasi ini kemungkinan besar tidak akan terjadi.

Menurut Charlie Bullock, peneliti senior di Institute for Law & AI, tindakan seperti itu kemungkinan ilegal karena Konstitusi AS melarang pemerintah menyita properti pribadi tanpa kompensasi yang layak, dan sulit bagi pemerintah untuk menyediakan triliunan dolar yang diperlukan. Selain itu, pembatasan pada pekerja asing yang dapat mengakses teknologi pertahanan akan membuat perusahaan kehilangan banyak staf peneliti penting.

Jika perusahaan AI dipaksa fokus pada aplikasi pertahanan, muncul pertanyaan tentang nasib bisnis konsumen besar mereka. Apakah masyarakat akan menggunakan ChatGPT.gov seperti membeli es krim di toko negara Kuba? Selain itu, untuk mengungguli China, sulit membayangkan Pentagon yang dipimpin Hegseth bisa menjalankan perusahaan AI lebih efisien daripada Sam Altman atau Dario Amodei, CEO Anthropic.

Regulasi AI ala Utilitas: Alternatif Nasionalisasi

Ada kemungkinan lain yang lebih realistis namun tetap berpotensi mengubah industri secara signifikan: pemerintah dapat mengatur perusahaan AI seperti utilitas publik. Pada abad ke-20, ketika listrik berubah dari barang mewah menjadi kebutuhan, pemerintah mengatur tarif dan ketersediaan layanan. Demikian pula, pemerintah bisa mengatur aktivitas komersial perusahaan AI.

Perusahaan bisa dilarang mengenakan biaya lebih dari biaya produksi untuk layanan seperti pembuatan gambar dan teks, atau diwajibkan menyediakan tingkat dasar kecepatan dan kemampuan model untuk semua pengguna, semacam net neutrality AI.

Perubahan besar menuju kontrol pemerintah akan membutuhkan undang-undang baru di tingkat negara bagian dan federal serta kerjasama erat dari perusahaan teknologi—yang mungkin sulit di tengah politik AS yang lamban dan kecenderungan libertarian Silicon Valley. Namun, konsep ini tidak jauh dari kenyataan. Beberapa tokoh Silicon Valley, seperti Altman, sudah membayangkan AI sebagai utilitas seperti listrik atau air yang dibeli per meter. CEO Nvidia Jensen Huang juga menyebut AI sebagai infrastruktur yang harus dimiliki setiap negara.

Paradigma ini juga menguntungkan perusahaan AI karena dengan menjadi penyedia layanan, mereka bisa menghindari tanggung jawab atas informasi yang salah atau berbahaya di platform mereka, seperti yang telah terjadi di era media sosial. Pemerintah juga sudah mulai menganggap AI sebagai sumber daya penting, dengan inisiatif yang menyerupai kebijakan industri untuk mempercepat pembangunan infrastruktur AI di tanah Amerika.

Potensi Krisis dan Nasionalisasi Penuh

Meskipun nasionalisasi penuh tampak kecil kemungkinannya, situasi bisa berubah drastis jika terjadi perang global atau krisis ekonomi. Dalam keadaan darurat besar, terutama di bawah pemerintahan Trump, tindakan drastis bisa dibenarkan secara hukum dan politik.

Misalnya, jika konflik besar terjadi akibat invasi China ke Taiwan dan melibatkan AS, Pentagon yang kekurangan amunisi ingin menggunakan kemampuan AI terbaru dalam operasi perang. Dalam skenario ini, Hegseth mungkin memaksa Anthropic menyerahkan akses tak terbatas ke model Claude, memicu ketegangan lebih serius daripada sebelumnya.

Anthropic, yang khawatir pemerintah membuat alat pengawasan otoriter untuk mencegah spionase, bisa mengalami intervensi militer langsung jika menolak, sebuah skenario ekstrem namun bukan tanpa preseden dalam sejarah AS.

Nasionalisasi Bertahap dan Kemitraan Strategis

Menurut Samuel Hammond, direktur kebijakan AI di Foundation for American Innovation, nasionalisasi memiliki "lapisan seperti bawang". Kemungkinan besar, masa depan perusahaan AI AS adalah nasionalisasi lunak—bentuk kemitraan erat dan regulasi ketat tanpa pengambilalihan penuh.

Faktanya, beberapa langkah nasionalisasi lunak sudah terjadi. Pemerintahan Trump memegang 10 persen saham Intel, dan OpenAI melibatkan jenderal pensiunan dan mantan direktur NSA Paul Nakasone dalam dewan direksinya. Militer AS juga merekrut eksekutif dari Meta, Palantir, dan OpenAI untuk unit teknologi seniornya.

Perusahaan AI utama berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengembangkan aplikasi militer dan intelijen. OpenAI sudah memiliki kontrak dengan Pentagon dan menempatkan insinyurnya bekerja bersama militer. Google juga dilaporkan sedang bernegosiasi kontrak Pentagon untuk penggunaan Gemini dalam pengaturan rahasia. Anthropic, meski berseteru hukum, tetap berdialog dengan pemerintahan dan pejabat tinggi tentang risiko teknologi AI.

Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan, "Pemerintahan Trump bekerja dengan laboratorium AI terdepan untuk membahas peluang kolaborasi." Juru bicara OpenAI menambahkan, "Seiring kemampuan AI meningkat, penting bagi industri untuk bekerja sama dengan pemerintah." Sementara juru bicara Anthropic menyebut kunjungan Amodei ke Gedung Putih sebagai "produktif" dan menegaskan peran sentral pemerintah dalam menangani implikasi keamanan nasional teknologi ini.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, potensi nasionalisasi industri AI oleh pemerintahan Trump mencerminkan ketegangan mendalam antara kebutuhan keamanan nasional dan kebebasan inovasi teknologi. Meskipun nasionalisasi penuh terdengar seperti skenario distopia, realitasnya adalah pemerintah dan perusahaan AI sudah mulai menjalin hubungan yang semakin erat, yang bisa mengarah pada pengawasan dan regulasi yang ketat.

Konsekuensi yang jarang dibahas adalah bagaimana kontrol pemerintah bisa memperlambat inovasi komersial dan mereduksi keberagaman pengembangan teknologi AI yang selama ini menjadi kekuatan utama Silicon Valley. Namun, sisi lain yang perlu diwaspadai adalah potensi penyalahgunaan teknologi AI untuk pengawasan dan kontrol sosial yang ketat, mengancam privasi dan kebebasan sipil.

Kedepannya, pembaca harus mencermati bagaimana kebijakan nasionalisasi lunak dan regulasi utilitas ini berkembang, serta dampaknya terhadap akses publik dan daya saing global Amerika Serikat dalam perlombaan teknologi AI, terutama menghadapi China. Perkembangan ini juga menjadi indikator penting bagi masa depan etika dan demokrasi dalam era kecerdasan buatan.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca sumber aslinya di The Atlantic dan mengikuti perkembangan terbaru dari media terkemuka seperti CNN Indonesia Teknologi.