Tata Kelola DJKA Kritis untuk Cegah Kecelakaan Kereta, Kata Eks Komisaris KAI

Mantan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Riza Primadi, memberikan sorotan tajam terkait tata kelola di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Menurutnya, perbaikan tata kelola ini merupakan kunci utama untuk mencegah kecelakaan kereta api berulang, sebuah isu yang masih menjadi perhatian serius di sektor transportasi kereta Indonesia.

Permasalahan Koordinasi dan Perencanaan DJKA dan KAI

Riza menyatakan bahwa selama ini sebagian besar proyek yang dijalankan DJKA belum sesuai dengan kebutuhan PT KAI. Hal ini terjadi karena masih terdapat masalah koordinasi dan perencanaan yang tidak sinkron antara regulator DJKA dengan operator KAI.

"Saya tidak bisa meramalkan, tapi yang pasti akan terjadi lagi kalau DJKA masih berperilaku seperti sekarang ini," tegas Riza mengenai risiko kecelakaan jika tata kelola tidak diperbaiki.

Dia menekankan bahwa sinergi erat antara regulator dan operator sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan dan mampu meningkatkan keselamatan transportasi kereta api di Indonesia.

Lambannya Proyek Double Double Track Jadi Sorotan

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan Double Double Track (DDT) segmen Manggarai–Cikarang. Riza mempertanyakan lambannya penyelesaian proyek ini meskipun lahan telah dibebaskan oleh KAI.

"Lahan sudah dibebaskan KAI, tapi eksekusinya jalan di tempat," ujar Riza. Proyek DDT seharusnya sudah berjalan sejak 2022 dan kini semestinya telah rampung. Namun, kenyataannya pembangunan baru terealisasi sebagian, khususnya pada lintas Jatinegara hingga Bekasi, sementara segmen hingga Cikarang belum terselesaikan.

Keterlambatan ini menurut Riza harus dijelaskan oleh pihak terkait, terutama DJKA, agar publik memahami penyebabnya.

Dampak Keterlambatan Proyek terhadap Keselamatan Kereta Api

Menurut Riza, keterlambatan proyek DDT berdampak langsung pada keselamatan perjalanan kereta api. Jalur yang seharusnya terpisah untuk Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta jarak jauh masih digunakan bersama, meningkatkan risiko kecelakaan.

Pengamat transportasi, Darmaningtyas, menambahkan bahwa kendala utama pembangunan DDT adalah pembebasan lahan yang sempat terkendala pendanaan dan pelaksanaan.

"Saat itu memang tidak ada kejelasan untuk bertindak karena terkendala soal pembebasan lahan," ujarnya.

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Keselamatan Kereta Api

Sebagai langkah perbaikan menyusul insiden kecelakaan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT KAI mempercepat penertiban perlintasan sebidang di semua titik. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

• Penertiban perlintasan sebidang untuk mengurangi risiko kecelakaan.
• Percepatan penyelesaian proyek Double Double Track.
• Peningkatan koordinasi antara regulator DJKA dan operator KAI.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, sorotan Riza Primadi membuka mata publik tentang pentingnya tata kelola yang profesional dan sinergis antara DJKA dan KAI. Kecelakaan kereta api bukan hanya persoalan teknis operasional melainkan juga sistem manajemen yang harus dipercanggih dan transparan.

Selain itu, proyek strategis seperti Double Double Track tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi juga harus disertai dengan komitmen kuat dalam hal pembebasan lahan dan pengelolaan anggaran. Keterlambatan yang berkepanjangan bisa menghambat peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa kereta api.

Ke depan, publik perlu mengawasi perkembangan proyek DDT dan perbaikan tata kelola DJKA agar tidak hanya menjadi janji semata, tetapi menghasilkan perubahan nyata yang dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi kereta api di Indonesia.

Informasi lebih lanjut dapat disimak pada laporan resmi ANTARA dan update dari situs Kementerian Perhubungan.