Penetapan Tersangka Nabilah O'Brien Dinilai Janggal, Ini Penjelasan Kuasa Hukumnya

Nabilah O’Brien, pemilik restoran Bibi Kelinci di Kemang, Jakarta Selatan, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang tengah diselidiki. Namun, kuasa hukum Nabilah, Goldie Natasya, menilai penetapan tersangka ini sangat janggal dan penuh kejanggalan.

Proses Penetapan Tersangka Dinilai Terlalu Cepat

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (6/3/2026), Goldie menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya berlangsung sangat cepat dan tidak biasa. Pada tanggal yang sama, Nabilah masih menjalani pemeriksaan tambahan di Bareskrim. Namun, pada 26 Februari 2026, gelar perkara telah dilakukan dan surat penetapan tersangka dikirimkan hanya dua hari kemudian, tepatnya pada 28 Februari 2026, hari Sabtu.

"Yang janggal di sini, di tanggal yang sama klien saya masih diperiksa untuk keterangan tambahan di Bareskrim. Ternyata gelar perkara terjadi pada tanggal 26 Februari, dan klien saya dikirimkan surat penetapan tersangka hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2026," ujar Goldie.

Kuasa hukum ini menegaskan bahwa proses persetujuan penetapan tersangka biasanya tidak sesederhana itu, sehingga percepatan ini merupakan anomali hukum yang patut dipertanyakan.

Kejanggalan Lain dalam Penyidikan dan Unsur Pidana yang Diragukan

Selain cepatnya penetapan tersangka, Goldie mengungkapkan masih ada sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan yang tidak bisa diungkapkan secara gamblang kepada publik. Namun, pihaknya masih menyimpan bukti dan informasi yang akan dibagikan kepada pihak terkait dalam penyidikan.

"Ada beberapa kejanggalan juga di dalam penyidikan, yang mungkin hanya akan saya beritahukan kepada pihak-pihak lain yang ada dalam penyidikan. Tapi klien kami merasakan memang banyak sekali kejanggalan dari apa yang terjadi," tambah Goldie.

Lebih jauh, kuasa hukum Nabilah mempertanyakan ketajaman instrumen hukum yang digunakan terhadap kliennya dibandingkan dengan tersangka pencurian yang sudah jelas terekam CCTV di restoran tersebut.

Menurut Goldie, pasal pencemaran nama baik yang dituduhkan tidak memenuhi unsur pidana karena tidak ada niat jahat dari Nabilah untuk menyerang kehormatan pelapor. Bahkan, Nabilah sendiri tidak mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud saat mengunggah rekaman CCTV tersebut.

"Tidak ada niat jahat dari klien kami untuk menyerang kehormatan. Beliau saja tidak tahu ketika posting itu siapa yang dia posting. Yang ada cuman keberanian pengusaha kecil doang yang lagi membela diri bahwa usahanya sedang sial karena ada orang yang jahat sama pegawainya dan juga mengambil makanannya tanpa membayar," jelas Goldie.

Alasan Nabilah Mengunggah Rekaman CCTV

Goldie menegaskan bahwa pengunggahan rekaman CCTV oleh Nabilah bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengungkap fakta kebenaran demi kepentingan publik dan agar pelaku usaha lain tidak mengalami hal serupa.

"Klien kami mengunggah rekaman CCTV tersebut bukan tanpa alasan ya teman-teman. Itu adalah fakta kebenaran yang diungkap, sekali lagi, demi untuk kepentingan publik. Agar pelaku usaha lain tidak mengalami hal yang serupa," ujar kuasa hukum tersebut.

Latar Belakang Kasus dan Reaksi Publik

Nabilah O’Brien menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Zendhy dan istrinya atas dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait viralnya rekaman CCTV yang diunggah Nabilah mengenai dugaan pencurian di restorannya. Rekaman itu menunjukkan seseorang yang diduga mengambil makanan tanpa membayar, yang kemudian memicu kontroversi di media sosial.

Kasus ini mengundang perhatian publik dan memunculkan perdebatan antara hak pelaku usaha kecil untuk melindungi bisnisnya dan batasan hukum terkait pencemaran nama baik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus penetapan tersangka Nabilah O’Brien ini menjadi cerminan tantangan hukum di era digital, terutama terkait penyebaran konten di media sosial yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Proses yang berjalan sangat cepat dan kejanggalan dalam penyidikan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan keadilan hukum yang diterapkan.

Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan dilema antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang ingin melindungi usahanya dari tindakan kriminal seperti pencurian. Penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti dan alat pembelaan seharusnya didukung, bukan malah menjadi bumerang bagi pengunggahnya jika tidak ada unsur niat jahat.

Kedepannya, publik dan pihak berwenang perlu mengawal kasus ini secara ketat agar hukum tidak hanya berjalan cepat, tapi juga adil dan transparan. Kasus ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani laporan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan pengungkapan fakta di media sosial.

Simak terus perkembangan kasus ini untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang bagaimana hukum dan teknologi berinteraksi di Indonesia saat ini.