Akademisi Uhamka: Klaim Trump soal Iran Menyerah Hanya Retorika Politik

Jakarta, CNN Indonesia – Pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengklaim bahwa Iran sudah menyerah kepada negara-negara tetangganya dalam konflik di Timur Tengah, mendapat respons kritis dari akademisi Universitas Muhammadiyah Hamka (Uhamka). Klaim yang disampaikan Trump melalui platform Truth Social tersebut dianggap tidak mencerminkan realitas geopolitik yang sesungguhnya dan hanya merupakan retorika politik yang bertujuan membangun narasi kemenangan.

Klaim Trump Dinilai Retorika Politik

Associate Professor Uhamka, Emaridial Ulza, menilai pernyataan Trump itu merupakan strategi komunikasi untuk menekan lawan secara psikologis, bukan penggambaran kondisi nyata konflik yang kompleks di kawasan tersebut.

"Donald Trump memiliki kebiasaan komunikasi mengambil kemenangan sebagai pesan pertama untuk mencoba menekan lawan secara psikologis," ujar Emaridial Ulza, Minggu (8/3).

Emaridial juga mengkritisi pernyataan Trump yang menyebut Iran sudah meminta maaf dan menyerah setelah serangan AS dan Israel, serta klaim bahwa Iran akan menghadapi pukulan keras. Menurut dia, pernyataan ini justru penuh kontradiksi dan tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya, di mana AS justru menghadapi posisi yang terdesak.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa deklarasi kemenangan sepihak dalam situasi perang atau konflik internasional sering kali merupakan bagian dari strategi negosiasi untuk membangun opini publik dan mempengaruhi pihak lain.

"Pola ini sudah berulang kali terlihat, mulai dari negosiasi dagang dengan Tiongkok, krisis Korea Utara, hingga konflik-konflik di kawasan yang sama," jelasnya.

Emaridial menegaskan bahwa klaim Iran telah menyerah hanyalah sebuah framing untuk konsumsi domestik AS dan bukan deskripsi akurat atas kondisi di lapangan.

Retorika Kemenangan Bisa Perpanjang Konflik

Sebagai anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Emaridial mengingatkan bahwa deklarasi kemenangan di media sosial tidak otomatis berarti tercapainya perdamaian.

"Dalam banyak kasus sejarah, retorika semacam ini justru dapat memperpanjang siklus eskalasi konflik," tambahnya, apalagi dengan tidak terlibatnya negara sekutu utama seperti Inggris, Spanyol, dan Jerman dalam konflik secara langsung.

Menurutnya, fakta tersebut menguatkan bahwa AS sebenarnya membutuhkan jalur negosiasi daripada konfrontasi lanjutan.

Indonesia Berpeluang Jadi Penengah Konflik

Dalam konteks ini, Emaridial menilai posisi Indonesia sangat strategis sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan keterlibatan di berbagai forum internasional, termasuk Board of Peace (BoP) yang dibentuk Trump dan keanggotaan di BRICS.

Indonesia dinilai bisa memfasilitasi dialog dan menjadi penengah yang mengurangi ketegangan antara AS dan Iran.

"Walaupun tidak secara langsung, niat baik Presiden Prabowo Subianto sedikit banyak dapat mengurangi ketegangan dengan segala konsekuensi yang didapatkan," tuturnya.

Emaridial juga menyebutkan bahwa Indonesia dapat menggalang pertemuan melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau negara-negara Timur Tengah lain untuk mendorong upaya perdamaian.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, klaim yang dilontarkan Trump mengenai Iran yang sudah menyerah merupakan taktik politis yang lazim digunakan dalam politik luar negeri untuk menguatkan posisi tawar di mata domestik dan dunia internasional. Namun, klaim semacam ini berisiko memperparah ketegangan dan memperpanjang konflik jika tidak diimbangi dengan jalur diplomasi yang konstruktif.

Kehadiran Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan posisi strategis di forum internasional seperti BoP dan BRICS memberikan momentum penting bagi diplomasi Indonesia untuk menunjukkan peran aktif sebagai penengah yang objektif. Upaya ini bukan hanya mengangkat citra Indonesia di kancah global, tetapi juga bisa menjadi kontribusi nyata dalam meredam konflik yang berpotensi meluas di Timur Tengah.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana pemerintah merespons dinamika ini, terutama sikap Presiden Prabowo Subianto yang dianggap memiliki kapasitas diplomatik untuk memainkan peran tersebut. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan momentum geopolitik ini agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor penting dalam menjaga stabilitas regional dan global.

Perkembangan situasi dan respons diplomatik Indonesia harus menjadi perhatian utama, mengingat dampak luas konflik ini terhadap keamanan dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia sendiri.