BPBD Parigi Moutong Koordinasi dengan BWSS Normalisasi Sungai Pascabanjir Moutong

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah tengah melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWSS) Provinsi Gorontalo dalam rangka pelaksanaan normalisasi sungai pascabanjir yang baru-baru ini melanda sejumlah desa di Kecamatan Moutong.

Kecamatan Moutong, yang merupakan wilayah perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo, memiliki kewenangan pengelolaan sungai yang berada di bawah tanggung jawab BWSS Gorontalo. Kepala BPBD Parigi Moutong, Moh Rivai, mengungkapkan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan penanganan banjir yang efektif dan berkelanjutan.

"Moutong adalah perbatasan Sulawesi Tengah dengan Provinsi Gorontalo, maka kewenangan penanganan sungai berada di BWSS Gorontalo, kami sedang melakukan koordinasi untuk penanganan lebih lanjut," ujar Moh Rivai, saat dihubungi dari Palu pada Minggu, 8 Maret 2026.

Dampak Banjir dan Kondisi Terkini di Kecamatan Moutong

Banjir yang terjadi pada Sabtu, 7 Maret 2026, terutama merendam Desa Moutong Tengah dan Moutong Utara. Peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa jam, menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga.

Dari data yang dihimpun tim reaksi cepat (TRC) BPBD setempat, tercatat sebanyak 341 kepala keluarga (KK) atau 1.089 jiwa terdampak bencana hidrometeorologi ini. Meski demikian, laporan kaji cepat menyebutkan tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan infrastruktur yang signifikan.

"Saat ini banjir mulai surut di Desa Moutong Utara, sedangkan di Desa Moutong Tengah banjir masih terjadi karena bertepatan dengan pasang air laut," jelas Rivai.

Warga di kedua desa tersebut masih bertahan di rumah masing-masing, meskipun air masih menggenangi beberapa area. Selain permukiman, lahan pertanian warga juga mengalami dampak negatif akibat banjir.

Upaya Penanganan dan Kebutuhan Mendesak

BPBD Parigi Moutong saat ini fokus pada penanganan darurat, termasuk pemutakhiran data dan pelaksanaan asesmen lapangan yang dilakukan oleh tim TRC untuk memperkaya informasi terkait situasi kebencanaan di wilayah terdampak.

Moh Rivai juga menekankan pentingnya perbaikan sistem drainase di wilayah tersebut. Saat ini, sistem drainase yang ada dianggap tidak lagi ideal untuk menampung debit air yang besar, terutama ketika terjadi hujan lebat berjam-jam.

• Penanganan normalisasi sungai oleh BWSS Gorontalo
• Perbaikan dan pembangunan sistem drainase yang lebih efektif
• Pengawasan dan pemutakhiran data bencana secara berkala oleh BPBD dan TRC

Meski air masih menggenangi permukiman, aktivitas warga terus berjalan. Hingga saat ini, pemerintah belum menyalurkan bantuan logistik makanan karena warga masih dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan mereka sendiri.

"Belum ada bantuan logistik makanan, karena kebutuhan bahan pangan warga setempat masih mereka atasi, sehingga pemerintah belum mengintervensi sejauh itu. Kebutuhan mendesak bagi mereka yakni pembangunan atau perbaikan sistem saluran air," tambah Moh Rivai.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah koordinasi antara BPBD Parigi Moutong dan BWSS Gorontalo sangat krusial dalam menghadapi tantangan banjir yang berulang di wilayah perbatasan ini. Penanganan sungai yang tepat dan pembangunan sistem drainase yang memadai merupakan solusi jangka panjang yang harus segera direalisasikan agar risiko banjir dapat diminimalisir.

Koordinasi lintas wilayah dan pemerintahan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antardinas dan lembaga dalam mitigasi bencana, terutama di daerah-daerah rawan hidrometeorologi. Selain itu, penanganan yang lebih proaktif dan terencana bisa mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat terdampak.

Ke depan, pembaca perlu terus memantau perkembangan normalisasi sungai serta evaluasi sistem drainase di Moutong. Apabila upaya ini berhasil, maka parahnya banjir di masa mendatang dapat ditekan. Namun, jika tidak ada tindakan nyata, risiko banjir berulang tetap mengancam ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, publik dan pemerintah daerah harus menaruh perhatian serius pada pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sebagai prioritas utama pascabanjir ini.