Rusun Subsidi Era Prabowo Mulai Dibangun di Meikarta dengan 140 Ribu Unit

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memulai proyek pembangunan rumah susun subsidi perdana di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pada tahap awal ini, ditargetkan akan dibangun sekitar 140 ribu unit rusun subsidi di atas lahan seluas 30 hektare.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, secara simbolis melakukan groundbreaking proyek tersebut pada Minggu (8/3/2026). Ara menjelaskan bahwa lahan seluas 30 hektare ini merupakan hibah dari Lippo Group, yang sekaligus menandai sinergi antara pemerintah dan pihak swasta dalam menyediakan hunian terjangkau.

"(Lahan) 30 hektare ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara, Pak James, dan tim kita kurang lebih bisa 140 ribu unit (rusun)," ujar Ara di lokasi groundbreaking.

Pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, hadir dalam acara tersebut dan secara resmi menyerahkan lahan hibah kepada negara. Selain itu, hadir pula sejumlah tokoh penting seperti Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Bos Lippo Group James Riady.

Alasan Rusun Subsidi Sulit Terjual dalam Lima Tahun Terakhir

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ara mengungkap fakta mengejutkan bahwa selama lima tahun terakhir, hanya sekitar 140 unit rusun subsidi yang berhasil tersalurkan di Indonesia. Ia menilai penyebab utama kegagalan ini adalah aturan yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat dan menghambat pengembang dalam merealisasikan proyek rusun subsidi.

"Lima tahun itu terakhir rusun subsidi tahu nggak cuma berapa? 140 unit. Berarti aturannya bisa digunakan nggak dengan baik? Nggak kan," tegas Ara.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menambahkan bahwa aturan rusun subsidi yang berlaku saat ini mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 995/KPTS/M/2021, yang menetapkan harga jual rusun subsidi terlalu rendah sehingga tidak menguntungkan bagi pengembang.

"Dari sisi developer, harganya itu tidak masuk. Jadi nggak ada profit dengan harga itu. Makanya kita perbaiki dengan menghitung indeks kemahalan konstruksi untuk masing-masing provinsi," jelas Sri.

Sri juga menyebut kendala dari sisi masyarakat adalah besaran angsuran yang dianggap tinggi, sehingga pemerintah menyiapkan aturan baru yang memperpanjang tenor cicilan dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk meringankan beban debitur.

Lokasi Pembangunan Rusun Subsidi Selanjutnya

Setelah Meikarta, pembangunan rusun subsidi akan berlanjut ke beberapa lokasi strategis lain, yaitu Kota Depok dan Jakarta. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa terdapat lahan seluas 45 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) di Depok yang rencananya akan dibangun sekitar 170 ribu unit rusun subsidi.

Selain itu, lahan seluas 41 hektare milik Kementerian Pertahanan di Berlan, Jakarta, juga bakal dialokasikan untuk pembangunan rusun subsidi guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Backlog Pemilikan Rumah di Bekasi dan Depok

Menteri Ara menegaskan bahwa backlog kebutuhan rumah di Kota Depok mencapai 170 ribu keluarga, sementara di Kabupaten Bekasi backlognya mencapai 250 ribu keluarga. Oleh sebab itu, pembangunan rusun subsidi menjadi solusi strategis untuk mengatasi defisit hunian di kawasan tersebut.

"Depok itu ada 45 hektare lahan, lokasinya strategis, kemarin sore saya sudah ke sana," ujar Ara sebelum acara groundbreaking. "Kita juga sedang bersinergi untuk membangun rusun subsidi di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," tambahnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, dimulainya pembangunan rusun subsidi secara masif di era Presiden Prabowo ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi krisis backlog perumahan yang selama ini menjadi masalah pelik di Indonesia, khususnya di wilayah metropolitan seperti Bekasi dan Depok. Dengan target yang ambisius yaitu lebih dari 300 ribu unit rusun subsidi di beberapa lokasi, program ini berpotensi mempercepat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau.

Namun, keberhasilan proyek ini sangat tergantung pada perbaikan regulasi dan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, seperti perpanjangan tenor cicilan dan penyesuaian harga jual sesuai indeks kemahalan konstruksi. Jika hal tersebut tidak diatasi, risiko rusun subsidi sulit terserap pasar masih tetap ada, sebagaimana pengalaman lima tahun terakhir.

Ke depan, publik dan pemangku kebijakan patut mengawasi progres pembangunan ini serta memastikan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat berjalan optimal. Jika sukses, proyek ini bisa menjadi model game-changer dalam penyediaan hunian rakyat di Indonesia dan mengurangi tekanan akibat urbanisasi yang cepat di Jabodetabek.

Terus ikuti perkembangan berita ini untuk informasi terbaru terkait program rusun subsidi dan kebijakan perumahan nasional di era pemerintahan Prabowo.