Badan Propaganda Israel Digugat Aktivis-Influencer atas Tunggakan Pembayaran Jutaan Shekel

Badan propaganda Israel yang dikenal sebagai Direktorat Diplomasi Publik Nasional atau Hasbara kini menghadapi gugatan hukum dari sejumlah mantan pekerja dan kontraktor yang menuntut pembayaran jutaan shekel atas jasa mereka yang belum dibayar sejak Oktober 2023. Gugatan ini mencuat di tengah ketegangan akibat perang Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023, yang memicu lonjakan aktivitas propaganda dan diplomasi publik Israel.

Gugatan Jutaan Shekel dari Perusahaan dan Aktivis Hasbara

Laporan dari Calcalist dan dikutip oleh Middle East Eye mengungkapkan bahwa sedikitnya dua perusahaan swasta yang menyediakan layanan studio dan mendukung kampanye Hasbara di Eropa menuntut pembayaran total sekitar dua juta shekel (sekitar Rp10,8 miliar). Salah satu perusahaan yang menyediakan studio untuk wawancara tokoh penting seperti Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menuntut lebih dari setengah juta shekel (sekitar Rp2,7 miliar) atas jasa yang belum dibayar.

Perusahaan lain, bernama Intellect, menuntut lebih dari 1,5 juta shekel (sekitar Rp8,2 miliar) yang diklaim masih menjadi tunggakan dari kantor Perdana Menteri Israel yang mengawasi direktorat Hasbara. Gugatan ini menyoroti adanya ketidakteraturan dalam praktik kontrak di lembaga pemerintah tersebut.

Aktivis dan Influencer Direkrut untuk Perang Propaganda

Menurut laporan, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, direktorat Hasbara mengalami kekurangan staf sehingga merekrut puluhan aktivis independen dan kontraktor untuk memperkuat kampanye diplomasi publik Israel. Sebagian dari mereka tidak dipekerjakan secara resmi oleh negara, melainkan melalui perusahaan produksi swasta yang bertindak sebagai saluran pembayaran.

"Dengan demikian, perusahaan produksi swasta menjadi saluran pembayaran bagi mereka yang mewakili Israel di luar negeri," tulis laporan tersebut.

Kantor Perdana Menteri Israel mengakui adanya "ketidakteraturan dalam praktik kontrak" di direktorat tersebut, namun enggan memberikan penjelasan lebih lanjut karena proses hukum sedang berjalan.

Penguatan Anggaran dan Strategi Hasbara Pasca Perang Gaza

Sejak dimulainya perang Gaza, pemerintah Israel memperkuat upaya propaganda resmi melalui Hasbara yang kini juga dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Diaspora Israel. Pada September 2023, pemerintah menambah anggaran sebesar 150 juta shekel (sekitar Rp816 miliar) untuk upaya Hasbara di Kementerian Luar Negeri, menambah anggaran yang sudah ada sebesar 520 juta shekel (sekitar Rp2,8 triliun). Dana tambahan ini diambil dari anggaran pendidikan tinggi, menimbulkan kritik atas prioritas pengalokasian dana negara.

Pada bulan yang sama, Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Gideon Saar membentuk direktorat diplomasi publik baru, dengan fokus untuk merekrut blogger dan influencer media sosial guna meningkatkan efektivitas kampanye Hasbara yang dianggap belum optimal.

Selanjutnya, pada Juni 2024, Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli memimpin kampanye Hasbara yang menargetkan kampus-kampus di Amerika Serikat. Pada Mei 2025, kementerian tersebut bahkan menawarkan hingga satu juta shekel (sekitar Rp5,4 miliar) kepada pemerintah kota permukiman untuk menjalankan kampanye Hasbara di dalam dan luar negeri.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, gugatan ini bukan hanya masalah tunggakan pembayaran semata, tetapi mencerminkan tantangan struktural dan transparansi dalam pengelolaan badan propaganda Israel di masa krisis. Ketergantungan pada kontraktor swasta dan aktivis independen yang dibayar melalui jalur tidak resmi menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi pemerintah Israel.

Lebih jauh, penambahan anggaran yang besar dan pergeseran strategi ke media sosial menunjukkan bahwa Israel sangat serius dalam mempengaruhi opini publik global, namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang biaya dan prioritas penggunaan dana negara, terutama ketika anggaran pendidikan tinggi harus dipangkas.

Ke depan, publik dan pengamat internasional perlu mengawasi bagaimana Israel memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas badan Hasbara, serta dampak jangka panjang dari kampanye propaganda yang intensif ini terhadap persepsi global dan dinamika konflik di Timur Tengah.

Dengan proses hukum yang masih berlangsung, perkembangan terbaru akan sangat menentukan kredibilitas dan efektivitas diplomasi publik Israel ke depan.