Normalisasi Sungai dan Kolam Retensi Jadi Kunci Atasi Banjir Lampung 2026

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Pada Senin, 9 Maret 2026, Pemprov menginisiasi pertemuan penting antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk merumuskan langkah strategis penanganan banjir yang selama ini masih menjadi persoalan berkelanjutan.

Kolaborasi Antarpihak untuk Penanganan Banjir yang Komprehensif

Pertemuan yang difasilitasi Pemprov Lampung ini melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, serta perwakilan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. Tujuan utama pertemuan adalah mencari solusi efektif dan menyeluruh untuk menangani banjir yang tidak hanya berdampak pada satu wilayah, melainkan antar daerah saling terkait.

"Permasalahan banjir ini bukan semata-mata masalah satu daerah saja, bukan hanya Kota Bandar Lampung, tetapi juga berkaitan dengan Lampung Selatan, Pesawaran, dan daerah lainnya. Ini menjadi masalah bersama bagi Pemerintah Provinsi Lampung," tegas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Menurut Marindo, Gubernur Lampung telah meminta semua pihak terkait untuk mengambil langkah cepat dan terkoordinasi dalam penanganan banjir. Penanganan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, menghindari penanganan yang parsial dan sektoral.

Normalisasi Sungai Jadi Prioritas Jangka Pendek

Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, menekankan bahwa salah satu solusi jangka pendek yang sangat penting adalah normalisasi sungai. Kapasitas sungai saat ini telah menurun drastis akibat sedimentasi dan perubahan kondisi lingkungan, sehingga tidak mampu menampung debit air hujan yang besar.

• Normalisasi sungai: Mengembalikan kapasitas sungai agar mampu menampung debit air maksimal.
• Peninggian tanggul: Sebagian besar tanggul sudah tidak memadai sehingga sering terjadi luapan air.
• Penataan kawasan sempadan sungai: Banyak pemukiman berdiri dekat sungai, menghambat pembersihan dan pemeliharaan sungai.

Elroy juga menjelaskan bahwa saat ini belum ada master plan penanganan banjir di Lampung, sehingga penanganan selama ini dilakukan secara spot by spot. Penyusunan master plan ini akan menjadi landasan penting untuk mengarahkan langkah penanganan yang lebih sistematis dan menyeluruh.

Kolam Retensi Sebagai Solusi Jangka Panjang

Selain langkah jangka pendek, Pemprov Lampung juga mengkaji solusi jangka panjang seperti pembangunan kolam retensi di wilayah hulu. Kolam retensi berfungsi menahan aliran air hujan sehingga debit air yang masuk ke wilayah kota berkurang, meminimalisir risiko banjir besar.

"Banjir-banjir ini nantinya bisa ditahan di daerah hulu melalui kolam retensi sehingga tidak langsung membanjiri wilayah Kota Bandar Lampung," jelas Elroy.

Langkah ini diharapkan mampu menjadi mitigasi efektif terhadap banjir yang sering terjadi di musim hujan dengan intensitas tinggi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pertemuan yang difasilitasi Pemprov Lampung ini merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan untuk mengatasi masalah banjir yang sudah kronis di Lampung. Mengingat banjir bukan hanya masalah satu wilayah, tapi saling terkait antara hulu dan hilir, kolaborasi antar pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci sukses penanganan.

Namun, langkah-langkah teknis seperti normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi harus segera dikawal dengan penyusunan master plan yang komprehensif. Tanpa rencana induk yang jelas, upaya penanganan akan tetap sporadis dan tidak efektif. Master plan ini juga harus mengakomodasi aspek lingkungan, tata ruang, dan pemberdayaan masyarakat di kawasan sempadan sungai agar keberlanjutan solusi dapat terjamin.

Ke depan, publik perlu mengawasi progres penyusunan master plan dan implementasi solusi teknis yang dijanjikan. Jika berjalan baik, hal ini dapat menjadi contoh penanganan banjir terpadu di daerah lain yang memiliki persoalan serupa. Sebaliknya, jika tidak terkelola dengan baik, risiko banjir yang berulang dan dampak sosial ekonomi yang merugikan akan terus menghantui masyarakat Lampung.

Dengan demikian, perhatian dan dukungan publik serta sinergi antarlembaga menjadi faktor penentu agar langkah penanganan banjir di Lampung bukan hanya janji, tetapi solusi nyata yang berdampak panjang.