DPR Minta Solusi Konkret Atasi Banjir Bandarlampung yang Terus Berulang

Banjir yang kembali merendam 38 titik di Bandarlampung pada Jumat (6/3) memicu keprihatinan serius dari anggota DPR RI, Rycko Menoza. Ia meminta Pemerintah Kota Bandarlampung untuk segera menghadirkan solusi konkret yang menyentuh akar permasalahan, bukan hanya langkah-langkah sementara yang tidak menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.

Fakta Banjir Berulang di Bandarlampung

Rycko menegaskan bahwa banjir yang terus berulang ini menunjukkan belum adanya upaya nyata dari Pemkot Bandarlampung dalam menangani bencana tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang tenang tanpa bayang-bayang banjir, bukan sekadar pencitraan pemerintah yang hanya muncul saat musibah terjadi.

"Kita bicara fakta saja. Banjir ini terus berulang, tapi apa upaya nyata pemkot untuk menanggulanginya? Jangan sampai masyarakat hanya diberi suguhan pencitraan, sementara hak mereka untuk hidup tenang tanpa bayang-bayang banjir tidak terpenuhi," ujar Rycko dalam pernyataan pada Sabtu.

Peran APBD dan PAD dalam Infrastruktur Mitigasi Bencana

Rycko juga mengkritisi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bandarlampung yang cukup besar, terutama dari sektor pajak restoran dan hotel. Namun, dana tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk membangun infrastruktur mitigasi bencana yang memadai.

Ia menegaskan bahwa hibah atau dana tambahan boleh saja diterima, tetapi prioritas utama harus memastikan hak masyarakat untuk terbebas dari banjir terpenuhi.

"Hibah boleh-boleh saja, tapi lihat skala prioritasnya. Hak masyarakat untuk tidak kebanjiran itu utama. Jangan sampai urusan infrastruktur dasar terabaikan, sementara pejabatnya sibuk berangkat umrah atau kegiatan lain yang kurang pro-rakyat," tambah Rycko.

Kinerja Pemerintah Kota Selama Tujuh Tahun

Menurut Rycko, selama tujuh tahun terakhir, penanganan banjir oleh pemerintah kota belum menunjukkan hasil optimal. Kepala daerah dinilai hanya fokus turun langsung saat banjir terjadi, tanpa menawarkan solusi sistemik yang dapat mencegah banjir berulang.

Penanganan selama ini dianggap hanya sebatas memberikan bantuan, uang duka, atau memperbaiki drainase di beberapa titik saja, tanpa ada penyelesaian menyeluruh yang menyentuh akar masalah.

"Kalau cuma turun sana-sini tanpa solusi, semua orang juga bisa. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan selama ini? Selama ini penanganan hanya sebatas memberi bantuan, uang duka, atau sekadar memperbaiki drainase di titik itu-itu saja tanpa penyelesaian menyeluruh," jelas Rycko.

Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandarlampung

Selain mengkritik eksekutif, Rycko mempertanyakan peran DPRD Kota Bandarlampung dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran. Ia mengharapkan DPRD memiliki keberanian lebih besar untuk mengawasi dan memastikan anggaran dialokasikan sesuai kebutuhan mendesak masyarakat.

Ia mengibaratkan kota sebagai rumah yang harus diperbaiki dari sumber masalah, bukan hanya menangani gejala di permukaan.

"Anggaplah kota ini seperti rumah sendiri. Jika rumah bocor, diperbaiki atapnya, bukan sekadar mengepel lantainya terus-menerus. Masyarakat berhak mendapatkan kenyamanan atas pajak yang mereka bayar," tegas Rycko.

Situasi Banjir Terbaru di Bandarlampung

Hujan deras pada Jumat (6/3) menyebabkan banjir di 38 titik wilayah Bandarlampung dengan ketinggian air bervariasi. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan parah dan kerugian materi bagi warga yang terdampak. Penanganan darurat dilakukan oleh tim SAR dan pemerintah kota, termasuk pemberian bantuan kepada korban banjir.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, persoalan banjir di Bandarlampung bukan hanya masalah teknis drainase, melainkan cerminan dari kelemahan tata kelola dan prioritas anggaran pemerintah daerah. Penanganan yang bersifat reaktif dan parsial selama ini gagal mengatasi akar masalah yang sebenarnya, seperti pengelolaan tata ruang, sistem drainase yang tidak memadai, serta lemahnya pengawasan anggaran.

Selain itu, ketidaksiapan dan kurangnya transparansi penggunaan APBD dan PAD menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah harus lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar warga. Dalam konteks ini, peran DPRD sebagai pengawas anggaran sangat penting untuk memastikan dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mitigasi bencana.

Ke depan, Bandarlampung perlu mengadopsi pendekatan sistemik dan terintegrasi dalam penanganan banjir, termasuk penguatan infrastruktur, perencanaan kota yang ramah lingkungan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mitigasi risiko bencana. Jika tidak, banjir akan terus menjadi momok yang merugikan warga dan menghambat pembangunan kota.

Masyarakat dan pemangku kepentingan disarankan untuk terus mengawal perkembangan penanganan banjir ini agar solusi yang dijanjikan benar-benar terlaksana dan berdampak positif.