Pramono Anung Dukung Pembatasan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun yang akan diterapkan mulai 28 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melindungi tumbuh kembang anak dari risiko negatif media sosial.

Dukungan Pramono Anung terhadap Kebijakan Pembatasan Medsos Anak

Dalam pernyataannya di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (9/3), Pramono menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk mengawal dan menyelaraskan kebijakan daerah dengan aturan pusat tersebut. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), akan mulai diberlakukan pada akhir Maret 2026.

"Saya akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Karena peraturan menteri itu menurut saya baik," ujar Pramono.

Pramono yakin kebijakan ini akan memberikan manfaat signifikan bagi anak-anak, terutama dalam mengurangi kecanduan gadget yang sudah menjadi fenomena serius di kalangan generasi muda saat ini.

Tantangan Implementasi Pembatasan Media Sosial

Meskipun mendukung penuh, Pramono mengakui adanya tantangan besar dalam pelaksanaan aturan ini. Ia menyoroti bahwa ketergantungan terhadap teknologi dan media sosial sudah menjadi bagian dari budaya di kalangan anak-anak dan remaja, sehingga perubahan tidak dapat terjadi secara instan.

"Walaupun nanti dalam pelaksanaan di lapangan belum bisa katakanlah 100 persen, karena ini kan sudah apa ya, bagi sebagian anak ini sudah menjadi budaya," jelasnya.

Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan bertahap dalam menerapkan pembatasan tersebut, termasuk peran aktif orang tua, sekolah, dan masyarakat.

Strategi Pendukung Mengurangi Kecanduan Gadget

Selain dukungan kebijakan pembatasan, Pramono juga mengaitkan upaya ini dengan program "Mudik ke Jakarta" yang ia canangkan. Program ini mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan interaksi produktif dengan keluarga daripada sekadar menghabiskan waktu di depan layar gadget.

• Mengajak anak-anak dan keluarga melakukan pertemuan langsung untuk mempererat hubungan sosial.
• Memprioritaskan penggunaan waktu dan biaya mudik untuk kegiatan yang lebih bermanfaat daripada hanya video call atau bermain gadget.

"Daripada ketemu keluarganya cuma main gadget, lebih baik video call sama keluarganya, tetapi biaya untuk pulang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif," kata Pramono.

Latar Belakang dan Signifikansi Peraturan Menteri Kominfo

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2026 adalah aturan turunan dari PP TUNAS yang disahkan pada Maret 2025. Peraturan ini secara spesifik mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun, termasuk penutupan akun media sosial mereka secara bertahap mulai 28 Maret 2026.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai risiko yang mengintai anak-anak di media sosial, mulai dari kecanduan, penyebaran konten negatif, hingga potensi eksploitasi. Komdigi menyatakan bahwa aturan ini merupakan bagian dari perlindungan anak dalam era digital yang semakin kompleks.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terhadap pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak negatif teknologi terhadap generasi muda. Kebijakan ini bukan hanya soal pembatasan, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial nyata.

Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan implementasi kebijakan ini efektif di lapangan. Kecanduan gadget dan media sosial bukan sekadar masalah teknis, melainkan sudah menjadi bagian budaya digital yang harus diubah melalui edukasi dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, selain aturan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana kebijakan ini dijalankan, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan anak dan adaptasi teknologi di kalangan generasi muda. Jika berhasil, kebijakan ini dapat menjadi model perlindungan anak di era digital yang dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.