PAN Copot Bupati Rejang Lebong Usai OTT KPK, Ini Tanggapan dan Langkah Partai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, beserta Wakil Bupati Hendri dan sejumlah pihak lainnya. Pasca peristiwa tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Fikri Thobari dari jabatan struktural partai, yaitu Ketua DPD PAN Rejang Lebong.

Langkah PAN Menanggapi Kasus OTT KPK

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengonfirmasi bahwa keputusan pemberhentian tersebut diambil sebagai respons atas tindakan hukum yang menjerat kader partai. "Memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai. Untuk sementara ketua DPD PAN Rejang Lebong diambil alih oleh DPW PAN Bengkulu," ujar Viva pada Senin (10/3/2026).

Viva menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus yang melibatkan Fikri Thobari. Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan kader PAN tersebut merupakan tanggung jawab pribadi dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh PAN. "Ini melanggar platform perjuangan PAN dan tidak mencerminkan nilai, prinsip, serta komitmen partai dalam menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih," tambah Viva.

PAN juga menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang tengah berjalan di KPK. "Kami percaya penegakan hukum harus berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan sesuai prinsip keadilan," katanya.

Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Kader PAN

Menurut Viva, PAN selama ini telah aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kader yang menjabat sebagai kepala daerah. Komitmen ini menjadi dasar partai dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami akan terus memperkuat sistem pembinaan kader, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan seluruh kader PAN yang memegang jabatan publik menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab," jelasnya.

PAN pun menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan berjanji untuk memperbaiki dan mengembalikan kepercayaan publik. "Kami tetap berkomitmen untuk bekerja demi rakyat dan menjaga kepercayaan publik dalam membangun bangsa yang bebas dari korupsi," tutup Viva.

Detail OTT KPK di Rejang Lebong

KPK mengamankan total 13 orang dalam OTT ini, termasuk Bupati Fikri Thobari dan Wakil Bupati Hendri. Kesembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

"Para pihak yang diamankan didalami terkait konstruksi perkara tersebut dalam pemeriksaan 1x24 jam," ujar Budi.

Selain penahanan, KPK juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen, barang bukti elektronik (BBE), dan uang tunai dalam bentuk rupiah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah tegas PAN memberhentikan Bupati Rejang Lebong dari jabatan partai merupakan sinyal kuat bahwa partai ini berusaha menjaga citra dan komitmen anti-korupsi di tengah maraknya kasus OTT kepala daerah. Namun, kasus ini juga membuka celah pertanyaan tentang efektivitas pengawasan internal partai politik terhadap kader yang memegang jabatan publik.

Fenomena OTT yang menimpa kepala daerah seperti Fikri Thobari bukan hanya masalah individu tetapi juga mencerminkan tantangan sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penanganan kasus ini harus menjadi momentum bagi PAN dan partai lain untuk menerapkan mekanisme pengawasan lebih ketat dan pendidikan integritas yang berkelanjutan bagi kader.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana proses hukum dan pembinaan kader berjalan, serta apakah PAN mampu memulihkan kepercayaan publik yang sempat terguncang. Kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pejabat publik untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi masa depan pemerintahan yang bersih di Indonesia.

Kesimpulan

Kasus OTT yang menjerat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan respons cepat PAN menjadi sorotan penting dalam dinamika politik dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan langkah pemberhentian dan pernyataan tegas dari DPP PAN, partai ini berupaya untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Namun, tantangan pengawasan dan pembinaan kader tetap menjadi pekerjaan rumah besar demi memastikan tidak ada lagi kasus serupa di masa depan.