Golkar dan Gerindra Respons Peluang Perubahan Dapil DPRD Lamongan Pascaputusan MK

Legislator Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kabupaten Lamongan mulai menanggapi peluang perubahan daerah pemilihan (dapil) DPRD menjelang Pemilu 2029 pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang hingga kini masih dalam tahap kajian. Perubahan dapil ini berpotensi mengubah peta politik lokal sekaligus mekanisme representasi di tingkat daerah.

Golkar Lamongan Masih Bahas Peluang Perubahan Dapil

Menurut Legislator Partai Golkar, Tulus Santoso, pihaknya sedang melakukan pembahasan internal mengenai kemungkinan perubahan dapil tersebut.

“Memang saat ini kami masih melakukan kajian dan pembahasan di internal partai. Setelah tuntas, akan kami sampaikan,”

ujarnya saat dikonfirmasi di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu.

Menurut Tulus, hasil kajian internal ini akan menjadi dasar utama bagi sikap resmi partai dalam menanggapi potensi perubahan dapil. "Prinsipnya kajian internal menjadi pertimbangan sikap partai," tegasnya.

Gerindra Siap Hadapi Perubahan Dapil dengan Fokus Demokrasi

Sementara itu, Legislator Partai Gerindra, Dimyati Hamzah, menyebut peluang perubahan dapil tetap terbuka kendati di internal partai belum ada pembahasan khusus.

“Kami siap apabila dapil nantinya berubah atau tetap,”

katanya.

Dimyati menekankan bahwa perubahan dapil harus diarahkan pada perbaikan kualitas demokrasi serta peningkatan partisipasi pemilih agar suara masyarakat dapat terwakili secara lebih optimal.

KPU Lamongan dan Proses Penataan Dapil Pemilu 2029

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan telah mengikuti simulasi penataan dapil untuk Pemilu 2029 di tingkat provinsi. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Lamongan, Hafid Hamsah, menjelaskan bahwa penataan dapil masih dalam tahap kajian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022.

Penataan dapil mempertimbangkan beberapa prinsip utama, antara lain:

• Kesetaraan nilai suara
• Sistem proporsional
• Integritas wilayah
• Kohesivitas dan kesinambungan wilayah
• Perhitungan berdasarkan bilangan pembagi penduduk (BPPd)

Selain itu, KPU juga mempelajari usulan dari partai politik hasil Pemilu 2024 dan melibatkan berbagai pihak dalam pra-simulasi penataan dapil.

“Kami juga mempelajari usulan partai politik pada Pemilu 2024 dan akan melibatkan berbagai pihak dalam pra-simulasi penataan dapil,”

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 mengalihkan kewenangan penataan dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD secara penuh kepada KPU. Putusan ini juga menyatakan bahwa lampiran dapil dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak lagi mengikat, sehingga proses penataan dapil harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih teknis dan objektif.

Hal ini berarti KPU memiliki ruang gerak yang lebih besar dalam menentukan dapil berdasarkan data demografis dan prinsip keadilan representasi.

Situasi Dapil DPRD Kabupaten Lamongan Saat Ini

Pada Pemilu Legislatif 2024, dapil DPRD Kabupaten Lamongan terbagi menjadi lima daerah pemilihan dengan alokasi kursi yang disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Setiap dapil mencakup satu atau beberapa kecamatan yang menjadi basis keterwakilan politik di tingkat daerah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, respons kedua partai besar di Lamongan—Golkar dan Gerindra—menggambarkan sikap pragmatis politik lokal dalam menghadapi dinamika penataan dapil pascaputusan MK. Sikap Golkar yang masih melakukan kajian internal menunjukkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan strategis, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap elektabilitas dan konfigurasi politik di daerah.

Sementara itu, kesiapan Gerindra untuk menerima perubahan dapil mengindikasikan pendekatan terbuka yang memprioritaskan prinsip demokrasi dan keterwakilan rakyat. Hal ini relevan mengingat putusan MK memberi ruang bagi penataan dapil yang lebih objektif dan data-driven, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas representasi politik.

Penting untuk dicermati bahwa perubahan dapil bukan hanya soal teknis pembagian wilayah, tapi juga akan memengaruhi strategi partai dan calon legislatif dalam merebut hati pemilih. Oleh karena itu, publik dan pengamat politik harus mengawasi proses penataan dapil ini dengan ketat agar transparansi dan keadilan tetap terjaga.

Untuk informasi lebih lanjut dan perkembangan terkini mengenai penataan dapil di Kabupaten Lamongan, Anda dapat mengikuti update resmi dari ANTARA Jatim dan situs resmi KPU RI.