Pemkab Tangerang Lantik 10 Juru Sita Pajak untuk Perkuat Penegakan Hukum

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, baru-baru ini mengambil langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan dengan melantik 10 juru sita pajak. Pelantikan ini menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola penertiban pajak di wilayah Kabupaten Tangerang.

Peran Juru Sita Pajak dalam Penertiban Pajak Daerah

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menjelaskan bahwa kehadiran para juru sita sangat krusial untuk membantu penertiban pajak. Menurutnya, tanpa penegakan hukum yang kuat, pelaksanaan tugas perpajakan akan terganggu dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

"Saudara-Saudara diangkat menjadi juru sita adalah untuk membantu penertiban tentang perpajakan yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau sudah pelaksanaan tugas terganggu pastinya tujuan daerah yang utamanya tidak akan kita peroleh," ujar Maesyal, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Keberadaan juru sita ini diharapkan mampu mendongkrak kepatuhan wajib pajak dan melakukan penagihan secara efektif, sehingga berkontribusi langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan layanan publik.

Optimalkan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selain menegakkan hukum, juru sita juga memiliki peran strategis dalam menggali potensi pendapatan asli daerah yang belum maksimal tergali selama ini. Bupati Maesyal menegaskan pentingnya memanfaatkan potensi tersebut untuk mendukung PAD Kabupaten Tangerang.

"Potensi-potensi yang ada harus bisa digali untuk mendukung PAD Kabupaten Tangerang," lanjutnya, seperti dilansir rmbanten.com.

Optimalisasi PAD ini menjadi sangat vital mengingat penerimaan pajak yang meningkat akan langsung berdampak pada kemampuan daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penguatan Fungsi Penegakan Hukum oleh Bapenda

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, menyambut baik pelantikan juru sita pajak ini. Menurut Slamet, langkah tersebut akan memperkuat fungsi penegakan hukum perpajakan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

"Kehadiran juru sita pajak daerah ini diharapkan semakin memperkuat fungsi penegakan hukum di bidang perpajakan daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka mendukung optimalisasi PAD Kabupaten Tangerang," ujar Slamet.

Lebih jauh, penambahan personel juru sita ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target PAD serta mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Tangerang.

Signifikansi dan Dampak Jangka Panjang

Penegakan hukum yang lebih kuat melalui juru sita merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang selama ini menjadi tantangan di banyak daerah. Dengan sistem penertiban yang lebih ketat, potensi kehilangan pendapatan daerah dapat diminimalisir, sehingga dana pembangunan bisa lebih optimal digunakan.

Menurut data terbaru, realisasi penerimaan pajak nasional telah tembus Rp940 triliun dengan pertumbuhan 23 persen, sebuah angka yang menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk menjaga tren positif tersebut (sumber DDTCNews). Kabupaten Tangerang, dengan penguatan juru sita pajak, berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan daerah secara signifikan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pelantikan 10 juru sita pajak di Kabupaten Tangerang tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum saja, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah semakin serius dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Langkah ini sangat penting mengingat tantangan pemda dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah masih cukup besar.

Selain itu, keberadaan juru sita yang profesional dapat mempersempit ruang bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mendukung terciptanya iklim perpajakan yang lebih sehat dan transparan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Pemkab Tangerang dan Bapenda memastikan juru sita ini bekerja secara efektif dan berintegritas tanpa menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ke depan, publik dan pelaku usaha di Tangerang harus mencermati perkembangan implementasi tugas juru sita ini, apakah benar mampu meningkatkan PAD dan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Jika berhasil, model ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat penegakan hukum pajak dan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, pelantikan ini bukan sekedar formalitas, melainkan langkah strategis yang berpotensi menjadi a game-changer bagi pengelolaan pajak daerah di Indonesia.