Australia Gandakan Denda Pelanggaran Larangan Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

Australia resmi memperketat aturan pelarangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun dengan menggandakan denda bagi perusahaan teknologi yang melanggar serta memperluas kewenangan penyelidikan pihak berwenang. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan fisik anak-anak.

Penguatan Sanksi dan Kewenangan Penyelidikan

Dalam pernyataan resmi pada Sabtu (27/6), Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa meskipun ada peningkatan dukungan global dan perubahan pola pikir masyarakat sejak pelarangan ini mulai berlaku pada Desember lalu, perusahaan media sosial belum cukup mematuhi undang-undang tersebut.

"Perubahan ini mencerminkan keseriusan kami dalam menindak setiap kegagalan perusahaan media sosial untuk mematuhi undang-undang terdepan di dunia yang kami terapkan," ujar Albanese.

Kebijakan terbaru ini menetapkan denda maksimum sebesar 99 juta dolar Australia (sekitar Rp1,1 triliun), naik dari sebelumnya 49,5 juta dolar Australia, bagi platform seperti Facebook, Instagram, dan Snapchat yang gagal mencegah anak di bawah 16 tahun untuk memiliki akun.

Selain itu, Komisaris eSafety Australia mendapatkan kewenangan lebih luas untuk meminta informasi dan dokumen dari perusahaan media sosial dan pihak ketiga seperti penyedia layanan verifikasi usia maupun toko aplikasi. Hal ini bertujuan memastikan kepatuhan yang lebih ketat terhadap aturan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

Latar Belakang dan Efektivitas Kebijakan

Australia menjadi pelopor pertama dunia yang memberlakukan age-based social media ban pada 10 Desember 2025. Larangan ini dirancang untuk melindungi anak-anak dari risiko kesehatan mental dan fisik yang ditimbulkan oleh paparan media sosial sejak dini.

Pemerintah Australia mengklaim telah menonaktifkan lebih dari 5 juta akun anak di bawah umur dalam enam bulan pertama setelah aturan diberlakukan. Namun, beberapa penelitian terbaru menilai efektivitas kebijakan ini masih terbatas.

Misalnya, studi dari University of Newcastle yang dirilis pada Jumat pekan lalu mengungkap bahwa lebih dari 85 persen anak di bawah 16 tahun tetap mengakses media sosial setelah larangan berlaku. Anak-anak menggunakan berbagai cara, seperti mempertahankan akun lama, membuat akun palsu, atau menggunakan akun milik teman dan keluarga.

Perusahaan dan Regulasi Global

Hingga kini, Komisaris eSafety Australia telah menandai lima perusahaan media sosial yang diduga tidak patuh, yaitu Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, dan YouTube. Regulator sedang mengumpulkan bukti untuk kemungkinan tindakan hukum lebih lanjut.

Selain Australia, beberapa negara juga mulai mengadopsi kebijakan serupa:

• Indonesia telah melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sejak Maret 2026.
• Prancis tengah memproses aturan larangan bagi anak di bawah usia 15 tahun.
• Inggris, Denmark, dan Yunani berencana menerapkan pembatasan usia pada pengguna media sosial.

Kebijakan ini menunjukkan tren global dalam perlindungan anak dari dampak negatif media sosial yang semakin diperhatikan di berbagai negara.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan Australia menggandakan denda dan memperluas kewenangan penyelidikan merupakan langkah tegas yang mencerminkan keseriusan negara ini dalam melindungi generasi muda dari risiko media sosial. Namun, data penggunaan media sosial anak yang masih tinggi menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada regulasi, tetapi juga pada implementasi dan pengawasan yang efektif.

Strategi pembatasan usia harus disertai dengan edukasi digital bagi anak dan orang tua, serta mekanisme verifikasi yang lebih canggih dan transparan. Jika tidak, anak-anak akan terus mencari celah untuk mengakses konten berisiko, yang justru dapat memperparah masalah kesehatan mental yang ingin dicegah.

Selain itu, pengawasan ketat terhadap perusahaan teknologi harus dilakukan secara konsisten dan bersifat global, mengingat platform media sosial beroperasi lintas negara. Australia bisa menjadi contoh dalam mendorong standar internasional yang lebih baik terkait perlindungan anak di dunia digital.

Ke depan, publik dan pembuat kebijakan harus terus memantau perkembangan implementasi aturan ini agar tidak hanya menjadi simbolis, tetapi benar-benar mampu memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak. Untuk informasi lebih mendalam, Anda dapat mengunjungi sumber berita asli di sini serta laporan terkait dari Reuters.