Pembangunan SD Hancur Akibat Banjir Aceh Timur Terhambat Legalitas Lahan

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menghadapi kendala serius dalam pembangunan kembali SD Negeri Sarah Gala yang hancur akibat banjir besar pada 26 November 2025. Sekolah yang terletak di Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari ini belum dapat dibangun ulang karena permasalahan legalitas lahan yang masih belum terselesaikan hingga saat ini.

Banjir yang melanda Aceh Timur pada akhir 2025 menyebabkan rusaknya berbagai fasilitas publik, termasuk SD Sarah Gala yang menjadi pusat pendidikan anak-anak di desa tersebut. Sejak kejadian itu, para siswa terpaksa belajar di tenda darurat yang didirikan sebagai solusi sementara. Namun, kondisi ini kembali terganggu ketika tenda-tenda tersebut rusak akibat angin kencang, sayangnya saat itu siswa sedang menjalani libur tahun ajaran baru sehingga tidak ada korban jiwa.

Kendala Legalitas Lahan Penghambat Pembangunan SD Baru

Legalitas lahan menjadi hambatan utama bagi pembangunan sekolah permanen yang baru. Proses pengurusan dokumen dan izin yang memakan waktu mengakibatkan belum bisa dilakukannya pembangunan fisik sekolah. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aceh Timur agar pendidikan tetap berjalan tanpa terputus.

Pemerintah Bangun Sekolah Darurat untuk Menjaga Kelangsungan Pendidikan

Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berinisiatif untuk membangun ruang kelas darurat sebagai solusi sementara. Rencana pembangunan ruang kelas darurat ini meliputi:

• Empat ruang kelas di Dusun Rantau Panjang Rubek
• Lima ruang kelas di Dusun Sarah Gala
• Satu unit rumah guru sebagai tempat tinggal tenaga pengajar

Dengan adanya fasilitas darurat ini, kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung normal sembari menunggu proses legalitas dan pembangunan sekolah permanen selesai.

Dampak dan Upaya Penanganan Pascabanjir Aceh Timur

Banjir yang terjadi pada November 2025 tidak hanya menghancurkan bangunan sekolah, namun juga berdampak luas terhadap sistem pendidikan di Aceh Timur. Sejumlah sekolah terpaksa menunda pembelajaran atau menggunakan fasilitas darurat. Serupa dengan kejadian di Aceh Timur, di Kabupaten Nagan Raya juga dilaporkan 220 siswa menyelesaikan ujian di sekolah darurat pascabanjir Desember 2025, menandakan betapa besarnya tantangan yang dihadapi sektor pendidikan akibat bencana alam ini.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus berupaya mempercepat proses pemulihan, termasuk penyelesaian masalah legalitas lahan dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keterlambatan pembangunan sekolah akibat masalah legalitas lahan merupakan gambaran nyata betapa birokrasi dapat memperlambat pemulihan pascabencana yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, keterlambatan ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, seperti menurunnya kualitas belajar dan motivasi siswa akibat fasilitas yang tidak memadai.

Selain itu, situasi ini mengingatkan perlunya pemerintah daerah dan pusat untuk memiliki mekanisme percepatan perizinan darurat khusus untuk penanganan pascabencana, agar sektor vital seperti pendidikan tidak mengalami gangguan signifikan. Langkah ini akan menjadi kunci agar pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

Ke depan, masyarakat dan pemangku kepentingan di Aceh Timur perlu terus memantau perkembangan proses legalitas dan pembangunan sekolah permanen, sembari mendukung penggunaan fasilitas darurat. Hal ini penting agar anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak, meskipun dalam kondisi darurat.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini, Anda dapat membaca langsung laporan dari Kompas Regional yang mendokumentasikan kondisi dan langkah penanganan pascabencana di Aceh Timur.