Sertifikat Tanah Ulayat Tak Bisa Langsung Terbit, Ini Prosesnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa sertifikat tanah ulayat tidak dapat diterbitkan secara otomatis. Hal ini disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan masyarakat hukum adat dan publik luas terkait proses sertifikasi tanah ulayat.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementerian ATR/BPN, Slameto Dwi Martono, pada acara Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat yang berlangsung di Kabupaten Buton Selatan, Rabu (1/7/2026).

"Sertipikat tanah ulayat tidak terbit begitu saja. Prosesnya diawali dengan pengadministrasian melalui inventarisasi dan identifikasi, dilanjutkan dengan pengukuran hingga diterbitkannya daftar tanah ulayat," jelas Slameto.

Proses Pengajuan Sertifikat Tanah Ulayat

Menurut Slameto, sebelum masyarakat hukum adat memperoleh sertifikat tanah ulayat, mereka harus melalui serangkaian tahapan yang ketat dan sesuai aturan yang berlaku. Tahapan tersebut meliputi:

1. Pengadministrasian: Tahapan awal yang berfokus pada inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat serta masyarakat hukum adat yang menguasainya. Ini bertujuan untuk memastikan keberadaan dan batas-batas tanah ulayat secara resmi.
2. Pengukuran: Proses teknis untuk mengukur secara tepat batas-batas tanah ulayat berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan sebelumnya.
3. Pendaftaran tanah ulayat: Setelah pengukuran selesai, daftar tanah ulayat resmi diterbitkan sebagai dasar untuk pengajuan sertifikat tanah.
4. Penerbitan sertifikat: Masyarakat hukum adat dapat mengajukan pendaftaran tanah secara formal supaya mendapatkan sertifikat tanah ulayat yang sah secara hukum.

Proses ini menegaskan bahwa sertifikat tanah ulayat bukan dokumen yang bisa diperoleh secara instan atau otomatis, melainkan harus melalui mekanisme administratif yang terstruktur dan transparan.

Konsep Tanah Ulayat dan Pentingnya Sertifikat

Tanah ulayat merupakan tanah adat yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat hukum adat secara kolektif. Pengakuan hukum atas tanah ulayat ini sangat penting untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayahnya dari sengketa dan klaim pihak lain.

Penerbitan sertifikat tanah ulayat menjadi instrumen legal yang memperkuat posisi masyarakat hukum adat dalam mempertahankan dan mengelola tanah mereka sesuai hukum nasional. Dengan sertifikat, hak ulayat lebih terlindungi dan diakui secara resmi oleh negara.

Menurut laporan Kompas, penerbitan sertifikat ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengakomodasi hak-hak masyarakat adat melalui regulasi pertanahan yang semakin inklusif.

Hambatan dan Tantangan dalam Pengadministrasian Tanah Ulayat

Meski prosesnya jelas, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pengadministrasian tanah ulayat, di antaranya:

• Kompleksitas batas wilayah antara tanah ulayat dan kepemilikan individu atau negara yang kadang tumpang tindih.
• Kurangnya dokumentasi tertulis mengenai batas dan kepemilikan tanah ulayat yang selama ini lebih bersifat tradisional dan lisan.
• Koordinasi antar lembaga yang masih perlu diperkuat untuk mempercepat proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
• Kesadaran dan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengukuran dan pendaftaran agar dokumen yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah menjadi kunci utama agar masyarakat adat memahami proses dan manfaat sertifikasi tanah ulayat ini.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penegasan Kementerian ATR/BPN ini sangat penting untuk menghindari ekspektasi yang keliru di masyarakat tentang kemudahan mendapatkan sertifikat tanah ulayat. Banyak yang mengira sertifikat bisa langsung diterbitkan tanpa proses panjang, padahal pengadministrasian yang teliti adalah fondasi utama pengakuan hak ulayat.

Selain itu, proses ini mencerminkan usaha negara untuk menghargai dan melindungi hak masyarakat adat secara legal formal, yang selama ini sering terabaikan. Namun, tantangan yang ada juga menunjukkan bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat hukum adat agar sertifikasi ini berjalan efektif dan memberi manfaat nyata.

Kedepannya, publik perlu mengawasi implementasi proses ini agar tidak hanya menjadi prosedur administratif semata, tetapi benar-benar memperkuat posisi masyarakat adat di tanah mereka. Pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat terkait juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar pengurusan sertifikat tanah ulayat tidak berlarut-larut.

Simak terus perkembangan terbaru mengenai kebijakan pertanahan dan sertifikasi tanah ulayat agar Anda tidak ketinggalan informasi penting.