Jakarta Siapkan Tiga PLTSa untuk Atasi Dampak Longsor Sampah Bantargebang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan rencana strategis pembangunan tiga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai upaya utama menanggulangi masalah sampah yang kian meningkat di ibu kota, terutama setelah terjadinya bencana longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada 8 Maret 2026 yang menelan tujuh korban jiwa.

Rencana Pembangunan Tiga PLTSa dan Kapasitasnya

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa pembangunan PLTSa ini akan dilakukan di tiga lokasi strategis, yaitu Bantargebang di Kota Bekasi, serta Tunjungan dan Sunter di Jakarta Utara. Tujuannya adalah untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang yang selama ini menjadi tempat pembuangan utama sampah Jakarta.

PLTSa yang akan dibangun di Bantargebang direncanakan memiliki kapasitas menampung 3.000 ton sampah per hari, dengan rincian 2.000 ton sampah baru dan 1.000 ton sampah lama. Sedangkan PLTSa di Tunjungan dan Sunter masing-masing mampu mengelola 2.000 ton sampah baru per hari.

Dengan demikian, jika semua PLTSa ini beroperasi secara optimal, akan ada kapasitas pengelolaan sampah sekitar 6.500 hingga 7.000 ton per hari yang dapat mengurangi ketergantungan pada Bantargebang hingga 1.000 ton per hari.

Integrasi dengan Fasilitas RDF Rorotan

Selain pembangunan PLTSa, Pemprov DKI juga memiliki fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan yang mampu menampung hingga 2.500 ton sampah per hari. Meskipun fasilitas ini belum resmi beroperasi, Gubernur Pramono optimistis bahwa integrasi PLTSa dengan RDF Plant akan menjadi solusi signifikan dalam mengatasi persoalan sampah Jakarta.

“Kalau PLTSa ini jalan dan Rorotan jalan, sudah kurang lebih 6.500 sampai 7.000 per hari sampah itu akan tertampung,” ujar Pramono saat memberikan keterangan di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

Waktu Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

Usulan pembangunan tiga PLTSa ini akan ditindaklanjuti dengan pemerintah pusat pada Mei 2026, dengan estimasi waktu konstruksi antara 15 hingga 20 bulan setelah penandatanganan kerja sama tahap kedua. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani krisis sampah yang telah lama mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat Jakarta.

Respons Pemerintah dan Pentingnya Tata Kelola Sampah

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menilai tragedi longsor di Bantargebang sebagai bukti nyata kegagalan sistem pengelolaan sampah yang berisiko membahayakan keselamatan warga dan petugas. Ia menegaskan bahwa praktik open dumping yang masih berlangsung di TPST Bantargebang harus dihentikan segera.

“Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan,”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya memperkuat tata kelola sampah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, rencana pembangunan tiga PLTSa ini bukan hanya sebuah respon atas tragedi longsor, tetapi juga merupakan momentum penting untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta secara menyeluruh. Selama ini, ketergantungan pada metode open dumping di Bantargebang telah menunjukkan risiko tinggi, baik dari segi lingkungan maupun keselamatan publik.

Implementasi PLTSa yang efektif akan membawa perubahan besar dalam pengelolaan sampah, mengurangi volume limbah yang masuk ke TPA konvensional, sekaligus menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan. Namun, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat, kesiapan infrastruktur pendukung, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan serta pemilahan sampah dari sumber.

Masyarakat dan pengamat harus mengawasi proses pembangunan dan operasionalisasi PLTSa ini agar tidak terulang lagi kelalaian yang menyebabkan bencana longsor. Penerapan teknologi pengolahan sampah modern harus diimbangi dengan kebijakan pengurangan sampah berbasis edukasi dan regulasi ketat.

Kesimpulan dan Harapan ke Depan

Krisis sampah di Jakarta, yang memuncak dengan tragedi longsor di Bantargebang, menjadi peringatan keras bahwa sistem pengelolaan sampah harus segera diperbaiki secara fundamental. Pembangunan tiga PLTSa menjadi solusi utama yang menjanjikan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan.

Ke depan, kolaborasi antar pemerintah daerah dan pusat, serta keterlibatan aktif masyarakat, akan menjadi kunci sukses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan aman bagi kehidupan. Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti perkembangan serta mendukung program-program pengelolaan sampah yang inovatif demi Jakarta yang lebih bersih dan sehat.