PSI Usul Faction Threshold Gantikan Ambang Batas Parlemen untuk Efektivitas Politik

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, mengajukan gagasan baru terkait sistem ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Ia mengusulkan konsep faction threshold sebagai alternatif yang dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kinerja dan konsolidasi politik antarpartai di DPR.

Usulan Faction Threshold sebagai Pengganti Ambang Batas Parlemen

Dalam pernyataannya di kawasan GBK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026), Raja Juli menegaskan bahwa PSI tidak mendukung sistem parliamentary threshold secara konvensional. Menurutnya, ukuran efektivitas parlemen lebih tepat diukur dari ambang batas pembentukan fraksi atau faction threshold.

"PSI justru mengusulkan bukan parliamentary threshold, tapi faction threshold ya," ujar Raja Juli Antoni.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem ini, partai-partai yang tidak mencapai ambang batas persentase suara tertentu tidak langsung tereliminasi, melainkan diberi kesempatan bergabung membentuk fraksi bersama.

Bagaimana Mekanisme Faction Threshold Bekerja?

Raja Juli memaparkan bahwa faction threshold mensyaratkan sebuah fraksi dibentuk oleh partai-partai yang total perolehan suaranya mencapai atau melebihi batas tertentu, misalnya 7% hingga 10%. Dengan begitu, partai-partai kecil yang tidak mencapai persentase tersebut dapat bergabung membentuk fraksi bersama.

"Jadi kalau dikatakan bahwa PT itu adalah untuk efektivitas, sebenarnya untuk efektivitas parlemen itu lebih baik menggunakan faction threshold. Jadi artinya, berapa partai yang taruh lah misalkan ya, untuk membentuk sebuah fraksi itu diminta minimum 7 persen atau bahkan 10 persen," jelasnya.

Menurutnya, mekanisme ini otomatis akan mendorong konsolidasi politik berdasarkan kedekatan ideologi antarpartai. Partai-partai yang ideologinya sejalan akan bergabung sehingga proses penyederhanaan partai berjalan secara alami dan lebih efektif.

Keunggulan Faction Threshold Dibanding Parliamentary Threshold

• Mendorong konsolidasi ideologis: Partai yang ideologinya mirip dapat bergabung membentuk fraksi, meningkatkan kerja sama dan stabilitas politik.
• Penyederhanaan partai secara natural: Alih-alih memaksa pemilu langsung membatasi partai, penyatuan fraksi memungkinkan pengurangan jumlah partai yang efektif di parlemen.
• Efektivitas parlemen lebih terjamin: Dengan jumlah fraksi yang jelas dan terstruktur, proses legislasi dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih lancar.

"Karena sejarahnya dengan beberapa bentuk PT, jumlah partai juga tidak berkurang dan kemudian juga efektivitas juga tidak menjamin secara otomatis bisa menjadi lebih baik," tambah Raja Juli.

PSI Tetap Menghormati Proses Legislasi dan Putusan MK

Meskipun mengusulkan sistem baru, Raja Juli menegaskan PSI akan mengikuti proses pembahasan di DPR dan tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai rambu-rambu utama.

"Jadi berapa pun kami tidak masalah, tapi saya kira rambu-rambunya adalah keputusan MK dan yang kedua nilai demokrasi itu sendiri. One man, one vote itu artinya adalah satu suara itu harus mendapatkan representasinya di DPR," katanya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, usulan faction threshold dari PSI menghadirkan perspektif baru yang menarik dalam dinamika sistem perwakilan di Indonesia. Selama ini, parliamentary threshold sering kali menjadi polemik karena dianggap membatasi keberagaman politik dan mengancam representasi suara minoritas. Namun, sistem ini juga gagal menyederhanakan jumlah partai secara signifikan, sehingga parlemen tetap fragmented dan legislatif kurang efektif.

Konsep faction threshold dengan menggabungkan partai-partai kecil menjadi fraksi berdasarkan kesamaan ideologi berpotensi menjadi game-changer yang mampu menyelesaikan dilema tersebut. Dengan cara ini, suara masyarakat yang tersebar di berbagai partai kecil tetap dapat terwakili, namun konsolidasi politik juga terjadi secara alami tanpa perlu memberlakukan ambang batas yang memberatkan.

Namun, tantangan besar berikutnya adalah bagaimana mengatur mekanisme ini agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pragmatisme politik yang mengabaikan prinsip ideologi. Selain itu, proses pembahasan di DPR dan keputusan MK akan sangat menentukan apakah gagasan ini bisa menjadi kenyataan atau hanya wacana semata.

Publik dan pengamat politik harus terus mengawal proses ini karena keputusan tentang ambang batas parlemen sangat menentukan kualitas demokrasi dan stabilitas politik ke depan.

Untuk informasi terbaru dan perkembangan selanjutnya terkait usulan faction threshold, tetap ikuti berita kami.