Sanksi Meningkat Seiring AI Merambah Sistem Hukum di Indonesia

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) di dunia hukum semakin meluas, meski berbagai skandal awal dan sanksi pengadilan atas berkas hukum yang mengandung kesalahan akibat AI terus bertambah. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada risiko, para pengacara tidak bisa berhenti menggunakan teknologi ini dalam praktik mereka.

Peningkatan Sanksi Pengadilan Akibat Kesalahan AI

Tahun lalu, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah sanksi yang dijatuhkan kepada pengacara karena menyerahkan dokumen hukum yang berisi kesalahan yang dihasilkan oleh alat AI. Kasus paling menonjol adalah pengacara CEO MyPillow, Mike Lindell, yang didenda masing-masing 3.000 dolar AS karena mengajukan berkas dengan kutipan palsu yang dihasilkan AI.

Menurut Damien Charlotin, peneliti di HEC Paris yang memantau kasus pengadilan terkait AI secara global, dalam satu hari saja pernah tercatat 10 kasus dari 10 pengadilan berbeda yang memberikan sanksi kepada para pengacara karena kesalahan AI. Total kasus yang dihimpun Charlotin sudah mencapai lebih dari 1.200 kasus, dengan sekitar 800 berasal dari pengadilan Amerika Serikat.

Sanksi yang dijatuhkan juga semakin berat. Sebagai contoh, sebuah pengadilan federal di Oregon baru-baru ini memerintahkan seorang pengacara membayar 109.700 dolar AS sebagai denda dan biaya akibat mengajukan berkas yang berisi kesalahan AI.

Kasus di Tingkat Mahkamah Agung Negara Bagian

Bahkan di tingkat Mahkamah Agung negara bagian, pengacara juga mengalami masalah serius. Pada Februari lalu, pengacara Greg Lake dari Omaha, Nebraska, mendapat pertanyaan keras oleh hakim terkait sebuah berkas yang mencantumkan kutipan kasus fiktif. Lake mengaku salah mengunggah draf kerja dari komputer yang bermasalah, dan membantah menggunakan AI, namun hakim tidak percaya dan menyerahkan kasusnya untuk disiplin. Bulan berikutnya, kasus serupa terjadi di Mahkamah Agung Georgia.

Pelatihan Etika AI dan Tantangan Regulasi

Carla Wale, dekan asosiasi bidang informasi & teknologi dan direktur perpustakaan hukum di Universitas Washington, tengah mengembangkan pelatihan etika AI untuk mahasiswa hukum yang berminat. Ia menyatakan bahwa aturan etika terkait AI belum sepenuhnya jelas, namun yang pasti, pengacara wajib memastikan keakuratan berkas hukum yang mereka ajukan.

"Apa pun yang diberikan alat AI — seperti 'Lihat kasus-kasus ini' — Anda, menurut aturan profesional, harus membaca kasus-kasus itu. Anda harus memastikan kutipan tersebut akurat," katanya sambil mengetuk mejanya untuk menegaskan.

Beberapa pengadilan bahkan mengeluarkan aturan etik yang mewajibkan pengacara memberi label dokumen yang dibuat dengan bantuan AI, agar memudahkan pemeriksaan dan menjaga transparansi antara konten manusia dan mesin.

Kritik dan Kekhawatiran dari Praktisi Hukum

Joe Patrice, pengacara yang kini menjadi jurnalis di situs Above the Law, menganggap aturan pelabelan ini akan segera menjadi tidak efektif karena AI akan semakin terintegrasi dalam semua perangkat lunak hukum.

"Jika harus terus-menerus mencantumkan 'Ini dibantu AI', maka lama-kelamaan itu akan menjadi tidak berguna," ujarnya.

Patrice menyoroti manfaat AI dalam proses hukum seperti meninjau bukti atau kontrak secara cepat, namun ia juga memperingatkan bahaya sistem AI generasi lanjut yang mengerjakan tugas hukum secara otomatis tanpa keterlibatan manusia.

Menurutnya, jika proses yang terjadi di balik layar tidak jelas, maka kesalahan akan lebih sering terjadi, bahkan dari pengacara yang teliti sekalipun.

Di sisi lain, kecepatan AI dalam menyelesaikan tugas dapat mengancam model bisnis firma hukum yang mengandalkan jam kerja tertagih. Patrice memprediksi pengacara akan mulai beralih ke model pembayaran berdasarkan item, bukan jam kerja, yang berpotensi menambah tekanan waktu dan meningkatkan godaan untuk menerima draf AI secara mentah.

Impak pada Keterampilan dan Masa Depan Profesi Hukum

Carla Wale mengakui kekhawatiran terkait potensi berkurangnya kemampuan analitis generasi pengacara mendatang akibat ketergantungan pada AI. Namun, ia menolak prediksi bahwa AI akan menggantikan pengacara sepenuhnya.

"Pengacara yang memahami cara menggunakan AI generatif secara efektif dan etis akan menggantikan mereka yang tidak," katanya.

AI dan Tantangan Hukum Terhadap Penyedia Teknologi

Selain dalam praktik hukum, AI kini juga menjadi subjek sengketa hukum. Pada Maret lalu, OpenAI, pembuat ChatGPT, digugat oleh Nippon Life Insurance Company of America di pengadilan federal Illinois. Gugatan ini menuduh OpenAI melakukan praktik hukum tanpa lisensi karena memberikan nasihat hukum yang salah melalui ChatGPT.

OpenAI dalam pernyataan tertulis kepada NPR menyebut gugatan tersebut "tidak berdasar sama sekali".

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, fenomena meningkatnya sanksi pengadilan akibat penggunaan AI dalam dunia hukum menunjukkan paradigma baru yang harus dihadapi profesi hukum. Meski manfaat AI jelas besar dalam efisiensi dan akses data, risiko salah informasi dan pelanggaran etika juga nyata dan berpotensi merusak kredibilitas pengacara serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Selanjutnya, penting agar regulasi dan pelatihan etika AI hukum segera distandarisasi dan diadopsi secara luas untuk menghindari kerancuan dan penyalahgunaan. Namun, peraturan yang terlalu ketat atau tidak realistis justru dapat menghambat inovasi. Oleh karena itu, keseimbangan diperlukan agar AI dapat menjadi alat bantu yang memperkuat, bukan menggantikan, kecerdasan dan integritas manusia dalam dunia hukum.

Ke depan, publik dan pelaku hukum harus mengawasi perkembangan teknologi ini dengan cermat, serta mendukung inisiatif pelatihan dan regulasi yang menempatkan keakuratan, transparansi, dan etika sebagai fondasi utama. Dengan begitu, AI dapat menjadi game-changer yang positif bagi sistem hukum Indonesia dan global.

Untuk informasi lengkap dan data lebih lanjut, baca artikel asli di NPR.