RUU Satu Data DPR Mulai Disusun: 130 Pasal dalam 16 Bab Siap Dibahas

Badan Legislasi (Baleg) DPR resmi memulai penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI). Langkah ini dilakukan setelah serangkaian rapat koordinasi dengan pemerintah dan pakar data nasional sejak akhir Januari 2026.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menyatakan bahwa proses formal penyusunan RUU telah melewati tahap pemaparan dari tenaga ahli. Kini, Baleg memasuki fase penyusunan naskah secara intensif.

"Saya kira rapat pemaparan dari tenaga ahli, sebagaimana unsur formalitas kita dalam penyelenggaraan proses penyusunan telah selesai, dan kita sudah akan mulai pada tahap selanjutnya yaitu penyusunan itu sendiri," kata Bob Hasan dalam rapat pleno Baleg di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/4).

Struktur dan Isi RUU Satu Data Indonesia

Dalam paparan tenaga ahli Baleg, RUU Satu Data Indonesia akan terdiri atas 130 pasal yang terbagi ke dalam 16 bab. RUU ini akan mengatur berbagai aspek penting terkait pengelolaan data nasional, antara lain:

• Pembagian kewenangan antarinstansi pengelola data
• Standar data, metadata, dan infrastruktur teknis yang harus dipenuhi
• Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi
• Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan data
• Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data

Tujuan utama RUU ini adalah membangun data dasar nasional yang menjadi sumber utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan nasional dan daerah secara terintegrasi. Selain itu, RUU ini bertujuan mendukung terciptanya pemerintahan digital yang efektif dan efisien serta menjamin hak konstitusional warga negara terkait privasi, data pribadi, dan informasi publik.

Perbedaan RUU Satu Data dengan RUU Statistik

Wakil Ketua Baleg DPR, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa RUU Satu Data memiliki domain berbeda dengan RUU Statistik yang saat ini tengah dibahas di Komisi III DPR. Meski secara sekilas keduanya terlihat mirip, substansi dan ruang lingkupnya sangat berbeda.

"Kalau kita tidak menyimak dengan seksama, seolah-olah itu sama, antara BPS atau statistik dengan SDI," ujar Sturman Panjaitan. Ia menegaskan pentingnya tim Panitia Kerja mempelajari kedua RUU tersebut dengan seksama agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Konsekuensi dan Implikasi RUU Satu Data

Implementasi RUU Satu Data Indonesia diharapkan akan membawa dampak besar bagi tata kelola data di Indonesia. Dengan standar data yang terintegrasi dan pengawasan yang ketat, pemerintah dapat:

1. Meningkatkan kualitas dan akurasi data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan
2. Memudahkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan daerah
3. Melindungi hak warga terhadap data pribadi dan informasi
4. Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan data
5. Mempercepat transformasi digital pemerintahan nasional

Namun, tantangan besar juga muncul, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang mampu mengelola data secara efektif dan aman.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, dimulainya penyusunan RUU Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dan DPR dalam menghadapi era digital yang menuntut pengelolaan data yang terintegrasi dan aman. RUU ini bisa menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem data nasional yang solid, yang selama ini masih terfragmentasi di berbagai lembaga.

Namun, redaksi menilai bahwa keberhasilan RUU ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang kuat, tetapi juga pada implementasi lapangan yang membutuhkan sinergi antara pusat dan daerah serta peningkatan kapasitas teknologi informasi. Jika tidak diimbangi dengan kesiapan tersebut, risiko kebocoran data dan inefisiensi bisa saja terjadi.

Perhatian publik juga harus tertuju pada harmonisasi RUU Satu Data dengan RUU Statistik serta regulasi lain yang terkait agar tidak menimbulkan tumpang tindih yang justru menghambat proses digitalisasi data pemerintah.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca berita asli dan perkembangan terkini di CNN Indonesia dan mengikuti update dari sumber resmi pemerintah.

Dengan demikian, RUU Satu Data Indonesia bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang membangun fondasi data yang berkualitas untuk masa depan Indonesia yang digital dan transparan.