Dua Indikasi Salah Kaprah Penetapan Masyarakat Hukum Adat yang Perlu Dipahami

Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia kerap menjadi perdebatan, terutama terkait sifat hukum dari penetapan tersebut. Dalam praktiknya, banyak pihak yang menganggap bahwa penetapan MHA bersifat konstitutif, yakni harus dilakukan agar MHA diakui secara hukum. Padahal, kenyataannya penetapan MHA lebih bersifat declaratoir atau deklaratif, yang berarti pengakuan atas keberadaan MHA dapat ada tanpa harus melalui proses penetapan resmi.

Perbedaan Konstitutif dan Deklaratif dalam Penetapan MHA

Istilah konstitutif mengacu pada penetapan yang menjadi syarat mutlak agar suatu entitas diakui keberadaannya secara hukum. Sebaliknya, deklaratif berarti pengakuan yang diberikan sebagai pengesahan terhadap sesuatu yang sudah ada secara nyata. Dalam konteks MHA, pemahaman yang keliru ini menyebabkan kebijakan dan implementasi yang kurang tepat.

Menurut sumber dari Hukumonline, dua indikasi kesalahpahaman utama adalah:

• Penetapan MHA dianggap sebagai syarat pengakuan konstitutif yang harus dipenuhi agar keberadaan MHA diakui secara hukum.
• Tidak semua MHA membutuhkan penetapan formal karena masyarakat adat sudah ada dan diakui berdasarkan keberadaan faktual dan tradisi turun-temurun.

Implikasi Kesalahpahaman Penetapan MHA

Kesalahan pemahaman ini memiliki dampak yang cukup signifikan, antara lain:

1. Penghambatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat karena proses penetapan yang panjang dan administratif sering menghambat masyarakat adat memperoleh haknya.
2. Potensi konflik sengketa tanah dan sumber daya karena menunggu penetapan formal, padahal masyarakat adat sudah mengelola wilayah secara turun-temurun.
3. Ketidakpastian hukum bagi masyarakat hukum adat yang justru berdampak pada hilangnya hak-hak adat dan potensi marginalisasi.

Bagaimana Seharusnya Penetapan MHA Dilakukan?

Dalam perspektif hukum yang lebih tepat, penetapan MHA seharusnya bersifat deklaratif, yakni sebagai pengesahan terhadap keberadaan masyarakat adat yang sudah nyata dan diakui secara sosial dan budaya. Oleh karena itu, bukan penetapan yang menciptakan keberadaan MHA, melainkan pengakuan terhadap keberadaannya yang sudah ada.

Beberapa poin penting terkait penetapan MHA yang ideal:

• Pengakuan faktual atas keberadaan MHA berdasarkan adat istiadat dan tradisi turun-temurun.
• Penetapan dilakukan sebagai langkah formal untuk perlindungan hukum dan pemberian hak-hak masyarakat adat, bukan sebagai syarat awal pengakuan.
• Kebijakan harus memperhatikan keragaman dan kondisi spesifik tiap MHA sehingga tidak ada model penetapan tunggal yang dipaksakan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kesalahan memahami sifat penetapan MHA ini mencerminkan kurangnya pemahaman mendalam mengenai hukum adat dan keberadaan masyarakat adat yang sudah lama ada di Indonesia. Langkah yang dinilai kontroversial ini dapat memperlambat proses pengakuan hak-hak masyarakat adat dan bahkan membuka celah bagi pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih jauh, fokus yang terlalu besar pada prosedur penetapan formal dapat menyisihkan pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual, yang mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan sejarah masyarakat adat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu merevisi pendekatan kebijakan agar penetapan MHA lebih bersifat declaratoir, memberikan ruang bagi pengakuan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Ke depan, penting untuk memantau perkembangan regulasi dan implementasi terkait MHA agar tidak terjadi stagnasi pengakuan hak-hak masyarakat adat yang justru dapat memperburuk ketimpangan sosial. Berita terbaru dan analisis mendalam tentang isu ini dapat diakses melalui Hukumonline dan media hukum terkemuka lainnya.