Kredit Bermasalah Tidak Otomatis Jadi Kejahatan, Ini Penjelasan Ahli Hukum

Kredit bermasalah di dunia perbankan seringkali menjadi sorotan publik, terutama saat dikaitkan dengan dugaan tindak pidana. Namun, menurut ahli hukum perbankan Zulkarnain Sitompul, kredit bermasalah tidak serta-merta bisa dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Pernyataan ini muncul di tengah kasus kredit bermasalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang saat ini sedang dalam proses persidangan.

Risiko Bisnis dalam Kredit Perbankan

Zulkarnain menegaskan bahwa dalam dunia bisnis tidak ada aktivitas yang bebas dari risiko, termasuk sektor perbankan. Oleh sebab itu, tidak ada bank yang memiliki rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar nol persen. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit macet adalah bagian dari dinamika bisnis perbankan.

“Pemberian kredit oleh bank telah melalui serangkaian prosedur ketat yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Namun, standar kehati-hatian itu tidak bersifat seragam,” ujar Zulkarnain dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (11/4).

Setiap bank memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda, yang dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP) masing-masing institusi. Selama SOP tersebut dijalankan dengan benar, maka secara hukum bank sudah memenuhi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Indikator Kesehatan Kredit dan SOP Bank

Menurut Zulkarnain, indikator utama kesehatan kredit adalah rasio NPL. Jika rasio ini berada di bawah 3 persen, umumnya sistem kredit dinilai sehat dan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kredit bermasalah tidak selalu mencerminkan adanya kesalahan atau tindak pidana, melainkan bisa menjadi bagian dari risiko bisnis yang harus dikelola bank.

• Prosedur ketat dalam pemberian kredit
• Standar operasional prosedur (SOP) yang berbeda tiap bank
• Rasio NPL sebagai indikator kesehatan kredit
• Mitigasi risiko seperti pencadangan kerugian dan nilai likuidasi

Ia menegaskan, jika SOP sudah diikuti dengan benar, berarti bank sudah berhati-hati dalam proses pemberian kredit. Hal ini penting untuk membedakan mana yang merupakan risiko bisnis murni dan mana yang indikasi tindak pidana.

Kasus Kredit Bermasalah Sritex dan Evaluasi Risiko

Dalam kasus kredit bermasalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Zulkarnain mengingatkan pentingnya melihatnya dalam kerangka risiko bisnis. Dalam praktik perbankan, kredit yang diberikan biasanya disertai dengan mekanisme mitigasi risiko, termasuk pencadangan kerugian dan perhitungan nilai likuidasi.

“Kerugian tidak serta-merta muncul saat kredit macet, tetapi setelah melalui proses evaluasi menyeluruh,” katanya.

Pengambilan keputusan kredit juga didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Dalam kasus Sritex, laporan keuangan tersebut sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen.

Zulkarnain menegaskan bahwa bank tidak wajib melakukan audit ulang terhadap laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Jika kemudian ditemukan masalah dalam laporan tersebut, penegak hukum harus menelusuri pula peran auditor.

Ia memberikan contoh kasus Enron di Amerika Serikat, di mana auditor dan manajemen perusahaan menerima hukuman berat karena rekayasa laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya pada debitur atau bank, tetapi juga auditor yang berperan dalam keandalan laporan keuangan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Zulkarnain Sitompul ini sangat penting untuk memberikan perspektif yang lebih adil dan objektif mengenai kredit bermasalah di perbankan. Seringkali kasus kredit macet langsung dikaitkan dengan tindak pidana tanpa mempertimbangkan bahwa kredit bermasalah juga merupakan risiko bisnis yang tidak bisa dihindari. Dengan adanya SOP dan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank, maka risiko tersebut sudah dimitigasi secara profesional.

Namun, kasus seperti Sritex membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menggali lebih dalam apakah ada unsur kesengajaan atau maladministrasi yang melanggar hukum. Penting pula untuk mengawasi peran auditor agar tidak terjadi manipulasi laporan keuangan yang bisa menyesatkan bank dan publik.

Ke depan, masyarakat dan pelaku industri perbankan perlu memahami bahwa kredit bermasalah bukan otomatis kejahatan, melainkan sebuah tantangan pengelolaan risiko yang harus dihadapi dengan sistem pengawasan yang baik dan transparan. Ini juga menjadi pengingat bagi regulator untuk terus memperkuat tata kelola dan pengawasan perbankan agar kasus serupa tidak merugikan banyak pihak.

Untuk informasi lengkap dan perkembangan terbaru soal kasus ini, Anda bisa membaca laporan lengkapnya di SuaraBekaci.id dan berita terkait lainnya di CNN Indonesia.