Operasional Resor di Pulau Maratua Disetop, Investor Asal China Jadi Sorotan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional resor di Pulau Maratua, salah satu pulau cantik terluar di Indonesia yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Pulau Maratua terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan dikenal sebagai destinasi wisata bahari yang memiliki potensi alam laut sangat luar biasa.

Penghentian ini dilakukan karena pembangunan fasilitas resor tersebut tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diwajibkan oleh KKP. Resor ini dimiliki oleh perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA) dari China, yang kini menjadi sorotan pemerintah terkait kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sumber daya laut dan ruang laut.

Penegakan Aturan Pemanfaatan Ruang Laut

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), memimpin langsung tindakan penghentian operasional pada Jumat, 10 April 2026. Ipunk menegaskan bahwa semua aktivitas pemanfaatan ruang laut harus mematuhi aturan yang ada tanpa terkecuali, termasuk kegiatan yang melibatkan pihak asing.

"Potensi alam laut di Pulau Maratua ini sangat luar biasa dan harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, sehingga akan ada keseimbangan dalam pemanfaatan baik ekonomi maupun ekologinya," ujar Ipunk dalam siaran pers resmi KKP, Minggu (12/4/2026).

Langkah tegas ini merupakan wujud keseriusan KKP untuk menjaga masa depan sumber daya laut dan pesisir Indonesia yang berkelanjutan.

Pelanggaran Regulasi oleh PT SDR

Menurut Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, hasil pengawasan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas PT. SDR sebagai pengelola resor diduga kuat melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut. Peraturan ini mengharuskan setiap pihak yang memanfaatkan ruang laut untuk memiliki PKKPRL sebagai syarat legalitas.

Selain itu, status Pulau Maratua sebagai kawasan strategis menuntut adanya perizinan berusaha wisata bahari sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tanpa izin ini, kegiatan wisata bahari tidak boleh dilanjutkan.

Langkah Selanjutnya dan Komitmen KKP

Setelah penghentian operasional, Ditjen PSDKP melalui Polsus Kelautan Stasiun PSDKP Tarakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan memproses pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menegaskan bahwa ekologi adalah panglima dalam tata kelola laut Indonesia. Menteri Trenggono menolak kompromi terhadap segala bentuk aktivitas yang merusak lingkungan laut.

"Pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan harus dibarengi dengan kelestarian lingkungan beserta ekosistemnya, agar laut kita tetap sehat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang," ujar Menteri Trenggono.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penghentian operasional resor di Pulau Maratua ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sinyal kuat dari pemerintah bahwa pengelolaan sumber daya laut Indonesia harus berorientasi pada keberlanjutan dan kedaulatan nasional. Melibatkan investor asing dengan kepatuhan lemah terhadap aturan dapat mengancam kelestarian ekosistem dan mengurangi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal.

Selain itu, kasus ini mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap investasi asing di kawasan strategis nasional, terutama yang memiliki potensi kerusakan lingkungan tinggi. KKP harus memastikan bahwa setiap investasi tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga ekologi dan hak masyarakat pesisir.

Ke depan, publik dan pemangku kepentingan perlu mengawasi proses pemeriksaan lanjutan dan penegakan sanksi agar menjadi preseden bagi pengelolaan ruang laut yang transparan dan berkelanjutan. Informasi lebih lanjut tentang kebijakan dan penindakan serupa dapat terus dipantau melalui situs resmi KKP dan media terpercaya seperti CNBC Indonesia.

Daftar poin penting terkait kasus ini:

• Lokasi: Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
• Pemilik resor: Investor asing asal China (PT. SDR)
• Alasan penghentian: Tidak memiliki PKKPRL dan izin usaha wisata bahari sesuai regulasi KKP
• Dasar hukum: Permen KP No. 28 dan 30 Tahun 2021, PP No. 28 Tahun 2025
• Tindakan selanjutnya: Pemeriksaan lanjutan dan pengenaan sanksi administratif
• Komitmen KKP: Menjaga kelestarian ekologi laut dan menegakkan aturan tanpa kompromi

Dengan langkah ini, KKP menunjukkan bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatan sumber daya lautnya dan menolak aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan serta mengabaikan aturan.