Kabupaten Bandung Marak Banjir dan Longsor, Walhi Jabar Kritik Tata Kelola Ruang Bupati

Kabupaten Bandung kembali menghadapi bencana banjir dan longsor yang semakin marak terjadi. Kondisi ini memicu sorotan tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat yang menilai Bupati Bandung gagal dalam mengelola tata ruang dan mitigasi bencana, terutama terkait alih fungsi lahan di kawasan hulu Sungai Citarum.

Bahaya Krisis Ekologis di Hulu Citarum

Menurut Walhi Jabar, kondisi di hulu Citarum saat ini mengalami krisis ekologis serius yang berdampak langsung pada peningkatan risiko bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bandung. Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, seperti penggundulan hutan dan konversi lahan hijau menjadi pemukiman atau industri, memperparah kerusakan ekosistem alami yang berfungsi sebagai penyangga bencana.

“Pengelolaan tata ruang yang tidak berkelanjutan mengancam keseimbangan lingkungan dan mempercepat terjadinya bencana,” ujar perwakilan Walhi Jabar dalam pernyataannya.

Kegagalan Mitigasi dan Drainase yang Buruk

Selain itu, Walhi Jabar juga menyoroti lemahnya sistem drainase dan mitigasi bencana yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Drainase yang buruk menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar, sehingga memicu banjir di area pemukiman dan jalan utama. Longsor juga menjadi ancaman karena tidak ada upaya nyata dalam memperbaiki atau menahan lereng-lereng rawan longsor di wilayah tersebut.

• Alih fungsi lahan tidak terkendali
• Kerusakan hutan di hulu Citarum
• Sistem drainase yang tidak memadai
• Ketiadaan langkah mitigasi longsor yang efektif

Semua faktor ini menurut Walhi menunjukkan kegagalan tata kelola ruang oleh Bupati Bandung, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan penegakan aturan lingkungan.

Dampak Sosial dan Ekonomi Bencana Berulang

Banjir dan longsor yang kerap terjadi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan rumah warga rusak, menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Kerugian ini bisa diminimalisir dengan perencanaan tata ruang yang matang dan penegakan hukum yang tegas terhadap alih fungsi lahan ilegal. Namun, hingga kini langkah konkret dari pemerintah daerah masih sangat terbatas.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, persoalan banjir dan longsor di Kabupaten Bandung bukan hanya masalah alamiah, melainkan cerminan kegagalan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan minimnya pengawasan menjadi akar utama krisis ekologis yang berujung pada bencana berulang.

Lebih jauh, ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan mitigasi dan infrastruktur drainase yang memadai memperburuk kondisi sehingga masyarakat menjadi korban utama. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang efektif.

Ke depan, penting bagi publik untuk terus mengawal kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jika tidak, bencana banjir dan longsor akan terus menjadi ancaman serius yang merugikan banyak pihak.
Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada sumber asli Pikiran Rakyat.