Viral Debat Ara dan Hercules soal Lahan Tanah Abang untuk Rusun Subsidi

Jakarta – Sebuah video yang menampilkan perdebatan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, dengan Ketua Umum Grib Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, viral di media sosial. Perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan seluas sekitar 3 hektare di kawasan Stasiun Tanah Abang yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi warga bantaran rel kereta api.

Perdebatan ini bermula saat kunjungan Kementerian PKP bersama PT KAI dan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, pada Minggu (5/4), untuk meninjau langsung kesiapan lahan yang akan dimanfaatkan dalam program tersebut. Kementerian PKP menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik PT KAI dengan status clean and clear, namun saat ini ditempati oleh masyarakat secara ilegal.

Perdebatan Ara dan Hercules soal Status Lahan Tanah Abang

Dalam video yang diunggah langsung oleh Menteri Ara di Instagram pribadinya, terlihat perdebatan antara Ara dan Hercules mengenai penggunaan lahan itu. Ara menegaskan bahwa tujuan penggunaan lahan adalah untuk membangun rumah rakyat, bukan untuk kepentingan pengembang swasta.

"Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," kata Ara.

Sementara itu, Hercules menanggapi bahwa jika lahan itu memang milik negara, maka ia siap menyerahkannya. Ia menjelaskan bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) bukan berarti kepemilikan, melainkan hak mengelola lahan.

"HPL itu untuk mengelola lahan bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," ujar Hercules.

Klarifikasi dan Upaya Penyelesaian dari Kementerian PKP

Tenaga Ahli Menteri PKP, Paulus Totok Lusida, menuturkan bahwa Hercules sebenarnya terbuka dan bersikap kooperatif dalam mencari solusi atas masalah lahan tersebut. Mereka berencana duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.

"Pak Hercules itu sangat welcome, sangat gentle kalau buat saya (untuk mencari penyelesaian). Jadi dia 'kalau memang ini tanah negara ya saya kembalikan'. Tinggal kita penjelasan, KAI pegang apa, bagaimana, kok bisa pegang HPL dan lain-lain, nanti kita duduk satu meja," jelas Paulus, dikutip dari YouTube Kementerian PKP, Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, Paulus menyampaikan bahwa sudah ada tim khusus yang ditunjuk oleh Menteri Ara untuk menindaklanjuti masalah ini agar segera ada solusi konkret.

Lebih Luas: Lahan Negara Diduduki Pihak Lain di Berbagai Daerah

Kasus lahan negara yang diduduki oleh pihak lain tanpa izin bukan hanya terjadi di Tanah Abang, tetapi juga di sejumlah daerah lain seperti Bandung, Jawa Barat, hingga Medan, Sumatera Utara. Menteri Ara bahkan telah melaporkan masalah ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar lahan-lahan negara yang tidak dimanfaatkan secara optimal segera diambil alih dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, lahan-lahan negara terutama dari kereta api dan Danantara itu akan diprioritaskan untuk rumah susun," tutur Ara pada Senin (6/4/2026).

Rencana Pembangunan Rusun Subsidi di Lahan PT KAI

Pembangunan rusun di kawasan Stasiun Tanah Abang akan menggunakan lahan milik PT KAI dan dibiayai melalui skema pembiayaan alternatif, yaitu dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pihak swasta yang akan terlibat dalam pembangunan hunian ini adalah PT Astra Internasional Tbk.

Boy Kelana Soebroto, Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk, menyampaikan bahwa pihaknya akan membangun sebanyak 1.000 unit rumah susun dengan ukuran tiap unit 35 meter persegi, terdiri dari dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

"1.000 unit rumah layak huni, Pak, rumah susun. Satu unitnya ada dua kamar, ukurannya 35 meter, ada satu kamar mandinya juga," ujar Boy saat kunjungan di Tanah Abang, Minggu (5/4/2026).

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perdebatan antara Menteri Ara dan Hercules mengangkat isu penting mengenai pengelolaan dan pemanfaatan lahan negara yang selama ini sering terabaikan. Konflik ini mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola aset negara, terutama di kawasan strategis seperti Tanah Abang yang memiliki nilai ekonomi dan sosial besar.

Selain itu, sikap terbuka dari Hercules dan langkah cepat dari Kementerian PKP menunjukkan adanya kemauan bersama untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menimbulkan konflik berkepanjangan. Ini menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan lahan negara untuk program pembangunan rumah rakyat yang sangat dibutuhkan, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Ke depan, penting untuk memantau bagaimana proses negosiasi dan implementasi pembangunan rusun ini berlangsung, termasuk transparansi dalam pengelolaan lahan dan pembiayaan. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan agar kasus serupa tidak berulang di daerah lain demi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan akses perumahan.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat laporan lengkapnya di detikProperti dan sumber berita terpercaya lainnya.