KPAI Dorong Penegakan Hukum untuk Platform Digital Nakal yang Langgar PP Tunas

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan seruan tegas kepada seluruh platform digital agar mempercepat pemenuhan kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal dengan PP Tunas. Hal ini disampaikan oleh Anggota KPAI, Kawiyan, dalam wawancara di Jakarta pada Senin, 13 April 2026.

"Kepada platform-platform yang saat ini masih dalam kategori belum patuh dan patuh sebagian, KPAI mendorong percepatan langkah konkret untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam PP Tunas. Perlindungan di ranah digital bagi anak-anak Indonesia tidak bisa ditunda," ujar Kawiyan.

Urgensi Pemenuhan Kewajiban PP Tunas

PP Tunas merupakan regulasi yang mengatur tata kelola sistem elektronik dengan fokus utama pada perlindungan anak-anak dari berbagai risiko di dunia digital. Peraturan ini mewajibkan platform digital untuk melakukan sejumlah langkah penting, di antaranya:

• Penguatan moderasi konten untuk memfilter dan mencegah penyebaran materi berbahaya atau tidak layak bagi anak.
• Perlindungan data anak agar informasi pribadi mereka tidak disalahgunakan atau bocor ke pihak tidak bertanggung jawab.
• Mekanisme pelaporan yang responsif dan ramah anak untuk memudahkan anak atau orang tua melaporkan konten bermasalah.

Kawiyan menegaskan bahwa komitmen platform digital tidak cukup hanya dalam bentuk janji, melainkan harus diwujudkan secara nyata dan terukur. Perlindungan anak di ranah digital menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi mengingat maraknya kejahatan digital yang menyasar kelompok rentan tersebut.

Penegakan Hukum sebagai Solusi bagi Platform Nakal

KPAI melihat bahwa bagi platform yang belum patuh dengan PP Tunas, termasuk yang sudah pernah mendapatkan sanksi dari pemerintah, langkah penegakan hukum adalah sesuatu yang mutlak dan perlu didukung bersama. Kawiyan menyampaikan,

"Terhadap platform yang belum patuh, termasuk yang telah mendapatkan sanksi dari pemerintah, KPAI memandang bahwa penegakan hukum adalah langkah yang tepat dan perlu didukung."

Beberapa platform besar seperti Google, TikTok, dan Roblox tercatat pernah ditegur atau mendapat peringatan dari Komisi Multimedia Digital (Komdigi) karena belum sepenuhnya mematuhi ketentuan PP Tunas. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat dan sanksi tegas harus terus dilakukan agar tidak ada celah eksploitasi dan penyalahgunaan ruang digital anak.

Peran Penting Platform Digital dalam Perlindungan Anak

Dalam konteks ini, platform digital berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan daring yang aman bagi anak-anak Indonesia. Implementasi PP Tunas menjadi tolok ukur keberhasilan mereka dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan hukum. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, terutama orang tua dan guru, juga sangat dibutuhkan untuk mendukung pengawasan dan edukasi digital secara menyeluruh.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, sikap tegas KPAI dalam mendukung penegakan hukum terhadap platform digital yang melanggar PP Tunas merupakan langkah krusial dalam memperkuat perlindungan anak di era digital yang semakin kompleks. Banyak orang tua dan anak-anak belum sepenuhnya memahami risiko serta hak mereka di dunia maya, sehingga kewajiban platform digital harus menjadi benteng pertama.

Lebih jauh, penegakan hukum ini juga menjadi sinyal kuat bagi para pelaku industri teknologi bahwa perlindungan anak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi prioritas nasional. Jika langkah ini diabaikan, bukan tidak mungkin akan muncul dampak buruk jangka panjang seperti peningkatan kasus kekerasan daring, eksploitasi, hingga penyebaran konten negatif yang merusak moral generasi muda.

Ke depan, publik perlu mengawasi pelaksanaan PP Tunas dengan seksama dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari platform digital. Perkembangan teknologi tidak boleh menghilangkan hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini, Anda bisa mengunjungi sumber resmi Kompas serta media terpercaya lain seperti CNN Indonesia Teknologi.

Dengan komitmen bersama, perlindungan anak di dunia digital bisa semakin kuat dan efektif, menjadikan Indonesia sebagai negara yang proaktif dalam menjaga generasi masa depan.