OJK Dorong Pemanfaatan Asuransi Properti dalam Program 3 Juta Rumah, Ini Skemanya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan rencananya untuk mendorong pemanfaatan asuransi properti dalam program pemerintah 3 juta rumah. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan perlindungan risiko yang lebih optimal bagi masyarakat yang terlibat dalam program strategis nasional tersebut.

Skema Asuransi Properti untuk Program 3 Juta Rumah

Dalam keterangannya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Ogi menyampaikan bahwa program 3 juta rumah ini memiliki tenor pembiayaan yang cukup panjang, yakni hingga 20 tahun. Oleh karena itu, mitigasi risiko yang menyeluruh sangat diperlukan, termasuk risiko meninggal dunia bagi debitur, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, dan banjir.

"Masalah teknisnya sekarang kita bicarakan, apakah premi itu akan ditanggung oleh pemerintah, diberikan subsidi, atau menggunakan skema blended dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat," ujar Ogi pada Senin, 13 April 2026.

OJK saat ini tengah membahas beberapa opsi pembiayaan premi asuransi yang memungkinkan agar biaya perlindungan ini tidak menjadi beban berlebih bagi masyarakat. Salah satu opsi yang terbuka adalah subsidi pemerintah secara langsung maupun melalui model blended, dimana premi asuransi ditanggung bersama antara pemerintah dan penerima manfaat.

Manfaat Asuransi Properti dalam Pembiayaan Perumahan

Asuransi properti dalam program 3 juta rumah diyakini mampu memberikan kepastian perlindungan kepada pemilik rumah terhadap risiko kerugian fisik akibat bencana atau kecelakaan. Hal ini penting mengingat masa cicilan yang panjang dan jumlah rumah yang besar dalam program ini.

• Perlindungan risiko meninggal dunia debitur yang dapat memengaruhi kelangsungan pembiayaan.
• Mitigasi risiko kerugian akibat bencana alam seperti gempa bumi dan banjir.
• Perlindungan terhadap kebakaran yang bisa membahayakan aset rumah.

Dengan perlindungan ini, risiko kerugian besar yang dapat membebani masyarakat dan lembaga pembiayaan dapat diminimalisir sehingga program 3 juta rumah dapat berjalan lebih berkelanjutan dan aman.

Koordinasi OJK dengan Pemerintah dalam Pengembangan Asuransi

Selain fokus pada asuransi properti, Ogi juga menyoroti pentingnya menekan angka belanja kesehatan mandiri masyarakat yang saat ini mencapai Rp 175 triliun. Dari total pembelanjaan kesehatan, tercatat 28,8 persen masih merupakan pengeluaran langsung (out of pocket) masyarakat yang belum menggunakan produk asuransi kesehatan formal seperti BPJS atau asuransi komersial.

"Masyarakat yang belum menggunakan produk untuk program kesehatan, baik BPJS maupun asuransi kesehatan yang mirip komersial itu, masih cukup besar," jelas Ogi.

OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendorong pemanfaatan asuransi sebagai solusi mengurangi beban biaya kesehatan mandiri sekaligus memperkuat ekosistem perlindungan sosial di Indonesia.

Peluang Kredit Rumah Subsidi untuk Masyarakat dengan Catatan Utang Kecil

Selain itu, OJK juga mengumumkan kebijakan baru yang memberikan kemudahan akses kredit rumah subsidi bagi masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebesar Rp 1 juta ke bawah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah subsidi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, dorongan OJK untuk mengintegrasikan asuransi properti ke dalam program 3 juta rumah merupakan langkah strategis yang sangat penting. Dengan tenor pembiayaan panjang, risiko yang mungkin timbul selama masa cicilan harus diminimalisir agar program ini tidak menjadi beban sosial dan ekonomi di masa depan.

Skema subsidi premi yang sedang dibahas oleh OJK dan pemerintah juga menunjukkan bahwa perlindungan asuransi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan publik yang inklusif. Ini sekaligus mendorong literasi dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi.

Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasi skema premi tersebut berjalan di lapangan, serta bagaimana sinergi antara OJK, pemerintah, dan pelaku industri asuransi dapat menciptakan produk yang terjangkau dan sesuai kebutuhan masyarakat. Masih ada potensi besar untuk mengembangkan asuransi properti sebagai pilar penting dalam sektor pembiayaan perumahan nasional.

Untuk informasi lebih lengkap tentang kebijakan ini, Anda dapat membaca langsung sumbernya di VIVA.co.id.