Sidang Chromebook Memanas: Pengacara Nadiem Marah ke Auditor BPKP soal Kerugian Rp 1,5 Triliun

Sidang lanjutan kasus dugaan pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret nama eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memanas pada Senin (13/4/2026). Kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdulkadir, menunjukkan reaksi emosional saat auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang juga Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara dalam kasus ini, Dedy Nurmawan Susilo, diperiksa sebagai saksi ahli.

Keributan bermula ketika Dodi mengkritik keras Dedy karena dianggap tidak memperhitungkan dokumen penting berupa rekomendasi dari tim PAUDasmen (Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah) terkait pengadaan Chromebook dalam penghitungan kerugian negara. Dengan nada tinggi, Dodi menegaskan:

“Kalau mau dihukum Nadiem, hukum saja sekarang, enggak usah sidang, enggak apa-apa. Hukum saja langsung!”

Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang tinggi di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dodi mempersoalkan bahwa rekomendasi dari tim asesmen pengadaan laptop yang menyatakan bahwa kebutuhan sekolah adalah 1 laptop Windows dan 15 laptop Chromebook tidak dimasukkan dalam perhitungan kerugian negara oleh BPKP.

Rekomendasi Tim PAUDasmen dan Perhitungan Kerugian

Dedy menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut berasal dari tim yang melibatkan sejumlah pejabat, termasuk mantan Direktur SMP Ditjen PAUDasmen Kemendikbudristek, Poppy Dewi Puspitawati. Namun, menurut Dedy, rekomendasi itu tidak otomatis menjadi dasar perhitungan kerugian negara, yang harus didasarkan pada fakta dan bukti konkret penggunaan anggaran.

Dalam sidang juga terungkap bahwa kerugian negara akibat pengadaan Chromebook ini ditaksir mencapai Rp 1,5 triliun, angka yang menjadi sorotan utama jaksa penuntut umum. Jaksa bahkan menuding adanya kecurangan dalam proses pengadaan yang menyebabkan kerugian besar tersebut.

Kontroversi dan Dampak Kasus Chromebook

Kasus pengadaan laptop Chromebook ini telah menjadi perhatian publik sejak awal karena melibatkan anggaran yang besar dan sosok Nadiem Makarim, yang dikenal luas sebagai tokoh teknologi dan pendidikan. Proses pengadaan yang dianggap tidak transparan memicu pertanyaan tentang tata kelola keuangan negara di sektor pendidikan.

• Kerugian negara sebesar Rp 1,5 triliun menjadi fokus utama penyidikan.
• Dokumen rekomendasi dari tim PAUDasmen diperdebatkan apakah valid untuk perhitungan kerugian.
• Reaksi pengacara yang emosional mencerminkan tekanan hukum yang dihadapi Nadiem.
• Jaksa menuding adanya unsur penyimpangan dan kecurangan dalam pengadaan.

Menurut laporan Kompas.com, sidang ini merupakan babak penting dalam pengungkapan kasus yang berpotensi berdampak luas pada kredibilitas pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kemarahan kuasa hukum Nadiem di sidang ini bukan hanya soal dokumen yang tidak diperhitungkan, tapi juga mencerminkan tekanan besar yang dihadapi oleh mantan Mendikbudristek tersebut di tengah proses hukum. Ketegangan itu menggambarkan betapa kompleks dan sensitifnya kasus ini, yang melibatkan kepentingan besar dan reputasi personal.

Lebih jauh, angka kerugian Rp 1,5 triliun yang disebutkan auditor BPKP menjadi sinyal kuat bahwa pengadaan Chromebook ini harus menjadi pelajaran bagi pengelolaan anggaran negara secara umum, khususnya di bidang pendidikan. Masyarakat dan pemangku kebijakan perlu mengawal proses hukum agar transparan dan adil, sehingga tidak ada lagi praktik yang merugikan negara.

Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengadilan menilai bukti dan argumen dari kedua belah pihak serta memastikan proses pengadaan di masa depan lebih akuntabel. Kasus ini juga menjadi cermin penting bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa di sektor publik.