Jakarta Kota Teraman Kedua ASEAN: Mengapa Kasus Kriminal Masih Marak?

Jakarta mendapat predikat kota teraman kedua di Asia Tenggara menurut Global Residence Index 2026. Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, di balik pengakuan internasional tersebut, realitas di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda: kasus kriminal dan premanisme masih sering terjadi di ibu kota.

Indeks Keamanan dan Realita Jalanan Jakarta

Ahli Kriminologi dari Universitas Indonesia (UI), Josias Simon, memberikan pandangannya mengenai fenomena tersebut. Ia menilai bahwa memang sah-sah saja Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan hasil survei sebagai prestasi, namun ada perbedaan mendasar antara indikator yang digunakan dalam survei dengan pengalaman warga sehari-hari.

"Kalau saya sih senang-senang saja, karena kan sebetulnya bukan kali ini saja kita bicara Jakarta. Selain kota teraman, Jakarta juga Resilience City, Global City. Tapi, pada Global Residence Index itu banyak sekali indikator yang lain, tidak hanya indikator keamanan dari segi kriminalitas," ujar Josias saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/4/2026).

Hal ini menegaskan bahwa Global Residence Index mengukur keamanan kota tidak hanya dari kriminalitas, melainkan juga aspek lain seperti infrastruktur, layanan publik, dan ketahanan sosial. Sehingga, peringkat tinggi Jakarta tidak serta merta menunjukkan minimnya kejahatan jalanan atau premanisme.

Kenapa Kasus Kriminal Masih Tinggi Meski Jadi Kota Teraman?

Kondisi kriminalitas yang masih marak di Jakarta bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh indeks internasional, antara lain:

• Padatnya populasi dan urbanisasi cepat yang mendorong persaingan ekonomi dan sosial di kawasan perkotaan.
• Kesenjangan sosial ekonomi yang masih tinggi, menciptakan peluang bagi tindak kejahatan jalanan dan premanisme.
• Pengawasan dan penegakan hukum yang belum merata di seluruh wilayah Jakarta.
• Keterbatasan data dan pelaporan yang membuat kejahatan kecil atau premanisme sulit terdeteksi secara resmi.

Faktor-faktor ini menyebabkan warga Jakarta masih merasa rawan terhadap kejahatan walaupun secara statistik kota ini dianggap aman.

Peran Pemprov DKI dan Tantangan Keamanan

Pemprov DKI Jakarta tentu mendapat tantangan besar untuk menyelaraskan antara prestasi yang diukur oleh lembaga internasional dengan kondisi riil masyarakat. Upaya peningkatan keamanan harus terus dilakukan, termasuk:

1. Memperkuat patroli dan penegakan hukum di area rawan kriminal.
2. Meningkatkan sistem pelaporan dan respons cepat terhadap kasus kejahatan.
3. Memberdayakan masyarakat melalui program keamanan lingkungan.
4. Mengatasi akar penyebab kriminalitas seperti kemiskinan dan pengangguran.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peringkat kota teraman juga bisa mencerminkan kenyamanan dan keamanan yang dirasakan langsung oleh warga.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perbedaan antara data internasional dan pengalaman warga Jakarta menunjukkan bahwa indeks keamanan kota sering kali bersifat multi-dimensi dan tidak selalu fokus pada aspek kriminalitas jalanan yang paling dirasakan masyarakat. Hal ini menimbulkan risiko ketidakpercayaan publik terhadap klaim keamanan yang disampaikan pemerintah.

Selain itu, fokus hanya pada peringkat dan penghargaan bisa mengalihkan perhatian dari masalah keamanan nyata yang membutuhkan penanganan serius, seperti premanisme dan kejahatan jalanan yang masih meresahkan warga. Pemerintah harus transparan dan terbuka dalam menyampaikan data kriminalitas secara akurat serta mengedepankan solusi berbasis komunitas.

Ke depan, penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengintegrasikan data survei internasional dengan laporan lapangan secara komprehensif agar kebijakan keamanan lebih tepat sasaran. Warga pun perlu dilibatkan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka demi mewujudkan Jakarta yang tidak hanya aman di atas kertas, tapi juga di kehidupan sehari-hari.