Sinergi Lembaga dan Kampus Kunci Jawab Tantangan Hukum Modern

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa sinergi antara lembaga negara dan dunia perguruan tinggi sangat penting dalam menghadapi tantangan hukum modern yang semakin kompleks. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar bertajuk "Wawasan Ketatanegaraan: Sinergi Lembaga dan Tantangan Hukum Kontemporer" yang digelar di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Seminar tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa hukum dan dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha, yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dengan lembaga legislatif di Indonesia.

Peran Mahasiswa dalam Mengawal Kebijakan Publik

Ibas menekankan agar mahasiswa hukum tidak hanya menjadi penonton di tengah dinamika hukum dan ketatanegaraan, melainkan menjadi mitra strategis yang aktif mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif.

"Katakan baik jika itu baik, katakan tidak jika itu tidak, dan dorong perbaikan jika memang perlu disempurnakan,"

ujarnya, menggugah generasi muda untuk berani bersuara dan berperan dalam proses demokrasi.

Ketatanegaraan: Lebih dari Sekadar Struktur

Ibas menegaskan bahwa pemahaman ketatanegaraan tidak boleh berhenti pada aspek struktural lembaga negara. Lebih dari itu, ketatanegaraan harus menyentuh dimensi tanggung jawab dan kepercayaan publik.

"Tanpa kepercayaan, hukum menjadi teks. Dengan kepercayaan, hukum menjadi kekuatan,"

Menurutnya, tanpa kepercayaan masyarakat, aturan hukum hanya menjadi kumpulan kata-kata kosong tanpa kekuatan nyata dalam penerapannya.

Tantangan Berat Bagi DPR dan Solusi Strategis

Dalam menjalankan tiga fungsi utama DPR yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran, Ibas mengakui bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kompleksitas hukum, judicial review terhadap undang-undang, tekanan politik, hingga tingginya ekspektasi publik.

"Kami bekerja dalam dinamika yang tidak mudah, tetapi semua itu harus tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat," katanya.

Untuk menjawab hal tersebut, Ibas memaparkan sejumlah solusi strategis sebagai berikut:

1. Transparansi dalam proses legislasi dan pengelolaan isu di parlemen.
2. Peningkatan pelibatan publik, terutama generasi muda sebagai agen perubahan (agent of change), agar demokrasi semakin inklusif.
3. Keberanian moral legislator untuk berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat walaupun mendapat tekanan politik.

Menurutnya, parlemen harus menjadi ruang partisipatif yang terbuka dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tantangan Hukum Kontemporer dan Peran Teknologi

Ibas juga menyoroti bahwa tantangan hukum kini semakin kompleks dengan hadirnya dinamika hukum internasional, konflik global, dan perkembangan teknologi digital.

Khususnya kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, yang membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam aspek hukum, termasuk kejahatan siber dan perlindungan data pribadi.

"Siapa yang menguasai data, mereka yang akan menguasai dunia,"

tegasnya, mengingatkan pentingnya penguasaan teknologi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Pesan untuk Mahasiswa: Kekuatan Perubahan

Ibas mengajak mahasiswa hukum untuk menjadi generasi yang cerdas, berkarakter kuat, dan memiliki rasa cinta terhadap Tanah Air. Ia menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri dan penting untuk menjaga optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan adil.

"Mahasiswa adalah kekuatan, bukan nanti, tapi sekarang,"

ujarnya, memberikan semangat agar pemuda tidak menunda peran aktifnya dalam membangun bangsa.

Untuk informasi lebih lengkap tentang sinergi lembaga dan peran perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan hukum modern, Anda dapat membaca berita lengkapnya di Metrotvnews.com.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Ibas ini menegaskan kebutuhan mendesak akan kolaborasi nyata antara lembaga negara dan perguruan tinggi untuk menghadirkan solusi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Sinergi ini tidak hanya soal berbagi informasi, tetapi juga membangun kultur kritis dan inovatif di kalangan mahasiswa sebagai calon pembuat kebijakan masa depan.

Tantangan hukum modern yang semakin rumit, terutama dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, menuntut adaptasi cepat dan kebijakan yang responsif. Generasi muda harus dipersiapkan tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tapi juga sebagai penjaga integritas hukum dan keadilan di era baru ini.

Ke depan, penting untuk terus mengawasi bagaimana peran strategis mahasiswa dan perguruan tinggi dalam memengaruhi kebijakan publik agar tidak hanya menjadi wacana, tapi benar-benar terimplementasi sebagai kekuatan penggerak perubahan di Indonesia.