Bupati Jember Tegaskan Pengelolaan Hutan Sosial Harus Tepat Sasaran untuk Entaskan Kemiskinan

Program perhutanan sosial di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi sorotan utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dengan luas lahan yang direncanakan mencapai 36 ribu hektar, program ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang tinggal di daerah pinggir hutan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan pentingnya pengelolaan hutan sosial yang tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin ekstrem. Dalam sebuah forum diskusi bertajuk Wajah Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif, Siapa Bertanggungjawab? yang diselenggarakan di Universitas Jember pada Senin (13/4/2026), ia menyampaikan detail rencana pembagian lahan tersebut.

Perhutanan Sosial sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan

Menurut Bupati Fawait, program perhutanan sosial akan memberikan akses lahan kepada masyarakat miskin ekstrem dengan skema pembagian yang jelas. Jika setiap kepala keluarga memperoleh satu hektar, maka sekitar 38 hingga 40 ribu kepala keluarga dapat terbantu keluar dari kemiskinan ekstrem.

“Kalau satu kepala keluarga diberi satu hektar, ada sekitar 38 sampai 40 ribu KK yang bisa lepas dari kemiskinan ekstrem,”

Jumlah tersebut sangat signifikan mengingat jumlah keluarga miskin ekstrem di Jember mencapai sekitar 90 ribu kepala keluarga. Program ini diharapkan menjadi jalan keluar cepat dan tepat sasaran untuk mengatasi masalah sosial yang sudah lama mengakar.

Pengelolaan Hutan Sosial yang Harus Diberi Perhatian Khusus

Bupati Fawait mengingatkan, pembagian lahan saja tidak cukup. Pengelolaan kawasan hutan sosial yang akan dilepas harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan data yang akurat agar program ini tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Kalau pembagian tanah pada skema perhutanan sosial tidak mengurangi kemiskinan, berarti ada yang salah, bisa muncul tuan-tuan Takur baru,” tegasnya, mengingatkan potensi munculnya masalah sosial yang bisa menyerupai ketidakadilan atau monopoli lahan oleh kelompok tertentu.

Istilah tuan-tuan Takur baru yang disampaikan Bupati merupakan peringatan agar jangan sampai program ini justru memperparah ketimpangan sosial dan menciptakan penguasa lahan baru yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Data Akurat dan Pengawasan Ketat Jadi Kunci Keberhasilan

Keberhasilan program perhutanan sosial sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid dan pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah serta stakeholder terkait. Tanpa hal ini, risiko salah sasaran dan penyalahgunaan program sangat besar.

• Pentingnya verifikasi data keluarga miskin ekstrem secara menyeluruh.
• Pengawasan distribusi lahan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
• Pelatihan dan pendampingan bagi penerima manfaat agar lahan dapat dikelola produktif dan berkelanjutan.
• Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas program.

Selain itu, Bupati Fawait juga menyoroti pentingnya program ini untuk menghindari salah diagnosis atas masalah kemiskinan ekstrem yang dapat membawa dampak buruk jika tidak segera diperbaiki. Hal ini pernah diungkapkan dalam diskusi yang sama, bahwa kesalahan penanganan bisa membawa konsekuensi selama satu dekade ke depan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Bupati Muhammad Fawait sangat tepat dan menjadi warning penting bagi pemerintah daerah dan semua pihak yang terlibat dalam program perhutanan sosial di Jember. Program ini bukan sekadar pembagian lahan, melainkan harus diiringi dengan manajemen yang cermat dan penguatan kapasitas masyarakat penerima manfaat.

Jika gagal dikelola dengan baik, potensi terjadinya konflik agraria dan kemunculan tuan-tuan Takur baru bisa memperburuk keadaan sosial-ekonomi yang ada. Ini akan menjadi ironi besar, mengingat tujuan utama program ini adalah mengentaskan kemiskinan.

Ke depan, publik harus mengawal proses ini secara transparan dan aktif. Pengawasan masyarakat sipil dan media sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar sampai kepada yang berhak. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan mekanisme evaluasi berkelanjutan agar program ini bisa beradaptasi dengan dinamika sosial yang terjadi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program perhutanan sosial dan kemiskinan ekstrem di Jember, Anda dapat membaca sumber asli di Kompas.

Dengan demikian, program perhutanan sosial di Jember menjadi sebuah proyek besar yang harus dikelola dengan hati-hati dan transparan agar benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan justru menimbulkan masalah baru di masa depan.