Pendekatan Berbasis Masyarakat Kunci Tekan Kecelakaan di Perlintasan KA

Tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api menjadi perhatian serius para pakar dan pemangku kepentingan. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijawarno, menegaskan bahwa penanganan kecelakaan ini harus menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis masyarakat.

Data menunjukkan selama dua tahun terakhir, yakni 2024 hingga 2025, terjadi 668 kecelakaan di perlintasan liar dengan 327 korban jiwa. Bahkan di tahun 2026 saja sudah tercatat 38 kejadian yang menyebabkan 39 orang meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa upaya selama ini belum cukup efektif dan membutuhkan strategi baru.

Pentingnya Pendekatan Berbasis Masyarakat dalam Keselamatan Perlintasan KA

Dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang diselenggarakan LKBN ANTARA pada 15 April 2026, Djoko menjelaskan bahwa peningkatan keselamatan di perlintasan harus didasari oleh tiga pilar utama: edukasi, rekayasa (engineering), dan penegakan hukum (enforcement). Namun, yang paling krusial adalah perubahan perilaku masyarakat sebagai faktor kunci untuk menekan angka kecelakaan secara berkelanjutan.

“Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kecelakaan secara berkelanjutan,” jelas Djoko.

Dengan kata lain, tanpa adanya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, upaya teknis dan regulasi saja tidak akan mampu mengatasi masalah kecelakaan di perlintasan kereta api.

Perlintasan Liar sebagai Refleksi Kebutuhan Masyarakat

Dari sisi sosial, Erna Karim, sosiolog dari Universitas Indonesia, menilai perlintasan liar bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat yang belum terakomodasi dalam kebijakan yang ada.

“Fenomena perlintasan liar harus dilihat sebagai cerminan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, sehingga solusi harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, operator, dan masyarakat,” tutur Erna.

Menurutnya, tata kelola perlintasan kereta api perlu diperbaiki dengan pendekatan yang melibatkan edukasi berbasis data, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan yang dibuat bisa efektif dan tepat sasaran.

Peran Aktif Masyarakat dalam Mewujudkan Keselamatan

Sementara itu, Dadan Rudiansyah, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia (Persero), menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi bagian aktif dalam upaya meningkatkan keselamatan perlintasan. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, melainkan harus memahami aturan dan melakukan perubahan perilaku secara konsisten.

“Masyarakat tidak dapat diposisikan sebagai objek kebijakan semata, melainkan harus menjadi bagian dari solusi,” kata Dadan.

Hal ini menegaskan bahwa penanganan kecelakaan di perlintasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau operator kereta api, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan langsung masyarakat sebagai pengguna perlintasan.

Sinergi Antara Pemerintah, Operator, dan Masyarakat

Pendekatan berbasis masyarakat menjadi jembatan penting antara kebijakan dan praktik di lapangan. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang ketat, tingkat kesadaran dan partisipasi publik merupakan faktor penentu dalam menciptakan sistem perlintasan yang aman dan tertib.

• Kolaborasi antar pemangku kepentingan
• Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat
• Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan
• Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran
• Peningkatan infrastruktur yang ramah keselamatan

Sinergi ini tidak hanya menekan angka kecelakaan, tetapi juga mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan tertib.

Menurut laporan Republika, pendekatan ini harus terus dikembangkan dan diiringi dengan komitmen semua pihak agar hasilnya optimal.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, fokus pada pendekatan berbasis masyarakat dalam mengatasi kecelakaan di perlintasan kereta api adalah langkah strategis yang sangat tepat. Selama ini, kebijakan teknis dan penegakan hukum saja tidak cukup tanpa adanya perubahan perilaku pengguna jalan dan warga sekitar perlintasan.

Perilaku masyarakat yang masih sering mengabaikan rambu-rambu dan prosedur keselamatan menjadi penyebab utama kecelakaan. Oleh karena itu, edukasi yang menyentuh akar budaya dan kebiasaan masyarakat harus didukung dengan keterlibatan aktif mereka dalam proses pengawasan dan pengelolaan perlintasan.

Kedepannya, pemerintah dan PT KAI perlu memperkuat program-program sosialisasi dan kolaborasi dengan komunitas lokal, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Selain itu, evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan berdasarkan data empiris akan memperkuat efektivitas pendekatan ini.

Langkah ini bukan hanya akan menyelamatkan nyawa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem transportasi kereta api nasional.