AS Ancam Sanksi Berat bagi Pembeli Minyak Iran Termasuk China

Amerika Serikat semakin memperketat tekanannya terhadap Iran dengan mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada negara-negara yang membeli minyak Iran, termasuk negara pembeli terbesar, China. Ancaman ini menjadi bagian dari upaya AS untuk memblokade ekonomi Iran yang semakin ketat.

Ancaman Sanksi Sekunder bagi Pembeli Minyak Iran

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memperingatkan negara-negara di dunia bahwa membeli minyak Iran atau menyimpan uang Iran di bank mereka akan berpotensi terkena sanksi sekunder dari AS. Pernyataan ini menegaskan sikap keras AS dalam mengekang ekspor minyak Iran yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama negara tersebut.

"Kami telah memberi tahu negara-negara bahwa jika Anda membeli minyak Iran, bahwa jika uang Iran berada di bank Anda, kami sekarang bersedia untuk menerapkan sanksi sekunder," ungkap Bessent.

Blokade Selat Hormuz dan Dampaknya pada Pasar Minyak

Blokade maritim AS terhadap Iran resmi diberlakukan sejak Senin, 13 April 2026, setelah upaya negosiasi damai yang digelar di Pakistan pada Sabtu (11/4) gagal mencapai kesepakatan. Sebelumnya, China membeli lebih dari 80 persen minyak Iran yang diekspor, sehingga langkah ini akan berdampak signifikan pada perdagangan minyak global.

Bessent menyatakan keyakinannya bahwa blokade ini akan menyebabkan berhentinya pembelian minyak Iran, khususnya oleh China. Selain itu, Departemen Keuangan AS telah mengirim surat peringatan kepada dua bank besar di China terkait potensi penerapan sanksi sekunder tersebut. Hingga kini, Kedutaan Besar China di AS belum memberikan tanggapan resmi.

Tekanan Maksimum AS dan Pengecualian Sanksi yang Berakhir

Kebijakan tekanan maksimum dari pemerintahan Trump terhadap Iran terus berlanjut, menargetkan program nuklir Iran dan dukungannya terhadap kelompok milisi di Timur Tengah. AS juga telah mengenakan sanksi terhadap infrastruktur transportasi minyak Iran dan sejumlah individu, perusahaan, serta kapal yang terlibat dalam perdagangan minyak Iran.

Baru-baru ini, AS memberikan pengecualian sanksi selama 30 hari yang memungkinkan sekitar 140 juta barel minyak Iran dapat mencapai pasar global. Langkah ini diambil untuk mengurangi tekanan pada pasokan energi dunia yang terganggu akibat konflik dan ketegangan geopolitik.

Namun, menurut Bessent, pengecualian itu akan berakhir pada 19 April 2026 dan tidak akan diperpanjang. AS juga tidak memperpanjang pengecualian terhadap minyak Rusia yang akan habis masa berlakunya pada akhir pekan ini.

Langkah Diplomasi dan Sanksi Terhadap Bank

Departemen Keuangan AS juga telah mengirimkan surat peringatan ke Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Oman, yang mengidentifikasi bank-bank yang diduga membantu aktivitas ilegal Iran. Hal ini menunjukkan bahwa AS tidak hanya menargetkan pembeli minyak tetapi juga lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi yang mendukung Iran.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, ancaman sanksi sekunder dari AS terhadap pembeli minyak Iran, termasuk China, merupakan langkah strategis yang signifikan dalam memperketat isolasi ekonomi Iran. Ini bisa memicu ketegangan geopolitik baru, terutama mengingat peran penting China dalam pasar minyak global dan hubungannya dengan Iran.

Selain itu, penghentian pengecualian sanksi yang memungkinkan ekspor minyak Iran dan Rusia ini berpotensi meningkatkan volatilitas harga minyak dunia. Negara-negara pengimpor minyak harus bersiap menghadapi potensi gangguan pasokan energi yang berkelanjutan dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam konteks yang lebih luas, sikap keras AS ini menunjukkan bahwa kebijakan tekanan maksimum akan terus menjadi pilar utama strategi AS di kawasan Timur Tengah. Para pengamat disarankan untuk memantau respons negara-negara pembeli minyak utama dan perkembangan negosiasi diplomatik yang mungkin muncul sebagai upaya meredakan ketegangan.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca berita aslinya di CNN Indonesia serta mengikuti perkembangan terbaru mengenai kebijakan energi global di Reuters.