Kuasa Hukum JK Laporkan Rismon untuk Ungkap Dalang Video Hoaks

Kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengambil langkah tegas dengan melaporkan Rismon Sianipar dan beberapa akun media sosial ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik yang berasal dari sebuah video hoaks. Laporan ini bertujuan untuk mengungkap siapa sesungguhnya dalang di balik pembuatan dan penyebaran video yang mencemarkan nama baik JK.

Laporan Polisi sebagai Upaya Ungkap Dalang Video Hoaks

Abdul Haji Talaohu, kuasa hukum JK, menjelaskan bahwa laporan yang dibuat pada Rabu, 8 April 2026, tidak hanya menargetkan Rismon sebagai pelaku utama tetapi juga akun-akun YouTube dan Facebook yang mempublikasikan video tersebut. Video yang dimaksud menampilkan wajah dan suara Rismon, meskipun yang bersangkutan membantah video itu hasil rekayasa AI, namun ia tidak menyangkal kontennya.

"Yang sudah kita laporkan adalah tentu terduga pelapor pertama Rismon Hasiholan Sianipar, karena dalam fakta video itu walaupun dia bantah bahwa itu AI, tapi kan ada wajah dia, ada suara dia, dan dia juga tidak membantah konten itu," ujar Abdul saat acara Head to Head CNN Indonesia, Rabu (15/4).

Abdul menegaskan bahwa fokus laporan adalah untuk membongkar siapa yang mengorkestrasi dan mendesain video hoaks tersebut, termasuk pemilik akun YouTube dan maksud tujuan pembuatannya.

Motif Politik dan Upaya Membenturkan JK dengan Jokowi

Dalam pembicaraan yang sama, Abdul menilai ada pihak-pihak yang ingin memecah belah hubungan baik antara JK dan Presiden ke-12 RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hubungan keduanya sejatinya harmonis dan tidak ada masalah.

"Kami melihat bahwa ada orang yang ingin membenturkan beliau berdua. Ya, itu tadi nanti biar proses hukum yang bisa mengungkap, bisa membuktikan siapa ini untuk kepentingan apa," kata Abdul.

Detail Laporan dan Tuduhan dalam Video Hoaks

Laporan resmi JK terdaftar di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan ini diajukan setelah video yang diunggah Rismon dan beberapa akun lain menyebut bahwa JK memberikan dana untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Tuduhan tersebut sangat merugikan dan tidak berdasar, sehingga JK menyikapinya secara hukum.

JK menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membiayai orang atau melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan Presiden Jokowi, dan tindakan fitnah ini berdampak pada martabatnya.

"Itu penghinaan dan merugikan martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi dan saya, sekali lagi, tidak melakukan hal itu. Karena itu sudah menyebar atau apapun ya saya bawa ke polisi karena nama baik saya," ujar JK usai pelaporan.

Siapa Rismon Sianipar dan Kontroversi Video AI?

Rismon Sianipar sebelumnya mengakui bahwa video yang tersebar merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI), yang menimbulkan kontroversi tentang keaslian dan motif di balik pembuatan video tersebut. Namun, fakta bahwa wajah dan suara Rismon digunakan dalam video tersebut menimbulkan persoalan serius terkait pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks yang bisa merusak reputasi individu dan stabilitas politik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah hukum yang diambil JK dan kuasa hukumnya merupakan respons penting terhadap maraknya penyebaran konten digital yang tidak bertanggung jawab, khususnya video hoaks yang menggunakan teknologi AI. Di era digital saat ini, rekayasa video dengan AI bisa dengan mudah digunakan untuk memanipulasi opini publik dan menyerang tokoh publik secara tidak adil. Oleh karena itu, upaya untuk mengungkap dalang di balik penyebaran video ini tidak hanya penting untuk menjaga nama baik JK, tetapi juga menjadi preseden hukum yang krusial untuk mencegah penyalahgunaan teknologi di masa depan.

Selain itu, tuduhan bahwa ada upaya untuk membenturkan JK dengan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa dinamika politik Indonesia masih rentan terhadap intervensi pihak-pihak yang ingin memecah belah elite politik. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat mengungkap motif sebenarnya dan memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran hoaks. Pembaca perlu memantau perkembangan kasus ini karena akan berdampak luas pada bagaimana hukum dan teknologi berinteraksi dalam dunia politik.

Langkah selanjutnya adalah menunggu proses penyidikan Bareskrim Polri yang diharapkan mampu mengungkap pemilik asli video dan jaringan di baliknya. Ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca berita asli dari CNN Indonesia dan perkembangan terkait kasus ini di media resmi seperti Kompas.