PSI Tegaskan Pelaporan JK soal Video 'Mati Syahid' Bukan Perintah Partai

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa pelaporan terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), terkait dugaan penistaan agama Kristen melalui video ceramah 'mati syahid' bukan merupakan perintah dari partai. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, saat ditemui di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Kamis (16/4/2026).

Pelaporan JK Bukan Inisiatif PSI

Ahmad Ali menegaskan bahwa meskipun pelapor, Sahat Martin Philip Sinurat, adalah kader PSI yang menjabat sebagai Ketua Bidang Politik, tindakan pelaporan tersebut dilakukan atas kapasitas pribadi dan organisasi lain, bukan atas arahan PSI.

"Saya ingatkan itu (Sahat) bukan kader PSI yang melakukan pelaporan. Kami tidak punya urusan, PSI tidak punya urusan dengan pelaporan-pelaporan terhadap Pak Jusuf Kalla. Tapi sebagai pribadi, mereka punya organisasi namanya apa, GAMKI, dan ada 20 organisasi yang ada di belakangnya, kemudian mereka melakukan pelaporan,"

GAMKI atau Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia adalah organisasi yang menjadi wadah bagi para pelapor, termasuk Sahat, untuk melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya pada Minggu (12/4) malam terkait video viral ceramah JK.

PSI Pernah Ingatkan Kader untuk Tidak Melapor

Ahmad Ali juga mengungkapkan bahwa DPP PSI telah menggelar rapat bersama Ketua Umum PSI satu hari sebelum pelaporan terjadi untuk mengingatkan para kader agar tidak melakukan pelaporan terhadap JK. Namun, karena GAMKI dan organisasi lain sudah lebih dulu ada, PSI menghargai hak pribadi kader yang juga aktif di organisasi tersebut.

"Sebagai pribadi (melaporkan JK), dia punya pertanggungjawaban dan dia punya hak. Nah, begitupun tentunya teman-teman si Mas Sahat sebagai Ketua Bidang Politik di PSI, itu bukan perintah partai, itu perintah organisasi dia (GAMKI),"

Hal ini menunjukkan adanya pemisahan tegas antara aktivitas politik di dalam PSI dan peran personal kader dalam organisasi lain.

Konteks dan Dampak Pelaporan JK

Kasus pelaporan ini bermula dari video ceramah Jusuf Kalla yang viral, di mana ia menyinggung tentang konsep 'mati syahid'. Video tersebut kemudian dipersoalkan oleh GAMKI yang menilai ada unsur penistaan terhadap agama Kristen.

Pelaporan ini mendapat perhatian luas, termasuk reaksi dari pihak JK sendiri. Namun, PSI dengan tegas membantah bahwa pelaporan itu merupakan instruksi partai, yang bisa berdampak pada hubungan politik antarorganisasi dan persepsi publik terhadap PSI.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan PSI ini sangat penting untuk menjaga citra partai sebagai organisasi politik yang profesional dan tidak terlibat dalam tindakan hukum yang dapat menimbulkan kontroversi politik. Klarifikasi ini juga menegaskan adanya pluralitas peran kader PSI yang aktif dalam organisasi masyarakat sipil seperti GAMKI, yang memiliki kepentingan dan agenda tersendiri.

Lebih jauh, kasus ini mencerminkan bagaimana politik identitas dan agama masih menjadi isu sensitif yang dapat memicu dinamika hukum dan politik di Indonesia. PSI dengan tegas memisahkan diri dari pelaporan ini untuk menghindari stigma politisasi perkara agama yang bisa merugikan citra dan elektabilitas partai.

Kedepannya, publik perlu mengamati bagaimana respons pemerintah dan aparat hukum menanggapi laporan ini, serta bagaimana PSI mengelola kadernya agar tidak tercampur antara peran organisasi politik dan peran individu dalam organisasi keagamaan atau kemasyarakatan. Hal ini penting agar politik di Indonesia semakin dewasa dan fokus pada isu substantif.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca berita aslinya di detikNews.