Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Partai Perindo Dorong Evaluasi Proses Seleksi Lembaga Negara

Penetapan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, sebagai tersangka menjadi momen serius yang mencoreng citra lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Kejadian ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Tama S. Langkun, yang menilai perlunya evaluasi mendalam terhadap proses seleksi pimpinan lembaga negara, khususnya lembaga kuasi negara seperti Ombudsman.

Evaluasi Mendalam Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara

Tama menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hery Susanto yang baru dilantik menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam proses seleksi. Menurutnya, seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi dan tahapan fit and proper test di DPR RI kurang optimal dalam menilai aspek integritas calon pimpinan.

"Baru saja dilantik sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini menunjukkan ada yang perlu dievaluasi secara mendasar dalam proses seleksi, baik di panitia seleksi maupun dalam tahapan fit and proper test di DPR RI," ujar Tama pada Jumat, 17 April 2026.

Selama ini, proses seleksi lebih menitikberatkan pada kompetensi dan pengalaman calon, namun menurut Tama, hal tersebut belum cukup tanpa pengujian ketat terhadap rekam jejak integritas. Dia menegaskan bahwa integritas harus menjadi faktor utama dalam seleksi pimpinan lembaga publik, termasuk Ombudsman yang memiliki peran strategis dalam pengawasan pelayanan publik.

Rekam Jejak Integritas Harus Jadi Prioritas

Dalam konteks jabatan publik seperti komisioner Ombudsman, integritas bukan sekadar pelengkap, melainkan persyaratan mutlak. Tama menekankan bahwa ke depan, proses seleksi harus menempatkan rekam jejak integritas di urutan teratas pertimbangan.

"Ke depan, variabel rekam jejak harus menjadi faktor utama. Integritas tidak bisa ditawar. Justru itu yang paling penting untuk jabatan publik seperti komisioner Ombudsman," tambahnya.

Hal ini menjadi pelajaran penting agar calon pimpinan lembaga negara tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki moral dan etika yang kuat demi menjaga kepercayaan publik.

Langkah Cepat Penanganan Internal Ombudsman

Tama juga mengingatkan pentingnya langkah cepat dan tepat dari internal Ombudsman untuk menangani situasi ini agar kinerja lembaga tetap berjalan dengan optimal dan tidak terganggu oleh kasus hukum yang menimpa ketuanya.

Menurutnya, meskipun pimpinan bermasalah, tugas pengawasan dan pelayanan publik Ombudsman harus terus berjalan tanpa hambatan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab lembaga terhadap masyarakat luas.

Respons Publik dan DPR

Kasus ini juga mendapat tanggapan dari Komisi II DPR yang sebelumnya memilih Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman. Mereka telah menyampaikan permintaan maaf atas keputusan tersebut, menambah tekanan agar proses seleksi pimpinan lembaga menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Berbagai pihak kini menunggu hasil evaluasi menyeluruh yang dapat mencegah terulangnya kasus serupa pada masa depan, sekaligus memperkuat sistem seleksi pimpinan lembaga negara yang krusial bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penetapan Ketua Ombudsman sebagai tersangka bukan hanya soal individu, melainkan cermin dari kelemahan sistem seleksi pimpinan lembaga negara yang selama ini kurang mengedepankan aspek integritas secara menyeluruh. Kasus ini harus menjadi wake-up call bagi DPR dan panitia seleksi untuk memperketat mekanisme seleksi, terutama pada fit and proper test yang selama ini lebih berfokus pada kompetensi teknis.

Selain itu, risiko reputasi dan fungsi lembaga pengawas publik dapat terganggu signifikan jika pimpinan lembaga bermasalah hukum. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan berpotensi melemahkan pengawasan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas.

Ke depan, publik harus terus mengawal proses evaluasi dan pembenahan seleksi pimpinan lembaga negara agar tercipta sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat menghasilkan pemimpin berintegritas tinggi. Ini penting untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan lembaga-lembaga negara mampu menjalankan tugasnya dengan baik tanpa tercemar masalah hukum.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca sumber lengkapnya di SINDOnews dan berita terkait di Kompas.