DPW PPP Se-Indonesia Mendesak Penggantian Sekjen Taj Yasin, Ini Alasan Utamanya

DPW PPP se-Indonesia secara tegas mendesak penggantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin karena dinilai menghambat kinerja dan bertentangan dengan kepentingan organisasi. Desakan ini muncul dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar secara daring pada Kamis, 16 April 2026, diikuti oleh seluruh pimpinan DPW PPP dari berbagai daerah di Indonesia.

Desakan Penggantian Sekjen Taj Yasin

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, yang juga mantan Wakil Menteri Agama, menyampaikan kritik tajam terhadap Sekjen Taj Yasin. Menurutnya, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum, Sekjen tidak menjalankan fungsi organisasi dengan baik dan malah lebih banyak membahas kepentingan pribadi ketimbang kepentingan partai.

"Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi," ujar Saiful.

Ia juga menilai ada oknum di tingkat DPP yang menjadi penghambat jalannya organisasi, bahkan menganggap tindakan Sekjen sudah masuk kategori pembangkangan terhadap partai karena melakukan manuver inkonstitusional yang menghambat kerja organisasi.

Kritik dan Dukungan dari DPW PPP Se-Indonesia

Desakan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah DPW lainnya. Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat, Mulyadi, menyatakan dukungan penuh terhadap DPP untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan terhadap kader yang tidak bekerja, termasuk Sekjen.

"Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai," kata Mulyadi.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat, Eka Candra, menegaskan pentingnya percepatan penggantian Sekjen untuk memastikan konsolidasi politik berjalan lancar, terutama menjelang agenda politik dan verifikasi partai.

"Kami sepakat agar Sekjen segera diganti. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, karena konsolidasi politik harus terus berjalan. Ketua umum perlu segera mencari pendamping yang bisa menjalankan roda organisasi dengan baik," ujar Eka.

Implikasi dan Tuntutan Organisasi

Dalam rapat koordinasi ini, seluruh Ketua dan Sekretaris DPW PPP se-Indonesia juga membahas persiapan musyawarah cabang di daerah masing-masing. Tuntutan penggantian Sekjen Taj Yasin merupakan sinyal kuat bagi Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, untuk segera merespons dan mengambil langkah strategis guna menjaga soliditas organisasi.

Menurut AD/ART PPP, Sekjen memiliki fungsi penting dalam tata kelola organisasi, sehingga jika kinerjanya tidak sesuai, perlu dilakukan evaluasi dan tindakan tegas. Penundaan penggantian berpotensi menghambat agenda politik penting partai, termasuk persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan proses verifikasi partai.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, desakan penggantian Sekjen Taj Yasin bukan hanya persoalan internal biasa, melainkan indikasi adanya ketegangan serius dalam struktur kepemimpinan PPP yang bisa berdampak pada stabilitas partai di tingkat nasional. Manuver inkonstitusional yang disebut Saiful Rahmat Dasuki menunjukkan bahwa konflik ini bisa menghambat efektifitas kerja partai dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif.

Lebih jauh, jika masalah ini tidak segera diselesaikan secara transparan dan profesional, risiko fragmentasi internal PPP akan meningkat, yang berpotensi melemahkan posisi partai dalam pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, peran Ketua Umum Mardiono sangat krusial untuk memimpin konsolidasi dan memastikan bahwa pengelolaan organisasi berjalan sesuai AD/ART dan aspirasi kader di daerah.

Selanjutnya, publik dan pengamat politik perlu mengawasi bagaimana DPP PPP merespons desakan ini karena hasilnya akan menentukan arah perjuangan partai dalam menghadapi pemilu dan menjaga kepercayaan kader serta pemilih.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi sumber asli berita di DetikNews.