Mendag Budi Santoso Respon Usul Penyaluran Minyakita 100% lewat BUMN

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memberikan respons terkait usulan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mendorong penyaluran Minyakita melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 100 persen. Hal ini diungkapkan menyusul kelangkaan pasokan Minyakita yang sempat terjadi di berbagai pasar dalam beberapa waktu terakhir.

Budi menegaskan, kebijakan penyaluran Minyakita 100 persen lewat BUMN sangat mungkin dijalankan, asalkan pasokan dan mekanisme distribusi berjalan dengan baik. Saat ini, menurut aturan yang berlaku, minimal penyaluran Minyakita melalui BUMN pangan adalah 35 persen, sementara sisanya masih bisa didistribusikan melalui pelaku swasta.

Ketentuan Penyaluran Minyakita dan Mekanisme Distribusi

Penyaluran Minyakita saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa minimal 35 persen penyaluran Minyakita harus dilakukan melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog, ID Food, dan PT Agrinas Palma Nusantara.

Budi menambahkan, pemerintah membuka peluang untuk meningkatkan porsi penyaluran melalui BUMN di atas batas minimal tersebut, termasuk melalui skema kerja sama bisnis (B2B) antara produsen dan BUMN. Ia menyatakan:

"Di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal. Yang mau 65 (persen), 70 (persen) itu enggak ada masalah. B2B nanti kita fasilitasi. Supaya produsennya bisa masuk ke BUMN Pangan," ujar Budi di Jakarta International Expo, Kamis (16/4).

Selain itu, Budi juga menegaskan bahwa peran distributor swasta tetap penting dan berjalan bersamaan dengan BUMN untuk memastikan distribusi minyak goreng tetap lancar di pasar rakyat.

Peran BUMN dalam Menjamin Pasokan Minyakita

Menurut Budi, saat ini penyaluran Minyakita oleh BUMN sudah melampaui ambang batas minimal 35 persen. Dia mencontohkan bahwa Perum Bulog telah meningkatkan distribusinya di pasar rakyat agar pasokan tetap terjaga.

"Supaya di pasar-pasar rakyat itu juga harus diisi. Jadi sekarang Bulog aja udah tinggi itu (penyalurannya), di atas 35 persen," tambahnya.

Pemerintah juga siap membantu memfasilitasi peningkatan penyaluran melalui kerja sama B2B apabila diperlukan, demi menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga. Hal ini sejalan dengan usulan Mentan Amran yang ingin memperkuat pengawasan dan kontrol distribusi dengan peningkatan peran BUMN yang lebih besar.

Usulan Mentan Amran dan Tantangan Distribusi Minyakita

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong agar penyaluran Minyakita diperkuat melalui BUMN pangan, bahkan membuka opsi agar penyaluran mencapai 100 persen lewat BUMN. Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan distribusi dan menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran.

Usulan ini muncul di tengah kondisi pasokan Minyakita yang sempat tersendat dan kosong di beberapa wilayah, yang berimbas pada kenaikan harga minyak goreng di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Beberapa pedagang melaporkan kesulitan mendapatkan stok Minyakita dalam beberapa bulan terakhir.

Dengan memperbesar peran BUMN, pemerintah berharap dapat mengurangi gejolak harga dan mengatasi gangguan pasokan yang kerap terjadi ketika distribusi dikelola oleh berbagai pihak swasta yang berbeda-beda.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, usulan peningkatan penyaluran Minyakita hingga 100 persen melalui BUMN merupakan langkah strategis untuk memperkuat kontrol pemerintah atas distribusi minyak goreng rakyat yang selama ini rawan terjadi ketidakseimbangan pasokan dan harga. Dengan BUMN sebagai pengendali utama, potensi penyimpangan distribusi dan fluktuasi harga dapat diminimalisir.

Namun, tantangan utama terletak pada kemampuan BUMN dalam mengelola rantai pasokan secara efisien dan memastikan distribusi merata hingga ke tingkat pedagang kecil dan konsumen akhir. Jika tidak didukung infrastruktur dan manajemen yang memadai, peningkatan porsi penyaluran oleh BUMN justru bisa menimbulkan bottleneck baru.

Kedepannya, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara BUMN dan pelaku swasta agar distribusi minyak goreng tetap dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Pengawasan yang ketat serta transparansi dalam mekanisme distribusi juga menjadi kunci agar kebijakan ini berhasil menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung kesejahteraan petani sawit dan konsumen.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca berita asli di CNN Indonesia.