Kesadaran Hukum Masyarakat Mojokerto Ditingkatkan Lewat Program Kadarkum

Pemerintah Kota Mojokerto mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang digelar di Kelurahan Pulorejo. Acara ini mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum untuk Lingkungan yang Aman, Tertib dan Harmonis”, sebagai upaya membangun pemahaman hukum yang kokoh di masyarakat.

Pentingnya Pemahaman Hukum sebagai Landasan Hidup Bermasyarakat

Dalam sosialisasi yang berlangsung pada Jumat, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi menegaskan bahwa hukum bukan hanya soal keadilan, melainkan lebih kepada kepastian hukum yang menjadi fondasi ketertiban sosial.

"Hukum tidak bicara tentang keadilan, hukum bicara tentang kepastian. Ketika ada kepastian, masyarakat akan merasa lebih tenang," ujar Rachman.

Ia menambahkan, kepastian hukum ini sudah diatur secara sistematis dalam pasal-pasal dan berbagai aturan, namun perlu pemahaman yang mendalam agar tafsir terhadap aturan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Tantangan Perbedaan Tafsir Hukum dan Solusi Paralegal

Rachman menjelaskan bahwa perbedaan tafsir terhadap hukum sering kali menjadi tantangan yang menghambat penerapan hukum secara efektif. Oleh karena itu, peran tenaga ahli hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat.

"Upaya membangun kesadaran hukum adalah tanggung jawab bersama," tegasnya, sekaligus berharap peran paralegal sebagai tenaga pendamping hukum dapat menjadi solusi sementara hingga masyarakat mandiri memahami hukum secara menyeluruh.

Fasilitas Pos Bantuan Hukum dan Paralegal di Setiap Kelurahan

Untuk mendukung program ini, Pemerintah Kota Mojokerto telah mendirikan pos bantuan hukum (posbankum) dan menempatkan paralegal di setiap kelurahan. Sarana ini difungsikan sebagai tempat konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara langsung.

Dengan keberadaan posbankum dan paralegal, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses layanan hukum serta mendapatkan pemahaman yang benar dan jelas.

Sosialisasi Hukum oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto

Selain sosialisasi dari pemerintah daerah, kegiatan ini juga menghadirkan pemateri dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Kepala Seksi Intelijen, Yusaq Djunarto, memberikan materi terkait berbagai persoalan hukum yang sering dihadapi masyarakat.

Materi yang disampaikan bertujuan meningkatkan literasi hukum sekaligus mencegah potensi pelanggaran hukum di lingkungan sekitar, sehingga tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program Kadarkum dan dukungan paralegal sangat penting. Ini bukan hanya soal memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga membangun budaya kepatuhan hukum yang berkelanjutan.

Perbedaan tafsir hukum sering kali memicu konflik sosial dan ketidakpastian, sehingga hadirnya pendamping hukum di tingkat kelurahan akan mempercepat penanganan masalah hukum yang muncul di masyarakat. Ke depan, keberhasilan program ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengoptimalkan peran hukum sebagai pilar ketertiban sosial.

Namun, yang perlu diwaspadai adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi hukum tidak hanya berbentuk formalitas, melainkan membuahkan perubahan nyata dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang konsisten sangat diperlukan.

Untuk informasi lebih lengkap dan update kegiatan serupa, kunjungi sumber resmi ANTARA Jatim serta situs resmi Pemerintah Kota Mojokerto.